Tayang: Rabu, 4 Maret 2026 21:12 WITA
Editor: Ryan Nong
zoom-inlihat fotoWarga Timor Leste Diduga Serobot Lahan di Naktuka
foto : Dok. Satgas Yonarmed 3/105 Tarik.
ILUSTRASI - Pelibas asal RDTL yang diamankan anggota Satgas Yonarmed 3/105 Tarik di Naktuka,;Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
A-
A+
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Warga Distrik Oecusse, Timor Leste diduga menduduki wilayah Naktuka, Amfoang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bewrdasarkan keterangan Robby Manoh, Raja Amfoang, masyarakat Oecusse telah memanfaatkan lahan persawahan di Naktuka. Wilayah tersebut, kata Robby, masih merupakan bagian dari administrasi Kabupaten Kupang.

"Warga Oecusse dibiarkan masuk Naktuka dan mengolah sawah seluas kira-kira 1.080 hektare disitu. Kenapa orang Amfoang, dilarang TNI masuk Naktuka, ini ada apa, kenapa ini dibiarkan Pemerintah Indonesia," ujar Robby dikutip dari Detik, Selasa (3/3/2026).

Baca juga: Tuntut Penyelesaian Sengketa Perbatasan Naktuka, Warga Suku Oemanas di Amfoang Timur Orasi Damai

Robby mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan persoalan ini. Tujuannya agar tidak memicu konflik sosial di wilayah Naktuka.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia terkesan membiarkan wilayah tersebut dikuasai oleh warga Timor Leste. Jumlah warga negara tetangga yang menduduki wilayah itu terus bertambah hingga mencapai 243 KK.

Menurut Robby, batas wilayah adat antara Amfoang dan Oecusse sebenarnya telah disepakati dalam pertemuan pada 14 November 2017. Pertemuan itu juga disaksikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari perundingan penjajakan kesepakatan batas wilayah RI-RDTL di Amfoang Timur. Perundingan ini didasarkan pada hukum adat dan menghasilkan delapan poin kesepakatan, termasuk penentuan batas wilayah.

"Secara adat kita sudah sepakat dan bersumpah, soal batas kedua wilayah itu kita kembalikan ke batas yang sudah ditetapkan leluhur yakni Sungai Noelbesi. Ikut kesepakatan itu, maka Naktuka masuk Amfoang dan sebelahnya masuk Ambenu, Oekusee," tegasnya.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk memasang pilar batas negara pada tahun 2018. Namun, hingga saat ini, pilar tersebut belum juga dipasang.

Dalam beberapa waktu terakhir, Robby mengungkapkan, sempat terjadi gesekan sosial antara warga dari kedua wilayah.

"Beberapa waktu belakangan gesekan sosial antar warga kedua negara sering terjadi. Karena itu ia meminta kepada presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus terhadap penyelesaian batas kedua negara di RDTL," tandas Robby.

Reza Marendra, Analis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) NTT, menyatakan bahwa sesuai kesepakatan Kementerian Luar Negeri kedua negara, tidak boleh ada aktivitas di wilayah Naktuka yang masih berstatus sengketa.

"Setahu saya sesuai perundingan dari Kemenlu kedua negara itu, seharusnya tidak memperbolehkan masyarakatnya melakukan aktivitas di daerah sengketa. Akan tetapi Timor Leste ini sudah melanggar aturan tersebut," ujar Reza.

Menurutnya, segmen Noelbesi-Citrana adalah segmen yang belum mencapai kesepakatan final antara kedua negara.

Reza menyayangkan kasus yang telah berlangsung selama 25 tahun itu belum terselesaikan sejak 2002.

Indonesia melarang masyarakatnya beraktivitas di zona bebas melalui Satgas perbatasan. Sementara itu, warga Timor Leste tetap melakukan aktivitas karena disebut diizinkan oleh UPF (Polisi Perbatasan Timor Leste).

Indonesia telah berulang kali mengajukan protes terkait aktivitas warga Citrana, tetapi belum diindahkan.

"Untuk itu, Indonesia telah mengeluarkan nota keberatan mungkin sudah 100 kali, tapi diabaikan hingga saat ini oleh pihak Timor Leste. Kami sudah bersurat soal itu ke Kemenlu juga. Saat ini kita menunggu keputusan akhir di Kemenlu dua belah pihak," katanya.

https://kupang.tribunnews.com/news/9...tuka?page=all.
Masalah perbatasan belum terselesaikan...