Rabu, 18 Februari 2026 - 09:14:00 WIB
Share
copy link article



image Puteranegara BatubaraPuteranegara Batubara
Sadis! KKB Tikam Perempuan Penjual Pinang di Yahukimo Papua Pegunungan
Petugas saat meninjau kondisi perempuan penjual pinang korban penikaman KKB di Distrik Dekai, Yahukimo. (Foto: Ist)
Advertisement . Scroll to see content
YAHUKIMO, iNews.id - Aksi kejam kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali terjadi di Papua. Seorang perempuan penjual pinang berinisial EK (33) ditikam KKB di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, saat berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penikaman terjadi ketika korban melayani pembeli di lapaknya yang berada di Jalan Gunung, Distrik Dekai. Korban merupakan perempuan asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikenal ramah oleh warga sekitar.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Satgas Operasi Damai Cartenz menduga ada keterkaitan pelaku dengan simpatisan KKB Kodap XVI Yahukimo. Kelompok tersebut sebelumnya juga terlibat dalam aksi pembakaran Ruko Blok A pada 14 Februari 2026.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Faizal Ramadhani menegaskan, pihaknya tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan terhadap warga sipil, terlebih kepada perempuan yang sedang mencari nafkah.

“Setiap tindakan kekerasan terhadap masyarakat, apalagi terhadap perempuan yang sedang mencari nafkah, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kami akan mengejar dan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku,” kata Faizal, Rabu (18/2/2026).

Dia menambahkan, aksi kekerasan ini menunjukkan pola intimidasi dan teror yang tidak bisa dibiarkan berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya dari hasil pemeriksaan, insiden bermula saat dua pria datang menggunakan motor Honda Beat warna hitam dari arah jalan raya dan berhenti di samping lapak korban. Salah satu pelaku diketahui kerap membeli pinang di tempat korban.

Tanpa banyak bicara, pelaku mendekati korban dan tiba-tiba mengeluarkan pisau. Dalam hitungan detik, korban ditikam sebanyak dua kali di bagian pundak kanan.

Korban yang tidak menyangka akan diserang oleh orang yang sering bertransaksi dengannya tak sempat menghindar. Usai melakukan penusukan, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Kantor Pos.

Korban segera dilarikan ke RSUD Dekai dan kini masih menjalani penanganan medis. Aparat gabungan terus melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang masih dalam pencarian.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Adarma Sinaga memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh alat bukti yang tersedia.

“Barang bukti sudah kami amankan dan sedang dianalisis untuk mengidentifikasi pelaku. Kami juga memeriksa saksi-saksi di sekitar TKP. Masyarakat kami imbau tetap tenang dan segera melapor jika memiliki informasi terkait keberadaan pelaku,” ujarnya.

Saat ini pengamanan di sekitar Ruko Blok A dan wilayah Dekai diperketat untuk memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal tanpa rasa takut setelah insiden penjual pinang ditikam KKB tersebut.

https://www.inews.id/news/nasional/s...a-pegunungan/2


terror KKB kepada perempuan



Pasca Percobaan Pembakaran Ambulan dan Puskesmas, Dinkes Yahukimo Tutup Sementara Seluruh Fasilitas Kesehatan di Dekai
[img]https://fajarpapua.com/wp-content/uploads/2026/02/featured-3.jpg[/img[

Redaksi
2 min read
February 18, 2026

Dekai, fajarpapua.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Yahukimo menutup sementara seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Distrik Dekai mulai Rabu (18/2).

Penutupan dilakukan menyusul situasi keamanan yang dinilai tidak kondusif dan mengancam keselamatan tenaga medis.

Kebijakan diambil setelah digelar pertemuan antara Dinas Kesehatan, RSUD Dekai, Puskesmas Aplim, Puskesmas Dekai dan Puskesmas Brasa pada Senin (16/2) pukul 10.05 WIT di Kantor Dinas Kesehatan.

Pertemuan itu sendiri membahas sejumlah insiden yang berdampak pada keamanan fasilitas kesehatan, di antaranya percobaan pembakaran Gedung Puskesmas Dekai, percobaan pembakaran mobil ambulans Puskesmas Aplim dan Puskesmas Brasa, serta teror terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Fasilitas pelayanan kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan swasta (apotek dan laboratorium) di Dekai tidak melakukan pelayanan untuk sementara waktu mulai hari Rabu, 18 Februari 2026, terkecuali UGD RSUD Dekai,” demikian penegasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, dr. Aser Wobolim seperti tertuang dalam surat Nomor 400.7/16/DINKES/2026 tertanggal 18 Februari 2026.

Selain itu, tenaga medis juga disebut mendapat tuduhan sebagai aparat TNI/Polri (intelijen). Dinkes Yahukimo dalam suratnya menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.

“Menyatakan bahwa kami tenaga medis dan tenaga kesehatan bukan aparat TNI/POLRI (Intelijen),” tegasnya dalam surat tersebut.

Dinkes Yahukimo juga menyatakan pelayanan kesehatan akan kembali dibuka setelah adanya jaminan keamanan dari Pemerintah Daerah, pihak gereja, tokoh adat, dan masyarakat.

“Fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan pelayanan kembali setelah ada kesepakatan jaminan keamanan dari Pemerintah Daerah, pihak gereja, tokoh adat dan masyarakat,” bunyi poin kesimpulan dalam surat tersebut.

Penutupan sementara ini dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat kembali berjalan dengan aman dan kondusif di Kabupaten Yahukimo. (mas)

https://fajarpapua.com/2026/02/18/pa...atan-di-dekai/




Tolak Penutupan Layanan Kesehatan, Ketua DPRD Yahukimo: Itu Adalah Hak Universal Masyarakat

Tayang: Rabu, 18 Februari 2026 13:32 WIT
Editor: Lidya Salmah


zoom-inlihat fotoTolak Penutupan Layanan Kesehatan, Ketua DPRD Yahukimo: Itu Adalah Hak Universal Masyarakat
Tribunnews.com
TOLAK - Ketua DPRD Yahukimo, Son Bahabol, menolak keras rencana Dinas Kesehatan untuk menutup sejumlah fasilitas kesehatan dengan alasan keamanan. Foto Istimewa
A-
A+


TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, DEKAI - Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo yang merencanakan penghentian layanan di sejumlah fasilitas kesehatan memicu gejolak di tingkat legislatif.

Ketua DPRK Kabupaten Yahukimo, Son Bahabol, secara terbuka menolak rencana penutupan rumah sakit dan puskesmas yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap gangguan keamanan.

Menurut Son langkah tersebut sebagai ancaman serius bagi keselamatan jiwa ribuan warga yang tersebar di 51 distrik di seluruh wilayah Yahukimo.[/]

Penolakan tegas ini muncul setelah beredarnya surat resmi dinas yang menyebutkan penghentian layanan laboratorium, apotek, dan puskesmas secara menyeluruh.

Dinas Kesehatan berencana memfokuskan pelayanan hanya pada Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Menanggapi hal itu, Son menekankan bahwa akses kesehatan adalah instrumen hak asasi manusia yang bersifat absolut tanpa terkecuali.

"Kepentingan masyarakat ini adalah kepentingan yang universal karena tidak ada batas dan tidak ada ukuran yang harus dibatasi," ujar Son lewat keterangan tertulisnya, Rabu (18/2/2026).

Son menilai bahwa pemerintah daerah yang sah bersama jajaran Forkopimda memiliki dasar hukum kuat untuk tetap menjalankan roda pelayanan publik.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan aparat keamanan seharusnya menjadi jaminan bagi tenaga medis untuk tetap bekerja tanpa rasa takut.

"Jadi aasan keamanan tidak boleh menjadi legitimasi untuk menerbitkan ultimatum yang justru memicu keresahan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas," jelas Son.

Dampak dari pembatasan layanan kesehatan ini diprediksi akan memperburuk kondisi pasien dengan penyakit penyerta (komorbid) di wilayah pedalaman.

Son memberikan gambaran mengenai kerentanan pasien malaria yang juga mengidap penyakit kronis seperti jantung, ginjal, atau HIV dan AIDS.

Tanpa pelayanan puskesmas yang optimal, penurunan daya tahan tubuh pasien akibat serangan malaria dapat menyebabkan komplikasi fatal hingga kematian dini.

Son juga mempertanyakan logika penutupan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah perkotaan seperti Dekai, Klompat, dan sekitarnya.

Wilayah-wilayah tersebut berada dalam jangkauan perlindungan aparat keamanan sehingga tidak ada alasan logis untuk menghentikan aktivitas medis.

"Menurut saya penutupan puskesmas di dalam kota sebagai kebijakan yang tidak proporsional dan berpotensi memperkeruh situasi sosial di Kabupaten Yahukimo," tegas Son.

Sebagai pimpinan legislatif, Son memastikan seluruh 35 anggota DPRD Yahukimo tetap berada di garis depan sebagai pelindung kepentingan rakyat.

Dalam waktu dekat, DPRD akan berkoordinasi dengan Bupati, TNI, serta Polri untuk menjamin stabilitas keamanan di setiap titik layanan kesehatan.

Fokus utama koordinasi ini adalah memastikan tenaga medis mendapatkan proteksi penuh agar pelayanan dasar di 51 distrik tetap berjalan normal.

[b]"Apapun alasannya, pelayanan kesehatan tidak boleh ada hambatan," ucap Son.

Keselamatan warga di wilayah dengan tantangan geografis yang sulit seperti Yahukimo sangat bergantung pada eksistensi puskesmas dan rumah sakit.

Penutupan fasilitas vital ini dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan layanan dan meningkatkan angka kematian yang sebenarnya bisa dicegah.

DPRD Yahukimo berkomitmen untuk memperjuangkan hak fundamental warga negara dalam memperoleh perlindungan kesehatan. (*)


https://papuatengah.tribunnews.com/p...akat?page=all.
akibat teror KKB