TRIBUNJAKARTA.COM - Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden secara nasional tergolong tinggi. Namun, Jakarta muncul sebagai wilayah yang paling berbeda dibanding daerah lain.

Temuan tersebut terungkap dalam Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 15–21 Januari 2026.

Secara umum, 91 persen responden mengaku percaya terhadap lembaga Presiden, dengan detail 76 persen cukup percaya dan 15 persen sangat percaya.

Sementara jumlah responden yang kurang percaya sebanyak 15 persen, sangat tidak percaya 1 persen dan yang tidak menjawab 4 persen.


Jakarta Ketidakpercayaan Tertinggi

Jika dibedah per wilayah, secara umum mayoritas responden di berbagai wilayah menyatakan percaya terhadap Presiden. Di tingkat nasional, kepercayaan publik didominasi oleh wilayah-wilayah di luar Jakarta dengan angka di atas 80 persen.

Namun, Jakarta mencatat tingkat kepercayaan yang jauh lebih rendah, sekaligus tingkat ketidakpercayaan tertinggi secara nasional.

Berdasarkan data Indikator, tingkat kepercayaan warga Jakarta terhadap Presiden hanya sebesar 70,2 persen, sementara sebanyak 29,8 persen menyatakan tidak percaya.

Daerah Lain Solid Dukung Presiden


Survei Terbaru Indikator: Tingkat Kepercayaan Warga Jakarta Terhadap Partai Politik Mengenaskan
Sebagai perbandingan, Sumatera mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden sebesar 92,9 persen, dengan ketidakpercayaan hanya 5,2 persen.

Wilayah Banten mencatat kepercayaan sebesar 83,3 persen, sementara Jawa Barat 91,1 persen, Jawa Tengah dan DIY bahkan mencapai 95,4 persen, termasuk yang tertinggi secara nasional.

Di Jawa Timur, kepercayaan publik terhadap Presiden tercatat 89,3 persen, sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 97,1 persen.

Wilayah Kalimantan juga menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi, yakni 97,1 persen, disusul Maluku dan Papua 96,1 persen.

Sementara tungkat kepercayaan terhadap Presiden di Sulawesi sebesar 79,1 persen.

Perkotaan Lebih Kritis Dibanding Pedesaan
Survei Indikator juga menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Di wilayah pedesaan, tingkat kepercayaan terhadap Presiden mencapai 93,4 persen, sementara ketidakpercayaan hanya 5,0 persen.

Sebaliknya, di wilayah perkotaan, kepercayaan publik berada di angka 88,5 persen, dengan tingkat ketidakpercayaan 10,9 persen.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas politik nasional dinilai merepresentasikan karakter masyarakat perkotaan yang lebih kritis, rasional, dan berbasis evaluasi kinerja.

Tingkat Kepuasan

Sementara itu, berbeda sedikit dengan tingkay kepercayaan atau public trust, angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen.

Angka tersebut merupakan akumulasi responden yang menyatakan sangat puas sebesar 13,0 persen dan cukup puas 66,9 persen.

Sementara itu, responden yang menyatakan kurang puas tercatat 17,1 persen, sedangkan yang tidak puas sama sekali hanya 2,2 persen. Adapun responden yang menjawab tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ) sebesar 0,8 persen.

Jika ditinjau berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat kepuasan tertinggi datang dari masyarakat pedesaan.

Sebanyak 82,8 persen warga pedesaan mengaku puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara 16,7 persen menyatakan tidak puas.

Adapun di wilayah perkotaan, tingkat kepuasan sedikit lebih rendah, yakni 77,0 persen, dengan angka ketidakpuasan mencapai 21,8 persen.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan wilayah, Jakarta menjadi daerah dengan tingkat kepuasan terendah dibanding wilayah lain.

Di Jakarta, hanya 53,0 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara 47,0 persen lainnya menyatakan tidak puas.

Angka ini menunjukkan warga Ibu Kota cenderung lebih kritis dibandingkan masyarakat di daerah lain.

Tingkat kepuasan tertinggi tercatat di wilayah Jawa Tengah dan DIY, yang mencapai 83,8 persen, disusul Jawa Timur 81,6 persen dan Sumatera 81,1 persen.

Wilayah lain seperti Bali dan Nusa Tenggara mencatat kepuasan sebesar 89,2 persen, sedangkan Kalimantan berada di angka 79,8 persen.

Untuk wilayah Sulawesi, tingkat kepuasan tercatat 81,1 persen, sementara Maluku dan Papua sebesar 74,3 persen.

Beda Tingkat Kepuasan Kinerja dan Tingkat Kepercayaan

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan perbedaan antara tingkat kepuasan kinerja atau approval rating dengan tingkat kepercayaan atau public trust terhadap suatu lembaga Presiden.

"Kalau approval rating itu persepsi publik terhadap kinerja presiden. Sementara slide ini itu berkaitan dengan public trust, jadi terhadap lembaganya ya.

Jadi warga bisa trust terhadap sebuah lembaga meskipun tidak puas terhadap kinerja lembaga yang bersangkutan. Nah, itu ya. Jadi bisa saja warga itu percaya tetapi masih punya catatan terhadap kinerja lembaga yang bersangkutan.

"Nah, meskipun tentu saja trust terhadap suatu lembaga itu sangat ditentukan juga oleh basis evaluasi ee terhadap kinerja lembaga. Jadi, tetapi umumnya trust ini lebih umum ketimbang evaluasi terkait dengan approval rating," papar Burhanuddin saat pemaparan hasil rilis yang ditayangkan di Youtube @IndikatorPolitikIndonesia, dikutip Senin (9/2/2026).

Metodologi

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di survei nasional yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun
atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Sumber: https://jakarta.tribunnews.com/jakar...ndiri?page=all