Kompas.com, 17 Maret 2026, 07:01 WIB 1 2 Titis Anis Fauziyah, Ihsanuddin Tim Redaksi Lihat Foto Pernyataan sikap di Vihara Tanah Putih, Semarang, Senin (16/3/2026) diikuti tokoh dari agama Katolik, Kristen, Kong Hu Chu, Buddha, Hindu, Islam, Penghayat Kepercayaan, mahasiswa, serta berbagai yayasan.(KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah)

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua LBH Semarang, Syamsuddin Arief, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengamat pengkritik pemerintah akan “ditertibkan”. Menurut Syamsuddin, pernyataan tersebut berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil, terutama di tengah kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Hal itu disampaikan Syamsuddin dalam konferensi pers bersama puluhan tokoh agama, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Jawa Tengah yang menyatakan solidaritas terhadap Andrie Yunus di Vihata Tanah Putih, Senin (16/3/2026).

Ia menilai pernyataan soal penertiban pengkritik perlu menjadi perhatian karena muncul berdekatan dengan peristiwa kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia.

“Kita belum tahu apakah (penertiban) berkaitan langsung (penyiraman air keras), tetapi kita patut menduga karena pernyataan soal penertiban pengamat atau pengkritik pemerintah itu muncul setelah malamnya terjadi penyiraman terhadap Andre Yunus,” kata Arief.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah dalam negara demokrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Arief menyayangkan pernyataan yang berpotensi menstigma pengkritik karena dinilai dapat mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil.

“Negara kita adalah negara hukum dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berekspresi, termasuk mengkritik kebijakan. Seharusnya ruang kritik dibuka seluas-luasnya, dan seharusnya pemerintah mendengarkan dan menjawab kritik secara komprehensif,” ujarnya.

Arief menilai selama ini pelabelan terhadap kelompok kritis kerap terjadi, mulai dari sebutan anarkis hingga tuduhan mengganggu ketertiban.

Menurutnya, pelabelan dan teror dapat membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat. Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus secara cepat dan transparan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kejadian tersebut.

Ia menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, yang dinilai belum sepenuhnya terungkap.

“Keberulangan terjadi karena penanganan tidak transparan dan tidak menyentuh aktor di baliknya. Negara harus memastikan kasus seperti ini tidak terus terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, Arief menilai pernyataan Presiden yang muncul bersamaan dengan kekerasan terhadap aktivis dapat menjadi sinyal menyempitnya ruang demokrasi di Indonesia.

“Konsekuensinya ruang kebebasan sipil yang menyempin semakin nyata. Baik secara terstruktur, secara kebijakan, dan juga statement-statement yang dikeluarkan oleh pejabat negara, termasuk upaya-upaya ekstrajudicial killing, excessive power, bagaimana kekuatan berlebih yang diarahkan kepada masyarakat sipil,” tuturnya.

Prabowo Kantongi Data Intelijen soal Pengamat

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyentil para pengamat yang kerap mengkritik dan pesimistis, dengan kondisi ekonomi Indonesia di tengah konflik di Timur Tengah sehingga menimbulkan kecemasan masyarakat.

Ia menilai sikap para pengamat itu bukan sikap patriotik dan memiliki pemikiran sempit. Hal ini dikatakan Prabowo dalam sidang Kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/3/2026).

"Ya ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu ya, menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik," kata Prabowo, Jumat.

Ia lantas berujar, suatu saat para pengamat yang hanya bisa menjatuhkan akan ditertibkan. Prabowo mengeklaim memiliki data intelijen dan mengetahui siapa yang membiayai para pengkritik itu.

"Saya punya data-data intelijen, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya Presidennya. Jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngertilah, saya sudah tahu siapa yang biayai-biayai. Pada saatnyalah kita tertibkan itu semua," jelas dia.

https://regional.kompas.com/read/202...age=all#page2.

soal pernyataan penertiban