Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo, dan Bayang-Bayang Independensi Bank Indonesia



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono alias Thomas Djiwandono bakal masuk ke jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Deputi Gubernur BI Juda Agung mencuat ke publik. Muncul kekhawatiran publik soal independensi bank sentral, mengingat Thomas merupakan seorang politikus.

Kabar tersebut memantik ingatan tentang sosok ayah Thomas, yakni Joseph Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur BI periode 1993–1998. Bagaimana profil Thomas dan ayahnya, serta kaitannya dengan independensi BI? Berikut ulasannya.
Thomas, yang lebih dikenal sebagai Tommy, lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Ia merupakan putra Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia pada era akhir Orde Baru. Ibunya, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, adalah kakak Presiden Prabowo Subianto, sehingga Thomas merupakan keponakan Presiden RI tersebut. Tommy juga merupakan cicit RM Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Tommy menempuh pendidikan sarjana di Haverford College di bidang Ilmu Sejarah serta pendidikan magister di Johns Hopkins School of Advanced International Studies pada bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional. Ia pernah bekerja sebagai wartawan magang, analis keuangan, dan berkarier di berbagai perusahaan.

Dalam karier politik dan pemerintahan, Tommy aktif di Partai Gerindra dan menjabat Bendahara Umum sejak 2014. Pada Juli 2024, ia resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI.

Adapun sang ayah, Joseph Soedradjad Djiwandono, merupakan ekonom Indonesia kelahiran 7 Agustus 1938. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 1963 dan gelar doktor dari Universitas Boston pada 1980.

Berdasarkan berbagai catatan, Soedradjad memegang peran penting dalam sejarah BI. Ia menjabat sebagai Gubernur BI sejak Maret 1993 hingga Februari 1998, pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto.

Selama menjabat Gubernur BI, Soedradjad mengelola kebijakan moneter Indonesia di tengah tantangan besar, termasuk krisis finansial Asia 1997. Pada awal masa jabatannya, sekitar 1993–1995, nilai tukar rupiah relatif stabil. Namun pada periode 1995–1996, kurs rupiah berada di kisaran Rp 2.000–Rp 2.400 per dolar AS.

Ketika krisis moneter melanda, gejolak besar tak terhindarkan. Pada akhir 1997, rupiah terdepresiasi dari sekitar Rp 2.400 menjadi Rp 4.650 per dolar AS. Pada Januari 1998, nilai tukar rupiah merosot tajam hingga kisaran Rp 3.513–Rp 10.000 per dolar AS, dan mencapai titik terlemah pada Juni 1998 dengan level sekitar Rp 16.900 per dolar AS.

Di bank sentral, Soedradjad dikenal sebagai ekonom dan teknokrat, bukan politikus. Salah satu kontribusinya adalah memperkuat fungsi BI dalam pengawasan perbankan sebelum fungsi tersebut dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Periode kepemimpinan Soedradjad kerap dinilai sebagai fondasi menuju lahirnya independensi BI. Independensi BI secara resmi dimulai pada 1999 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan BI sebagai lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah, dengan tujuan tunggal menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Masa kepemimpinan Soedradjad dinilai menjadi bagian dari transisi pemikiran menuju bank sentral yang lebih profesional, sekaligus memberikan pelajaran institusional penting dari krisis ekonomi yang kemudian memengaruhi desain BI pascareformasi. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Soedradjad berkiprah sebagai dosen dan pengajar ekonomi.

Dengan adanya jejak historis Soedradjad dan lahirnya independensi BI, rencana masuknya Thomas Djiwandono yang berlatar belakang politikus dinilai menjadi ganjalan tersendiri di mata publik.

Independensi BI saat ini pun kembali dipertanyakan.
Sejumlah ekonom mengkritik jika Thomas benar-benar masuk ke jajaran Dewan Gubernur BI. Salah satunya Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, yang menilai pemerintah terlalu masif mengintervensi sektor moneter.

“Tentu kita semua bisa menilai bagaimana pemerintah getol mengintervensi sektor moneter melalui Bank Indonesia. Tidak hanya isu soal Tommy yang masuk ke BI, tetapi juga dalam beberapa bulan terakhir pemerintah selalu mempertanyakan peran BI dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Nailul kepada Republika, Selasa (20/1/2026).

Ia mencontohkan indikasi tersebut mulai dari protes Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta BI menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate untuk mendukung kebijakan fiskal, hingga kehadiran Wakil Menteri Keuangan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI belakangan ini.

“Sekarang pemerintah ingin ‘menyusupkan’ anggota partai politik pendukung pemerintah ke dalam tubuh Bank Indonesia. Saya khawatir masuknya anggota aktif Partai Gerindra akan berdampak buruk terhadap independensi BI,” ujarnya.


Purbaya Tekankan Rotasi tak Ganggu Independensi Bank Sentral
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana pertukaran jabatan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung tidak memengaruhi independensi bank sentral.

“Itu satu exchange atau pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh. Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu mengambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada. Jadi BI independen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (19/1/2026) lalu. 

Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal dan moneter tetap dijalankan oleh masing-masing otoritas sesuai kewenangannya. Kementerian Keuangan mengelola kebijakan fiskal, sementara BI bertanggung jawab penuh atas kebijakan moneter.

“Kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR,” ujarnya.

Ia menilai independensi BI baru dapat dipersoalkan apabila terdapat intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan keputusan moneter, termasuk dalam penetapan suku bunga. Menurut Purbaya, kondisi tersebut tidak pernah terjadi selama ini.

“Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu mengambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah,” ucapnya.

Purbaya juga menegaskan pejabat yang masuk ke BI tidak lagi menjadi bagian dari unsur pemerintah. “Nggak. Harusnya begitu masuk ke BI ya sudah dia independen. Bukan elemen pemerintah, bukan. Kalau elemen pemerintah adalah saya akan kirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga,” bebernya.

Terkait apakah rotasi jabatan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, Purbaya mengaku tidak mengetahuinya. “Oh, saya nggak tahu. Saya hanya terima nasib saja,” katanya.

Dengan penegasan tersebut, Purbaya memastikan pertukaran pejabat antara sektor fiskal dan moneter tetap berada dalam koridor undang-undang dan tidak mengubah prinsip independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral.

https://ekonomi.republika.co.id/beri...bank-indonesia

Memang mau digas untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi indonesia tampaknya. 8% target.

Rupiah kita saya ga tau deh bakal gimana nasibnya kalau gini. Saya ramal bakal melemah terus kalau gini caranya. seperti jaman 1993-1998. Kalau diurut, ya berarti 2026-2031. Bisa jadi 2031 bakal ada krisis lagi yang buat rupiah junam.

Purbaya pujaan hatinya @KangPri aja cuma bisa terima nasib.



Nabung emas aja dah.

Dunia semakin tidak pasti. Selamatkan aset kalian dulu.