- Beranda
- Komunitas
- Story
- B-Log Personal
Moral Pajak dan Etika Kekuasaan: Politik Panggung Nani Bethan Saat PAD Ambruk
TS
lintasntt
Moral Pajak dan Etika Kekuasaan: Politik Panggung Nani Bethan Saat PAD Ambruk
Foto/ilustrasi
Dalam diskursus kebijakan publik, pajak bukan semata angka dalam tabel APBD, melainkan indikator relasi etis antara negara dan warga. Ketika Wakil Bupati Flores Timur, Ignas Boli Uran, secara terbuka menegaskan rendahnya kepatuhan pajak masyarakat sebagai faktor krusial ambruknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pernyataan itu sejatinya berada dalam koridor rasionalitas fiskal dan kejujuran administratif. Namun, seperti biasa, kejujuran sering kali mengusik kenyamanan elite politik yang terbiasa bermain di wilayah aman narasi normatif.
Menariknya, suara korektif justru datang dari Ketua DPD II Partai Golkar Flores Timur, Yoseph Sani Bethan—figur yang sebelumnya, dalam lanskap politik Pilkada, memilih membuang Ignas Uran dari gerbong dukungan. Ironi pun tak terelakkan: sosok yang dulu dianggap tak layak didukung kini dijadikan rujukan moral komunikasi publik, seolah-olah sejarah politik dapat dihapus dengan satu konferensi pers.
Secara teoritik, apa yang disampaikan Yoseph tentang pentingnya peran negara dalam membangun kesadaran wajib pajak bukanlah hal baru. Literatur kebijakan fiskal klasik hingga kontemporer—dari Musgrave hingga OECD—telah lama menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan publik, kualitas layanan, dan legitimasi pemerintah. Namun persoalannya bukan pada apa yang dikatakan, melainkan kapan dan dari posisi kuasa mana pernyataan itu dilontarkan.
Dalam konteks Flores Timur, data berbicara dengan dingin dan jujur. Realisasi pajak daerah baru mencapai sekitar Rp7,1 miliar dari target Rp29,3 miliar per 9 Desember 2025. PAD secara keseluruhan baru menyentuh Rp67 miliar dari target Rp83,4 miliar. Angka-angka ini bukan tafsir, melainkan fakta fiskal. Maka, ketika Wakil Bupati menyatakan bahwa “kontribusi PAD terbesar berasal dari masyarakat” dan bahwa banyak pihak “omong banyak tentang pemerintah tapi abai pada kewajiban pajak”, itu bukan ujaran emosional, melainkan diagnosis struktural atas problem kepatuhan.
Sindiran Ignas sesungguhnya ditujukan pada budaya politik yang gemar mengevaluasi tanpa kontribusi. Sebuah kritik yang sah dalam demokrasi deliberatif. Anehnya, kritik tersebut justru dianggap perlu “dikoreksi” dari sisi bahasa, intonasi, bahkan momentum Natal dan Tahun Baru. Di titik ini, politik bahasa tampak lebih penting daripada politik substansi.
Lebih problematik lagi, ketika Yoseph—sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD—menempatkan diri seolah netral dan penuh empati, publik patut bertanya:
Dalam ilmu politik, manuver semacam ini dikenal sebagai blame shifting with moral framing: menggeser pusat masalah dari tanggung jawab struktural ke etika komunikasi individu. Dengan kata lain, panggung dibangun bukan untuk menyelesaikan problem, melainkan untuk mengamankan posisi politik di tengah krisis fiskal.
Ironisnya, sikap Wakil Bupati yang tegas justru memperlihatkan satu hal penting: keberanian negara untuk berbicara jujur kepada warga. Pajak memang bukan sekadar kewajiban, tetapi juga komitmen kolektif. Kesadaran pajak tidak tumbuh dari retorika manis semata, melainkan dari keberanian menyebut masalah apa adanya—meski pahit dan berisiko politis.
Pada akhirnya, publik Flores Timur tidak kekurangan imbauan, tetapi kekurangan konsistensi elite. Dan di tengah PAD yang terancam gagal menopang pembangunan, mungkin yang paling dibutuhkan bukanlah politisi yang pandai memilih diksi, melainkan pemimpin yang berani menegur—dan politisi yang berani bercermin.
Karena dalam fiskal daerah, yang ambruk bukan hanya angka pendapatan, tetapi juga integritas narasi jika kejujuran terus diperlakukan sebagai kegaduhan.
Dalam diskursus kebijakan publik, pajak bukan semata angka dalam tabel APBD, melainkan indikator relasi etis antara negara dan warga. Ketika Wakil Bupati Flores Timur, Ignas Boli Uran, secara terbuka menegaskan rendahnya kepatuhan pajak masyarakat sebagai faktor krusial ambruknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pernyataan itu sejatinya berada dalam koridor rasionalitas fiskal dan kejujuran administratif. Namun, seperti biasa, kejujuran sering kali mengusik kenyamanan elite politik yang terbiasa bermain di wilayah aman narasi normatif.
Menariknya, suara korektif justru datang dari Ketua DPD II Partai Golkar Flores Timur, Yoseph Sani Bethan—figur yang sebelumnya, dalam lanskap politik Pilkada, memilih membuang Ignas Uran dari gerbong dukungan. Ironi pun tak terelakkan: sosok yang dulu dianggap tak layak didukung kini dijadikan rujukan moral komunikasi publik, seolah-olah sejarah politik dapat dihapus dengan satu konferensi pers.
Secara teoritik, apa yang disampaikan Yoseph tentang pentingnya peran negara dalam membangun kesadaran wajib pajak bukanlah hal baru. Literatur kebijakan fiskal klasik hingga kontemporer—dari Musgrave hingga OECD—telah lama menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan publik, kualitas layanan, dan legitimasi pemerintah. Namun persoalannya bukan pada apa yang dikatakan, melainkan kapan dan dari posisi kuasa mana pernyataan itu dilontarkan.
Dalam konteks Flores Timur, data berbicara dengan dingin dan jujur. Realisasi pajak daerah baru mencapai sekitar Rp7,1 miliar dari target Rp29,3 miliar per 9 Desember 2025. PAD secara keseluruhan baru menyentuh Rp67 miliar dari target Rp83,4 miliar. Angka-angka ini bukan tafsir, melainkan fakta fiskal. Maka, ketika Wakil Bupati menyatakan bahwa “kontribusi PAD terbesar berasal dari masyarakat” dan bahwa banyak pihak “omong banyak tentang pemerintah tapi abai pada kewajiban pajak”, itu bukan ujaran emosional, melainkan diagnosis struktural atas problem kepatuhan.
Sindiran Ignas sesungguhnya ditujukan pada budaya politik yang gemar mengevaluasi tanpa kontribusi. Sebuah kritik yang sah dalam demokrasi deliberatif. Anehnya, kritik tersebut justru dianggap perlu “dikoreksi” dari sisi bahasa, intonasi, bahkan momentum Natal dan Tahun Baru. Di titik ini, politik bahasa tampak lebih penting daripada politik substansi.
Lebih problematik lagi, ketika Yoseph—sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD—menempatkan diri seolah netral dan penuh empati, publik patut bertanya:
Quote:
Dalam ilmu politik, manuver semacam ini dikenal sebagai blame shifting with moral framing: menggeser pusat masalah dari tanggung jawab struktural ke etika komunikasi individu. Dengan kata lain, panggung dibangun bukan untuk menyelesaikan problem, melainkan untuk mengamankan posisi politik di tengah krisis fiskal.
Ironisnya, sikap Wakil Bupati yang tegas justru memperlihatkan satu hal penting: keberanian negara untuk berbicara jujur kepada warga. Pajak memang bukan sekadar kewajiban, tetapi juga komitmen kolektif. Kesadaran pajak tidak tumbuh dari retorika manis semata, melainkan dari keberanian menyebut masalah apa adanya—meski pahit dan berisiko politis.
Pada akhirnya, publik Flores Timur tidak kekurangan imbauan, tetapi kekurangan konsistensi elite. Dan di tengah PAD yang terancam gagal menopang pembangunan, mungkin yang paling dibutuhkan bukanlah politisi yang pandai memilih diksi, melainkan pemimpin yang berani menegur—dan politisi yang berani bercermin.
Karena dalam fiskal daerah, yang ambruk bukan hanya angka pendapatan, tetapi juga integritas narasi jika kejujuran terus diperlakukan sebagai kegaduhan.
Data Penulis
Diubah oleh lintasntt 27-12-2025 21:00
0
57
0
Komentar yang asik ya
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan