Tayang: Minggu, 15 Maret 2026 13:52 WIT
Editor: Lidya Salmah
zoom-inlihat fotoEks Panglima OPM Lambert Pekikir Rintis Kampung Damai NKRI di Wilayah Keerom
Tribunnews.com/Istimewa
KEEROM DAMAI- Eks Panglima TPNPB-OPM, Lambertus Pekikir, Foto Istimewa

Lambert menegaskan penolakan terhadap kekerasan TPNPB dan mengajak seluruh pihak mengutamakan pembangunan perdamaian di Papua.


TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA - Mantan tokoh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), Lambert Pekikir, menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kekerasan oleh kelompok TPNPB-OPM.

Lamber Pekikir yang juga dikenal sebagai mantan Panglima TPNPB-OPM Wilayah Victori, Kabupaten Keerom, Papua, ini menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil merupakan harga mati yang tidak boleh dilanggar dalam situasi konflik apa pun.

Sebab itu, eks pimpinan kelompok bersenjata yang beroperasi di perbatasan Indonesia-Papua Nugini (Great Waris) kini emilih jalan diplomasi pembangunan dengan merintis pembentukan Kampung Pmang sebagai pemekaran dari Kampung Kibay di Kabupaten Keerom.

Wilayah ini diproyeksikan menjadi pusat kehidupan baru bagi suku besar Manem serta suku Yeti, Kibey, dan Kriku.

Lambert menjelaskan bahwa masyarakat adat di Keerom telah menghibahkan lahan seluas 1.000 hektare untuk mendukung visi pembangunan kampung lintas suku tersebut.


Sebanyak 200 warga siap menempati kampung ini untuk memulai kehidupan permanen sebagai petani dan peternak.

Dari 200 warga tersebut, 50 orang merupakan mantan anggota kelompok bersenjata yang telah menyatakan ikrar setia kembali ke pangkuan NKRI.

"Jadi saya dipercaya warga menjadi kepala kampung sementara untuk menata denah serta merancang infrastruktur dasar di kampung ini," ungkap Lambert melalui keterangan tertulisnya, Minggu (15/3/2026).


Lambert mengaku aktif menjalin komunikasi dengan rekan-rekan lamanya yang masih bertahan di hutan perbatasan untuk segera meletakkan senjata.

Ia meyakinkan mereka bahwa masa depan yang cerah hanya dapat dicapai melalui kemandirian ekonomi di tengah masyarakat luas.

Pembangunan Kampung Pmang menjadi bukti nyata bahwa negara dan masyarakat adat siap menerima kembali putra-putra daerah yang ingin bertobat.

Fokus utama pembangunan saat ini adalah pembersihan lahan pemukiman dan perencanaan akses sanitasi bagi ratusan penghuni awal.

“Jadi sekali lagi bahwa tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Warga sipil adalah pihak yang tidak terlibat dalam konflik sehingga harus dilindungi, bukan justru menjadi korban,” tegas Lambert.

Keberhasilan program reintegrasi ini sangat bergantung pada intervensi pemerintah dalam penyediaan bantuan rumah layak huni dan sarana air bersih.

Lambert berharap instansi terkait memberikan pendampingan psikososial serta pembinaan keterampilan bagi warga yang baru kembali dari hutan.
Perhatian khusus dari pemerintah daerah diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan agraria di Keerom agar pembangunan tidak terhambat konflik lahan.

"Dengan adanya dukungan nyata dari negara maka itu akan mempercepat proses asimilasi mantan anggota kelompok bersenjata ke dalam struktur sosial masyarakat sipil," sebut Lambert.

Lambert menambahkan bahwa visi besar di balik Kampung Pmang adalah menciptakan zona damai yang berkelanjutan di wilayah perbatasan Papua-PNG.

Lambert berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas keamanan di Keerom guna menarik investasi dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dengan kehidupan yang damai, sambung Lambert, itu merupajan warisan terbaik bagi generasi muda Papua agar tidak lagi terjebak dalam lingkaran kekerasan masa lalu.

"Semoga deengan adanya kampung baru ini, Keerom menjadi simbol rekonsiliasi nasional yang sukses di ufuk timur Indonesia," pungkas Lambert. (*)


https://papuatengah.tribunnews.com/p...erom?page=all.
Menarik mantan Panglima KKB menyambut investasi sementara banyak aktivis dan masyarakat Papua menolak investasi dengan alasan adat dan penjajahan.