Bantah Peras Perusahaan Rp700 Juta, West Papua Army: Surat TPNPB-OPM Itu Direkayasa Oknum Tertentu!

Tayang: Minggu, 22 Februari 2026 22:38 WIT
Penulis: Calvin Eluis Erari | Editor: Lidya Salmah


zoom-inlihat fotoBantah Peras Perusahaan Rp700 Juta, West Papua Army: Surat TPNPB-OPM Itu Direkayasa Oknum Tertentu!
TribunPapuaTengah.com
TEROR SURAT OPM -Penamapkan surat yang dibuat TPNPB-OPM pimpinan Damianus RRM Yogi meminta uang sebesar Rp700 juta kepada seluruh perusahaan di Provinsi Papua Tengah. Foto Istimewa
A-
A+
Ringkasan Berita:
Panglima West Papua Army, Demianus Magai Yogi, membantah keterlibatan organisasinya terkait peredaran surat permintaan uang pengamanan sebesar Rp700 juta kepada perusahaan di Papua Tengah.
Ia menegaskan bahwa surat tersebut menggunakan logo lama yang tidak sah dan diduga merupakan rekayasa oknum untuk kepentingan pribadi.
Pihaknya mengimbau pelaku usaha agar tidak mempercayai dokumen yang dianggap sebagai upaya penggiringan opini negatif tersebut.


Laporan Wartawan TribunPapua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE - Pusaran informasi mengenai aksi pemerasan terhadap sektor industri di Papua Tengah memasuki babak baru setelah munculnya bantahan dari pihak manajemen markas pusat West Papua Army.

Panglima tertinggi organisasi tersebut, Demianus Magai Yogi, secara resmi menyatakan bahwa institusinya tidak pernah mengeluarkan surat tuntutan uang pengamanan sebesar Rp700 juta.

Pernyataan ini menjawab keresahan pelaku usaha menyusul beredarnya dokumen ancaman yang mencatut nama kelompok bersenjata di Papua Tengah.

Demianus menjelaskan bahwa dokumen yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan tersebut merupakan hasil rekayasa oknum tidak bertanggung jawab.

Ia menyoroti penggunaan identitas visual organisasi dalam surat itu yang dinilai sudah kedaluwarsa dan tidak berlaku.

Menurutnya, logo resmi organisasi telah melewati fase revisi kedua sehingga penggunaan logo lama membuktikan bahwa surat tersebut bukan berasal dari struktur komando yang sah.

"Logo pada surat yang beredar adalah logo lama dan tidak sesuai dengan identitas organisasi yang sah saat ini," ujar Demianusdalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/2/2026) malam.

Pihaknya menuding ada kelompok kepentingan tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi keamanan di Nabire untuk mencari keuntungan materi secara ilegal.

Surat tersebut diduga sengaja disebarkan guna menciptakan ketakutan di kalangan pimpinan perusahaan yang tengah beroperasi di wilayah provinsi baru tersebut.

Demianus menegaskan bahwa segala bentuk korespondensi resmi harus melalui jalur komando yang memiliki legitimasi kepemimpinan.

"Surat tersebut diduga dibuat dan direkayasa oleh oknum atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan pribadi," tegasnya.

Selain masalah pemerasan, Demianus juga mengklarifikasi terkait rentetan insiden kekerasan yang terjadi di Kampung Musairo, Distrik Makimi.

Ia menyatakan bahwa peristiwa berdarah di lokasi tersebut bukan merupakan bagian dari operasi militer yang diperintahkan oleh West Papua Army.

Demianus enduga ada upaya penggiringan opini publik untuk menyudutkan kelompoknya melalui penyebaran isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pola penyebaran informasi palsu seperti ini dinilai sebagai metode lama yang kembali digunakan untuk mengalihkan isu-isu krusial di Tanah Papua.

Demianus mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pemilik otoritas perusahaan agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh selebaran gelap.

Validasi informasi menjadi sangat penting guna menghindari kerugian materiel maupun gangguan operasional bagi sektor pertambangan dan industri.

"Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun opini negatif serta mengalihkan isu dengan memanfaatkan situasi keamanan di Nabire," tandas Demianus.

Diberitakan sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan surat bernomor 001/55Ex/Pang-Dev.II Pemka WPNG 2026/2027.

Narasi dalam surat itu, TPNPB-OPMmewajibkan setiap pimpinan perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah untuk menyetorkan uang sebesar Rp700 juta.

Surat itu terbit pada tanggal 4 Februari 2026 dengan perihal tuntutan.

Dokumen ini memuat tanda tangan pimpinan tertinggi TPNPB-OPM, Damianus RRM Yogi dan Didimus Tigi.

Kelompok ini mengklaim diri sebagai pelindung hasil bumi di Tanah Papua yang menentang seluruh program pembangunan Pemerintah Republik Indonesia.

Mereka memosisikan permintaan dana tersebut sebagai bentuk kewajiban "uang permisi" bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Surat itu menekankan bahwa TPNPB-OPM memiliki otoritas penuh atas wilayah operasi di Papua Tengah.

"Kami datang ke hadapan bapak pimpinan perusahaan guna membayar uang permisi atau pengamanan kepada kami," bunyi petikan surat tuntutan TPNPB-OPM yang diterima Tribun-PapuaTengah.com, Minggu (22/2/2026).

Ancaman pengusiran alat berat jika perusahaan menolak membayar uang "permisi".

Meski telah ada bantahan dari pihak Demianus, aparat keamanan tetap mengategorikan kelompok bersenjata ini sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Penjagaan ketat di area objek vital terus ditingkatkan guna mencegah potensi gangguan keamanan. (*)

https://papuatengah.tribunnews.com/n...entu?page=all.



Kapolres: TNI-Polri evakuasi 198 orang dari lokasi tambang Kali Musairo

Minggu, 22 Februari 2026 19:32 WIB waktu baca 1 menit
Kapolres: TNI-Polri evakuasi 198 orang dari lokasi tambang Kali Musairo
Personel TNI-Polri saat berupaya mengevakuasi karyawan PT Kristalin setelah terjadi kasus penembakan yang dilakukan KKB pimpinan Aibon Kogoya. (ANTARA/HO-Dok Polres Nabire)
Jayapura (ANTARA) - Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan sebanyak 198 orang yang terdiri dari pendulang dan karyawan PT Kristalin, termasuk 26 WNA asal China, telah dievakuasi dari lokasi penambangan emas di Kali Musairo, Legari, Nabire, Papua Tengah.

Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu kepada Antara, Minggu, mengatakan evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kembali penyerangan yang dilakukan KKB.

Sebelumnya,mSabtu (21/2), KKB pimpinan Aibon Kogoya telah melakukan penyerangan terhadap pos pengaman PT Kristalin hingga menyebabkan dua orang tewas.

Terkait evakuasi, kata AKBP Samuel Tatiratu, karyawan PT Kristalin yang berkebangsaan China setelah dievakuasi; terlebih dahulu didata di Polsek Makimi dan langsung ditampung di mes perusahaan yang ada di Sriwini, Nabire.

"Evakuasi berlangsung aman, namun personel TNI-Polri tetap siaga dan waspada," kata Kapolres Nabire AKBP Tatiratu.


Menurut dia, penyisiran untuk mengevakuasi pendulang yang diperkirakan masih berada di sekitar Kilometer 40 hingga Kilometer 50 akan dilaksanakan pada Senin (23/2) oleh Satgas Operasi Damai Cartenz.

Penyisiran itu dilakukan untuk menemukan dan mengevakuasi para pendulang agar terhindar dari gangguan yang dilakukan KKB.

"Mudah-mudahan mereka dalam keadaan aman terutama dari gangguan KKB," katanya

https://www.antaranews.com/berita/54...g-kali-musairo

Pasca penyerangan KKB.

narasi negative soal uang tebusan