Tayang: Jumat, 27 Februari 2026 14:41 WIT
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Marius Frisson Yewun
zoom-inlihat fotoBenny Wenda Desak Pemimpin Pasifik Tekan Indonesia, Soroti Operasi Militer di Puncak
Tribun-Papua.com/ Istimewa
Benny Wenda



Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Presiden pemerintahan sementara Papua Barat, Benny Wenda, kembali melontarkan seruan keras kepada para pemimpin negara-negara Pasifik. Ia meminta mereka mengecam apa yang ia sebut sebagai pendudukan Indonesia di Papua Barat, menyusul operasi militer yang dilaporkan terjadi di wilayah pegunungan, khususnya Kabupaten Puncak, sejak 31 Januari 2026.

Dalam pernyataannya kepada Tribun-Papua.com Jumat (27/02/2026), Wenda menuding militer Indonesia melakukan serangan udara dan darat, termasuk pengeboman di sebuah kamp pengungsian darurat di Distrik Kembru. Ia mengklaim serangan tersebut memperparah kondisi ribuan warga yang sebelumnya telah mengungsi akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di wilayah pegunungan.

"Data yang kami peroleh saat ini terdapat sekitar 105.000 warga yang mengungsi di wilayah pegunungan Papua. Jumlah itu disebut meningkat sejak eskalasi konflik di Kabupaten Nduga pada Desember 2018, yang dipicu insiden pembunuhan pekerja proyek pembangunan Jalan Trans-Papua." katanya.

Sorotan terhadap Posisi Indonesia di PBB

Wenda juga mempertanyakan penunjukan perwakilan tetap Indonesia di PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Menurutnya, langkah itu bertolak belakang dengan tudingan pelanggaran HAM yang ia arahkan kepada pemerintah Indonesia.

"Operasi militer di Papua telah berlangsung sejak era Presiden Joko Widodo dan meningkat setelah kepemimpinan beralih kepada Prabowo Subianto pada Oktober 2024." katanya.

Ia menyerukan negara-negara Melanesia dan Pasifik untuk memberi tekanan diplomatik kepada Jakarta.

Insiden Korowai dan Perang Informasi

Ketegangan meningkat setelah kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) menembaki sebuah pesawat Indonesia yang mendarat di Bandara Korowai, Kabupaten Boven Digoel, beberapa hari setelah serangan di Kembru. Insiden itu menyebabkan pilot, kopilot, dan seorang penumpang meninggal dunia.

Wenda mempersoalkan pemberitaan yang menyebut pesawat tersebut sebagai penerbangan komersial. Ia mengklaim pesawat itu bagian dari operasi militer dan menuduh Indonesia menyamarkan aktivitas militer sebagai kegiatan sipil. Di sisi lain, pemerintah Indonesia secara konsisten menyatakan operasi keamanan dilakukan untuk menindak kelompok bersenjata yang kerap menyerang aparat dan pekerja sipil.

"Pemutusan akses internet di sejumlah wilayah juga kembali terjadi pasca-insiden, yang menurut pemerintah bertujuan menjaga stabilitas keamanan, sementara pihak pro-kemerdekaan menilai langkah itu membatasi arus informasi," katanya.

Bayang-Bayang Sejarah

Konflik Papua tidak terlepas dari sejarah panjang integrasi wilayah tersebut ke Indonesia. Berdasarkan Perjanjian New York 1962, administrasi Papua sempat berada di bawah PBB sebelum diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 kemudian menetapkan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, meski proses tersebut hingga kini terus diperdebatkan oleh kelompok pro-kemerdekaan.

Wenda menegaskan kembali tuntutan referendum baru yang ia sebut lebih adil dan transparan. Petisi Rakyat Papua Barat yang diklaim ditandatangani 1,8 juta orang pada 2017 telah ia serahkan kepada Komisaris Tinggi HAM PBB pada 2019.

Baca juga: Wujudkan Ekonomi Inklusif, Bupati Jayawijaya Temui Mendag RI Perjuangkan Revitalisasi Pasar-UMKM

Selain itu, Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menyatakan telah membentuk pemerintahan sementara, baik di dalam negeri maupun di pengasingan. Pada Juli 2025, Dewan Legislatif Papua Barat versi mereka disebut menggelar sidang perdana di Jayapura.

Tuntutan Akses PBB

Sebagai pimpinan ULMWP, Wenda mendesak Indonesia membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan misi pencarian fakta di Papua, sebagaimana didukung sejumlah negara anggota PBB. Ia juga meminta pembatasan media dan bantuan kemanusiaan dicabut.


Sementara itu, pemerintah Indonesia berulang kali menegaskan Papua adalah bagian sah dari NKRI dan menyatakan pendekatan yang ditempuh adalah kombinasi pembangunan kesejahteraan dan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata.

Ketegangan di Papua hingga kini masih menjadi sorotan internasional, dengan tuntutan dialog, penghentian kekerasan, serta perlindungan warga sipil terus mengemuka dari berbagai pihak.(*)


https://papua.tribunnews.com/papua/1...ncak?page=all.
desakan OPM