Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut 2026 akan menjadi tahun yang sangat krusial bagi perekonomian Indonesia. Ia menyoroti lima jebakan ekonomi yang bisa menahan pertumbuhan dan membuat target pemerintah sulit tercapai:

1. Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Skema pembiayaan lewat kredit Himbara yang dijamin dana desa juga membuka peluang kredit macet. Ia membandingkan dengan Bumdes, yang itu saja hanya sekitar 5% yang berhasil, sehingga success rate KDMP dinilai bisa lebih rendah lagi.

2. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)
Pemotongan TKD 17,7% berisiko membuat Pemda kesulitan membayar belanja rutin, mengganggu layanan dasar, proyek daerah, hingga memicu pemangkasan honorer. Ini bisa melemahkan kontribusi daerah sebagai motor pertumbuhan.

3. Potensi bencana alam di tengah kapasitas mitigasi yang melemah
Frekuensi bencana terus meningkat, tapi anggaran BNPB justru turun. Di sisi lain, kemampuan daerah untuk mitigasi ikut melemah karena pemotongan TKD. Jika terjadi bencana besar, dampaknya bisa langsung menekan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.

4. Dramatisasi pemberantasan korupsi
Contohnya: Kasus timah Rp300 T, Kasus Pertalite Rp968 T dan Kasus ASDP, di mana perbedaan valuasi DCF vs “besi tua” dianggap kerugian negara Rp1,27 T

Menurutnya, hal ini merusak reputasi bangsa, memperburuk indeks korupsi, membuat pengusaha takut berbisnis dan investor takut masuk, sehingga pertumbuhan PDB berpotensi tertekan.

5. BUMN sakit & penugasan tak realistis
Sebagian besar BUMN, terutama yang di bawah Danantara, dinilai belum sehat namun tetap diberi penugasan yang terlalu ambisius, seperti proyek peternakan ayam hingga waste‑to‑energy. Faktanya, 95% dividen BUMN hanya disumbang oleh 8 perusahaan, terutama 4 bank besar, yang menggambarkan mayoritas dari sekitar 1.000 BUMN masih “hidup sulit”. Ia menilai Danantara perlu diberi ruang berinovasi jika ingin menjadi “Temasek/Khazanah versi Indonesia” dalam 10 tahun ke depan.

Sumber : Bloomberg