Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 menuai sorotan dari berbagai kalangan. Regulasi tersebut dinilai menimbulkan persoalan serius karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah bersifat final dan mengikat.
Sejumlah analisis dan laporan terkait dinamika hukum nasional dapat diakses melalui khususnya pada laman portaljatim24.comyang menyajikan berita hukum, politik, dan isu konstitusi secara berimbang dan informatif.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, turut menyoroti Perpol 10 Tahun 2025 tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan putusan MK. Pandangan ini diperkuat oleh sejumlah pengamat hukum tata negara yang menilai Perpol tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tetap diberlakukan tanpa revisi.
Perdebatan ini menunjukkan pentingnya pengawasan publik terhadap produk regulasi agar tetap sejalan dengan konstitusi dan semangat demokrasi.
Rujukan:
https://www.portaljatim24.com/2025/1...itusional.html