- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Arah Kebijakan Ekonomi RI ke Depan Usai Rating Outlook Moody’s
TS
jaguarxj220
Arah Kebijakan Ekonomi RI ke Depan Usai Rating Outlook Moody’s
Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga pemeringkat global Moody’s Investors Service menegaskan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 atau masih termasuk investment grade. Akan tetapi ada yang mengganjal, yaitu revisi outlook Indonesia oleh Moody’s, dari stabil menjadi negatif.
Menurut lembaga ini keterangan tertulisnya, tekanan pada peringkat masih relatif terkendali, namun perubahan outlook mencerminkan risiko yang meningkat bagi pasar utang Indonesia.
Moody’s menilai langkah ini sebagai peringatan dini, mengingat arah kebijakan pemerintah yang semakin sulit diprediksi, ketergantungan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan, serta munculnya wacana kenaikan batas defisit anggaran dan pembentukan sovereign wealth fund baru, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia.
Selanjutnya, Moody’s menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap pendapatan, peluang kerja, dan biaya hidup yang meningkat sepanjang tahun.
Kepercayaan diri disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menanggapi revisi outlook Moody’s. Bagi Purbaya ekonomi Indonesia sudah berbalik arah, dari awalnya pelemahan kini menuju peningkatan. Ia meyakini tren ekonomi domestik ke depan akan lebih baik.
“Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi saya pikir pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody’s akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair,” katanya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
Purbaya menambahkan bahwa pernyataan Moody’s muncul sebelum rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pandangan Moody's tersebut hanya bersifat jangka pendek. Purbaya menekankan bahwa perekonomian Indonesia mampu membayar utang dan pertumbuhan telah membaik, dengan defisit yang masih terkendali.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Alexander Lubis menambahkan, pihaknya tetap berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta stabilitas inflasi, juga nilai tukar rupiah, merespons peringatan Moody's atas risiko pembalikan arus modal keluar secara mendadak.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengekor pernyataan Purbaya, yang menyatakan bahwa paparan Moody's adalah penegasan ketahanan ekonomi dalam negeri, didukung oleh kedisiplinan kerangka kebijakan makro, serta ketahanan sektor jasa keuangan, jelas Pk Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi.
Peranan OJK dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di sektor keuangan selanjutnya adalah menjalankan program prioritas 2026, termasuk mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah. Ia menambahkan catatan Moody's untuk Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara emerging market lain.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menilai revisi outlook Moody’s sebagai momentum evaluasi kebijakan dan penguatan kelembagaan perekonomian nasional.
“Peringkat investment-grade Indonesia tetap terjaga, merefleksikan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia. Penyesuaian outlook tersebut sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” ujarnya, akhir pekan ini.
Rosan menegaskan bahwa Danantara saat ini tengah membangun institusi yang fokus pada tata kelola kuat, proses investasi disiplin, dan manajemen risiko pruden, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh portofolio BUMN yang berada di bawahnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penurunan outlook disebabkan lembaga pemeringkat global belum sepenuhnya memahami strategi pembiayaan program-program prioritas pemerintah, yang kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan APBN.
“Outlook negatif itu membutuhkan penjelasan. Dari tentunya dari pemerintah dan juga lembaga baru Danantara. Memang APBN kita tahun ini agak berbeda,” kata Airlangga pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa beberapa program prioritas seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa dibiayai APBN, sementara investasi jangka menengah dan panjang kini dikelola oleh Danantara, yang menurutnya belum sepenuhnya dipahami oleh pasar global.
Pemerintah mengeklaim bahwa secara keseluruhan, meski Moody’s menurunkan outlook menjadi negatif, langkah ini tidak mengubah status investment grade Indonesia, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, dan prospek pertumbuhan jangka panjang.
Pemerintah, Danantara, dan OJK menegaskan akan menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan kebijakan, reformasi kelembagaan, dan transparansi tata kelola untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta kepercayaan pasar global.
https://www.bloombergtechnoz.com/det...tlook-moody-s/
Ini Purbaya salah tangkap kayaknya atau malah mau ngibulin rakyat...?
Yamg dipermasalahkan Moody's dan credit rating agency bukan masalah pertumbuhan ekonomi.
Tapi arah kebijakan pemerintah yang semakin sulit diprediksi, ketergantungan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan, serta munculnya wacana kenaikan batas defisit anggaran dan pembentukan sovereign wealth fund baru (Danantara).
Mau ekonomi tumbuh 10% kalo defisit anggaran tembus 100% juga bakalan diturunin credit ratingnya.
Credit rating ga cuma melihat pertumbuhan ekonomi, tapi kemampuan bayar hutang negara secara keseluruhan.
Menurut lembaga ini keterangan tertulisnya, tekanan pada peringkat masih relatif terkendali, namun perubahan outlook mencerminkan risiko yang meningkat bagi pasar utang Indonesia.
Moody’s menilai langkah ini sebagai peringatan dini, mengingat arah kebijakan pemerintah yang semakin sulit diprediksi, ketergantungan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan, serta munculnya wacana kenaikan batas defisit anggaran dan pembentukan sovereign wealth fund baru, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia.
Selanjutnya, Moody’s menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap pendapatan, peluang kerja, dan biaya hidup yang meningkat sepanjang tahun.
Kepercayaan diri disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menanggapi revisi outlook Moody’s. Bagi Purbaya ekonomi Indonesia sudah berbalik arah, dari awalnya pelemahan kini menuju peningkatan. Ia meyakini tren ekonomi domestik ke depan akan lebih baik.
“Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi saya pikir pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody’s akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair,” katanya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
Purbaya menambahkan bahwa pernyataan Moody’s muncul sebelum rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pandangan Moody's tersebut hanya bersifat jangka pendek. Purbaya menekankan bahwa perekonomian Indonesia mampu membayar utang dan pertumbuhan telah membaik, dengan defisit yang masih terkendali.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Alexander Lubis menambahkan, pihaknya tetap berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta stabilitas inflasi, juga nilai tukar rupiah, merespons peringatan Moody's atas risiko pembalikan arus modal keluar secara mendadak.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengekor pernyataan Purbaya, yang menyatakan bahwa paparan Moody's adalah penegasan ketahanan ekonomi dalam negeri, didukung oleh kedisiplinan kerangka kebijakan makro, serta ketahanan sektor jasa keuangan, jelas Pk Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi.
Peranan OJK dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di sektor keuangan selanjutnya adalah menjalankan program prioritas 2026, termasuk mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah. Ia menambahkan catatan Moody's untuk Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara emerging market lain.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menilai revisi outlook Moody’s sebagai momentum evaluasi kebijakan dan penguatan kelembagaan perekonomian nasional.
“Peringkat investment-grade Indonesia tetap terjaga, merefleksikan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia. Penyesuaian outlook tersebut sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” ujarnya, akhir pekan ini.
Rosan menegaskan bahwa Danantara saat ini tengah membangun institusi yang fokus pada tata kelola kuat, proses investasi disiplin, dan manajemen risiko pruden, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh portofolio BUMN yang berada di bawahnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penurunan outlook disebabkan lembaga pemeringkat global belum sepenuhnya memahami strategi pembiayaan program-program prioritas pemerintah, yang kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan APBN.
“Outlook negatif itu membutuhkan penjelasan. Dari tentunya dari pemerintah dan juga lembaga baru Danantara. Memang APBN kita tahun ini agak berbeda,” kata Airlangga pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa beberapa program prioritas seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa dibiayai APBN, sementara investasi jangka menengah dan panjang kini dikelola oleh Danantara, yang menurutnya belum sepenuhnya dipahami oleh pasar global.
Pemerintah mengeklaim bahwa secara keseluruhan, meski Moody’s menurunkan outlook menjadi negatif, langkah ini tidak mengubah status investment grade Indonesia, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, dan prospek pertumbuhan jangka panjang.
Pemerintah, Danantara, dan OJK menegaskan akan menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan kebijakan, reformasi kelembagaan, dan transparansi tata kelola untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta kepercayaan pasar global.
https://www.bloombergtechnoz.com/det...tlook-moody-s/
Ini Purbaya salah tangkap kayaknya atau malah mau ngibulin rakyat...?
Yamg dipermasalahkan Moody's dan credit rating agency bukan masalah pertumbuhan ekonomi.
Tapi arah kebijakan pemerintah yang semakin sulit diprediksi, ketergantungan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan, serta munculnya wacana kenaikan batas defisit anggaran dan pembentukan sovereign wealth fund baru (Danantara).
Mau ekonomi tumbuh 10% kalo defisit anggaran tembus 100% juga bakalan diturunin credit ratingnya.
Credit rating ga cuma melihat pertumbuhan ekonomi, tapi kemampuan bayar hutang negara secara keseluruhan.
MemoryExpress dan saya.palsu memberi reputasi
2
362
2
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan