Ketua BEM UGM Makin Vokal Kritik Pemerintah, Ibunya Malah Kembali Diteror, Tiyo: Negeri Ini Sakit!
Tayang: Sabtu, 28 Februari 2026 10:42 WIB
Editor: Listusista Anggeng Rasmi


TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gelombang teror seakan terus membayangi kehidupan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, bahkan hingga menyentuh keluarganya.

Ancaman yang datang silih berganti itu tak hanya menyasar dirinya sebagai aktivis mahasiswa, tetapi juga ibunya di rumah.

Meski demikian, tekanan yang berulang justru membuat Tiyo terlihat semakin tegar.

Ia menilai risiko tersebut sebagai konsekuensi logis dari sikap kritis terhadap kekuasaan.

Di hadapan Pemimpin Redaksi Tribun Jateng, Ibnu Taufik Juwariyanto, Tiyo memaparkan kronologi teror dengan raut wajah yang tenang.

Ia menceritakan secara runtut intimidasi yang dialaminya secara pribadi, yang diterima ibunya, hingga yang menimpa rekan-rekannya di kampus.

Sikapnya menunjukkan seolah teror itu bukan lagi sesuatu yang mengejutkan.

Tiyo bahkan tampak tidak terlalu menggubris berbagai ancaman tersebut.

Rentetan intimidasi itu mulai berdatangan setelah ia secara terbuka dan lantang mengkritik pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Sejak saat itu, tekanan demi tekanan disebut terus menghampiri.

Teror terbaru kembali menyasar sang ibu, menambah daftar panjang intimidasi yang sudah terjadi sebelumnya.

Peristiwa ini pun bukan kali pertama, sebab ibunya telah beberapa kali menerima teror serupa.


SOSOK TIYO ARDIANTO - Kolase foto Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Tiyo Ardianto. Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto kembali diteror, kali ini dituding LGBT hingga muncul konten Awas LGBT di UGM disertai foto wajahnya. ((Ist)/HO/IST/Instagram @kpum.ugm/Instagram/tiyoardianto_)
3 Teror yang Didapat Ibu Tiyo
“Ada tiga teror terbaru yang diterima ibu semalam,” kata Tiyo memulai perbincangan dengan Ibnu Taufik Juwariyanto di teras Omah Dongeng Marwah di Desa Purworejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Kamis (26/2/2026) sore.

Teror pertama yang masuk ke ponsel ibunya Tiyo dari nomor yang tidak dikenal mengatakan kalau ada ormas di Yogyakarta yang hendak melaporkan Tiyo ke Polda DI Yogyakarta karena Tiyo dituduh menggelapkan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

Teror kedua yang masuk ke posel ibunya mengatakan kalau terdapat dosen Universitas Gadjah Mada yang kecewa atas perilaku Tiyo yang diduga menggelapkan dana KIPK.

Bagi Tiyo, tudingan tersebut tidak dianggap. Sejak awal teror yang datang menerimanya salah satunya menggoreng tuduhan tidak berdasar tersebut.

“Kemudian teror yang ketiga yang diterima ibu mengatakan kalau pihak kepolisian siap mengusut tuntas kasus Tiyo,” kata Ketua BEM Universitas Gadjah Mada tersebut.

Ibu Tiyo semula takut atas berbagai teror yang diterimanya. Ibunya khawatir akan nasib anak laki-lakinya yang kritiknya bersuara lantang terhadap kekuasaan.

Namun, secara perlahan-lahan Tiyo menjelaskan kepada ibunya.

Bahwa semua kabar miring yang diterima ibunya merupakan teror untuk melemahkan Tiyo dan membungkam kritiknya.

Belakangan, kata Tiyo, ibunya bisa memahami penjelasan dari anak laki-lakinya.

“Sekarang ibu sudah aman. Saya beri penjelasan sebelumnya[b],” kata Tiyo.


KETUA BEM DITEROR - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto. (Instagram/@tiyoardianto_)
Baca juga: Wakil Kepala BGN Disorot, Diduga Balas Unggahan Instagram Tiyo Ardianto dengan Emoji Kontroversial

Teror rupanya tidak hanya menimpa Tiyo dan keluarganya. Kurang lebih 30 sampai 40 orang pengurus BEM UGM juga mendapatkan teror serupa sebelumnya. Namun mereka paham bahwa semua itu merupakan dampak dari sikap politik BEM UGM yang memilih berseberangan dengan pemerintah.

Semua itu dilakukan bukan karena untuk mendistorsi program pemerintah di bawah kendali Prabowo Subianto di antaranya program MBG merupakan singkatan dari Makan Bergizi Gratis yang oleh Tiyo kemudian disebut sebagai Maling Berkedok Gizi.

Soal sebutan yang terakhir tersebut Tiyo sudah menjelaskan di banyak tempat. Misalnya karena ketidakberpihakan rezim terhadap pendidikan malah memilih menjalankan MBG yang pada praktiknya jauh panggang dari api.

Dari seluruh rangkaian kritik yang dia lontarkan bukan karena dia benci kepada negeri ini. Semua itu dilakukan karena dia ingin negeri ini berjalan ke arah yang lebih baik.

Kritik demi kritik yang selama ini dilontarkan oleh Tiyo maupun aktivis dan akademisi atas pelaksanaan MBG dianalogikan sebagai obat.

Oleh sebab itu dia menyayangkan kalau sampai rezim menutup telinga atas seluruh kritik yang disampaikan berbasis data dan fakta di lapangan.

[b]“Ini republik yang sakit. Negeri ini sakit dan orang memberi kritik ke republik ibarat dokter yang memberi obat. Termasuk para aktivis, akademisi yang mengkritisi MBG karena ingin memberi obat bagi republik ini,” ata Tiyo. (Goz)

https://newsmaker.tribunnews.com/vir...akit?page=all.



Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Tanda Negara Darurat Sudah Banyak, Reformasi Jilid II Butuh Kesadaran Kolektif

Sabtu 28-02-2026,03:03 WIB
Reporter: Marieska Harya Virdhani|Editor: Marieska Harya Virdhani
Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Tanda Negara Darurat Sudah Banyak, Reformasi Jilid II Butuh Kesadaran Kolektif
Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto melakukan konsolidasi reformasi jilid II di Solo--Instagram Tiyo Ardianto

JAKARTA, DISWAY.ID - Reformasi jilid II mulai disuarakan dalam sejumlah gerakan mahasiswa beberapa waktu terakhir, termasuk dilontarkan oleh Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.

Dalam diskusi bersama BEM FISH UNJ di Jakarta baru-baru ini, Tiyo menegaskan kebijakan politik pada akhirnya bergantung pada sikap kita terhadap demokrasi: apakah kita sungguh-sungguh ingin demokrasi berjalan dengan baik atau tidak.

“Banyak peristiwa politik yang justru membawa kemunduran demokrasi diduga melibatkan atau didukung oleh aparat. Contohnya pada masa pemilu, ketika aparat disebut-sebut bergerak untuk menekan kepala desa agar mendukung kekuatan politik tertentu. Jika praktik seperti itu terjadi, maka demokrasi menjadi tidak sehat,” katanya dalam penyampaiannya.

Karena itu, kata dia, muncul gagasan bahwa reformasi kepolisian harus dilakukan secara serius.

Menurut Tiyo, ada yang berpendapat bahwa jejaring kepentingan dan kroni-kroni di dalam institusi harus diputus.

“Kepolisian bukan alat jangka pendek untuk kepentingan politik. Reformasi harus dibayangkan sebagai strategi besar, termasuk kemungkinan melakukan pembenahan struktural, regenerasi, dan evaluasi menyeluruh terhadap kultur institusi,” ucapnya.

Namun, kata Tiyo, reformasi tidak cukup hanya menjadi wacana tanpa konsep yang matang.

“Kita bukan penyelenggara acara atau pembuat sensasi. Kita adalah warga negara yang menginginkan perubahan nyata. Secara sosiologis, perubahan fundamental sering kali tidak lahir dari perencanaan rapi, melainkan dari situasi darurat yang disadari bersama,” ucapnya.

Ia menyerukan soal reformasi 1998, misalnya, bergerak jauh lebih cepat dari rencana awal para mahasiswa saat itu.

Rencana yang semula diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun, dalam kenyataannya berubah hanya dalam hitungan bulan karena situasi darurat yang dirasakan kolektif.

Hari ini, kata dia, tanda-tanda situasi negara dalam kondisi darurat sudah banyak dari mulai situasi ekonomi hingga persoalan struktural.

“Banyak indikator kedaruratan sebenarnya sudah ada. Krisis kepercayaan, tekanan ekonomi, dan berbagai persoalan struktural terasa nyata. Namun yang belum sepenuhnya terbentuk adalah kesadaran kolektif bahwa kita sedang berada dalam situasi darurat bersama. Itulah mengapa penting membayangkan reformasi generasi kedua: untuk menyatukan energi yang dulu pernah ada agar tidak terpecah-pecah,” tuturnya.

Tiyo menegaskan gerakan tidak boleh berhenti pada slogan atau tagar semata.

Tagline penting sebagai pemantik, tetapi harus diikuti langkah konkret dan berkelanjutan.

“Reformasi adalah respons terhadap situasi darurat, dan situasi darurat hanya bisa dihadapi dengan kesadaran kolektif. Karena itu diskusi seperti ini penting. Revolusi struktural selalu diawali oleh revolusi kultural, dan revolusi kultural selalu dimulai dari perubahan cara berpikir,” tuturnya.

“Jika seratus orang keluar dari ruangan ini dengan cara pandang baru tentang Indonesia, lalu gagasan itu menyebar ke lingkaran mereka masing-masing, kesadaran kolektif akan tumbuh,” ujarnya lagi.

Tantangannya, kata dia, kita hidup di era individualisme yang sangat tinggi.

Banyak mahasiswa terpaksa bekerja paruh waktu karena biaya kuliah mahal dan lapangan kerja semakin sempit.

Kondisi ini membuat ruang gerak aktivisme menyempit.

Sebagian kebijakan pendidikan bahkan dinilai mengalihkan energi mahasiswa dari gerakan kritis ke aktivitas administratif.

“Karena itu, jangan memisahkan antara gagasan dan tindakan. Membayangkan reformasi bukan berarti mengawang-awang. Jika ingin perubahan melalui jalur formal, misalnya membentuk partai politik dan memenangkan pemilu, realitasnya sistem politik saat ini sangat mahal dan sarat modal besar. Hampir mustahil menang tanpa dukungan dana besar, yang sering kali berasal dari oligarki. Maka yang pertama harus diperkuat adalah kesadaran publik. Jika masyarakat cerdas dan kritis, politik uang tidak akan efektif,” tuturnya.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, misalnya, biaya politik yang sangat besar hampir pasti menciptakan ketergantungan pada pemodal.

Di sinilah muncul istilah “korup” dalam arti yang lebih luas, bukan sekadar tindak pidana korupsi yang terbukti di pengadilan, tetapi praktik balas budi melalui pemberian izin atau kebijakan yang menguntungkan pendukung politik.

“Secara hukum mungkin sulit dibuktikan sebagai kejahatan, tetapi secara etika politik itu tetap bermasalah. Intinya, perubahan tidak bisa hanya menunggu momentum. Ia harus dipupuk melalui diskusi, kesadaran, pengorganisasian, dan keberanian berpikir kritis. Dari sanalah reformasi yang lebih matang dan berkelanjutan bisa tumbuh,” tegas Tiyo.

https://disway.id/read/932423/ketua-...an-kolektif/30
Gerakan BEM UGM