Kebijakan pemangkasan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026 mengirimkan gelombang kejut yang mengkhawatirkan ke seluruh pelosok negeri. Meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan revisi ke atas menjadi Rp693 triliun, angka ini tetap menunjukkan kontraksi fiskal yang drastis dibandingkan dengan proyeksi tahun 2025. Ini bukanlah sekadar penyesuaian angka dalam buku besar APBN; ini adalah pertaruhan langsung terhadap nafas otonomi daerah dan keberlangsungan pelayanan publik. Keresahan yang disuarakan oleh para kepala daerah, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, adalah sinyal valid bahwa pemotongan ini mengancam fondasi program pembangunan yang telah direncanakan. Kebijakan fiskal yang diambil Jakarta ini, dengan dalih apapun, berpotensi menciptakan instabilitas sosial dan ekonomi di tingkat tapak. Alih-alih memperkuat desentralisasi, langkah ini justru terasa seperti langkah mundur yang memusatkan kembali kekuatan fiskal di tangan pemerintah pusat, meninggalkan daerah dalam ketidakpastian anggaran yang akut.

Respons Menteri Keuangan Purbaya terhadap keresahan ini, ironisnya, justru menambah ketidakpastian alih-alih memberikan solusi konkret. Instruksi agar pemerintah daerah (pemda) "merapikan serapan belanja" untuk kemudian dievaluasi pada triwulan ketiga adalah pendekatan yang problematis. Arahan ini secara implisit menuduh pemda tidak efisien atau sarat "kebocoran", seolah-olah masalah utamanya adalah inefisiensi belanja daerah, bukan pemotongan dana masif dari pusat. Janji untuk "menghitung ulang" alokasi jika ekonomi nasional membaik adalah gula-gula yang tidak memberikan kepastian perencanaan. Pemerintah daerah tidak bisa menjalankan program pembangunan—membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit—dengan basis anggaran yang bersifat "jika nanti." Kebijakan "tunggu dan lihat" ini merusak siklus perencanaan anggaran daerah (APBD) yang membutuhkan prediktabilitas. Daerah diposisikan bukan sebagai mitra setara, melainkan sebagai bawahan yang harus menunggu evaluasi dan belas kasihan anggaran sisa dari bendahara negara.

Di tengah kebuntuan ini, usulan solusi jangka pendek dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terdengar masuk akal di permukaan, namun rapuh dalam implementasinya. Herman Suparman mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah, terutama melalui digitalisasi administrasi. Tentu, efisiensi pemungutan pajak melalui platform digital adalah keharusan, namun langkah ini tidak akan mampu menambal lubang fiskal raksasa yang ditinggalkan oleh pemangkasan TKD. Lebih penting lagi, mendorong daerah untuk menggenjot pajak lokal secara agresif di saat yang sama ketika daya beli masyarakat mungkin tertekan adalah kebijakan pro-siklikal yang berbahaya. Ini seperti membebankan masalah anggaran pusat ke punggung rakyat di daerah. Digitalisasi memperbaiki administrasi, tetapi tidak menciptakan objek pajak baru. Solusi ini pada akhirnya hanya menggeser beban, bukan menyelesaikan akar masalah kekurangan pendanaan fundamental akibat keputusan sepihak pemerintah pusat.

Dampak nyata dari pemangkasan ini, seperti yang dikhawatirkan KPPOD, akan langsung terasa di sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini banyak ditopang oleh belanja pemerintah jelas akan melambat. Namun, yang paling krusial adalah ancaman terhadap pelayanan publik dasar. Kita berbicara tentang potensi terhambatnya operasional puskesmas, berkurangnya anggaran untuk perbaikan sekolah rusak, dan mandeknya proyek infrastruktur vital seperti irigasi atau sanitasi. Lebih jauh lagi, pemotongan ini mengganggu pos "belanja pegawai" yang sering disalahpahami. Ini bukan hanya soal tunjangan kinerja (Tukin) ASN, tetapi juga menyangkut nasib dan gaji para guru serta tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mendemotivasi birokrasi dan menggantung nasib PPPK melalui pemotongan anggaran adalah resep sempurna untuk menciptakan krisis layanan publik dan instabilitas sosial.

Solusi jangka menengah yang ditawarkan, yakni kapitalisasi aset daerah dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), juga menyimpan jebakan tersendiri. Mengkapitalisasi aset seperti menyewakan tanah atau bangunan milik pemda memang bisa menjadi sumber pendapatan, namun potensinya sangat terbatas dan tidak berkelanjutan untuk menopang APBD dalam skala besar. Sementara itu, KPBU sering dipromosikan sebagai solusi ajaib untuk pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara. Kenyataannya, KPBU bukanlah "uang gratis". Skema ini melibatkan negosiasi yang rumit, kontrak jangka panjang yang mengikat (seringkali 20-30 tahun), dan transfer risiko. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, daerah bisa terjebak dalam utang jangka panjang atau kewajiban membayar ketersediaan layanan (availability payment) yang mahal. Alih-alih mandiri, daerah justru bisa terjerat dalam ketergantungan baru pada swasta, yang pada akhirnya dapat memprivatisasi layanan publik esensial.

Di luar perdebatan angka dan teknis anggaran, kebijakan pemangkasan TKD ini mencerminkan masalah yang lebih filosofis: erosi semangat desentralisasi. Otonomi daerah, yang menjadi amanat reformasi, dibangun di atas premis desentralisasi fiskal—memberikan kewenangan sekaligus sumber daya yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Langkah pemerintah pusat menarik kembali dana transfer secara signifikan adalah sinyal kuat "resentralisasi" fiskal. Pemerintah pusat seolah memposisikan diri sebagai evaluator tunggal atas kinerja daerah, sambil menuntut daerah untuk mandiri mencari solusi atas masalah yang diciptakannya. Pesan Wakil Presiden Gibran agar daerah "jangan terlalu cemas" karena negara memikirkan "stabilitas nasional" terdengar paternalistik. Seolah-olah stabilitas daerah adalah sesuatu yang terpisah dan bisa dikorbankan demi stabilitas nasional, padahal stabilitas nasional yang sejati dibangun di atas fondasi daerah-daerah yang kuat dan stabil.

Pada akhirnya, pemangkasan TKD 2026 adalah sebuah perjudian fiskal yang berbahaya. Ini adalah kebijakan yang tidak hanya mengancam pertumbuhan ekonomi regional dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga merongrong prinsip dasar otonomi daerah. Solusi yang ditawarkan, baik berupa instruksi "merapikan belanja", janji evaluasi triwulanan, maupun dorongan untuk menggenjot pajak lokal dan skema KPBU, terbukti tidak memadai, berisiko tinggi, dan memindahkan beban ke pundak masyarakat daerah. Apa yang dibutuhkan saat ini bukanlah evaluasi sepihak dari Jakarta, melainkan dialog yang tulus dan setara. Pemerintah pusat harus transparan mengenai alasan pemotongan drastis ini dan membuka ruang negosiasi prioritas pembangunan. Stabilitas fiskal nasional tidak dapat dibangun dengan mengorbankan stabilitas sosial dan ekonomi di daerah. Tanpa kemitraan yang sejati, desentralisasi hanya akan menjadi ilusi, dan pemerataan pembangunan tetap menjadi utopia.

Sumber: https://www.kppod.org/berita/view?id=1507