PHNOM PENH, KOMPAS.com - Fenomena Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang di pusat-pusat penipuan daring atau online scam di Kamboja semakin menyeruak.

Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Senin (20/10/2205), mencatat lebih dari 10.000 kasus yang melibatkan WNI sejak 2020, dan sekitar 1.500 di antaranya memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Banyak dari korban ini awalnya tergiur tawaran kerja bergaji tinggi melalui iklan media sosial atau perekrut informal. Namun sesampainya di lokasi, mereka justru dipaksa bekerja di kompleks penipuan yang mengincar korban dari berbagai negara, termasuk sesama orang Indonesia.

Awal mula pusat scam Kamboja berkembang

Dilansir RFA, lebih dari satu dekade lalu, Kamboja muncul sebagai salah satu lokasi favorit bagi kelompok penipu internasional, terutama dari China dan Taiwan.

Pada masa itu, akses internet yang murah membuat negara ini menjadi tempat ideal bagi operasi penipuan berbasis Voice over Internet Protocol (VoIP).




Para pelaku berpura-pura menjadi pejabat pemerintah, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan untuk menipu warga China agar mentransfer uang.

Operasi awal yang dijalankan dari Kamboja, Kenya, Malaysia, dan negara lain itu menghasilkan miliaran yuan dan membuat banyak korban jatuh bangkrut.

Penindakan terhadap jaringan tersebut memang dilakukan selama bertahun-tahun, dengan ribuan pelaku ditangkap atau dideportasi.

Namun, upaya itu tidak pernah benar-benar menghentikan operasi mereka. Justru sebaliknya, jaringan penipuan semakin berkembang, memperluas operasi, dan mengadopsi metode yang lebih canggih serta bertaraf internasional.

Situasi berubah semakin cepat setelah 2019, ketika pemerintah Kamboja melarang perjudian daring.

Kebijakan ini menyebabkan ribuan ekspatriat China—yang sebelumnya bekerja atau berinvestasi di industri kasino—meninggalkan negara itu.

Banyak kasino yang kemudian kosong, dan gedung-gedung besar inilah yang akhirnya diambil alih oleh jaringan kriminal. Kasino yang ditinggalkan itu disulap menjadi pusat penipuan skala besar, lengkap dengan sistem kerja tertutup layaknya kompleks industri.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, berbagai Zona Ekonomi Khusus (SEZ) di Laos dan beberapa negara lain berubah menjadi wilayah kriminal akibat regulasi yang lemah.

Lingkungan semacam itu memudahkan jaringan internasional memindahkan operasi antarnegara tanpa pengawasan yang berarti.

Hal ini turut memberi dorongan bagi pertumbuhan pusat-pusat scam di Kamboja, terutama di wilayah perbatasan yang jarang tersentuh aparat.

Sementara itu, kudeta militer di Myanmar pada 2021 menciptakan kekacauan yang memperluas celah bagi bisnis gelap.

Perang sipil yang berkecamuk membuat penegakan hukum makin lemah, sehingga kelompok kriminal bebas membangun kompleks penipuan baru yang berhubungan langsung dengan jaringan di Kamboja dan Laos.

Kombinasi berbagai faktor itu—mulai dari internet murah, penggunaan kembali gedung kasino, lemahnya pengawasan SEZ, ketidakstabilan politik regional, hingga korupsi—bertemu dengan satu elemen penting: ketersediaan tenaga kerja murah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dengan banyaknya anak muda yang mudah tergiur tawaran kerja, terbentuklah industri kejahatan yang nilainya kini ditaksir mencapai 18 hingga 40 miliar dollar AS (sekitar Rp 301 hingga 668 triliun) per tahun ini.


Bagaimana skema penipuannya berjalan?

Salah satu modus yang paling marak di Asia Tenggara adalah skema “sha zhu pan” yang berarti “menggemukkan babi sebelum disembelih” dalam Bahasa Mandarin.




Pendekatan ini memakan waktu dan tenaga, tetapi hasilnya jauh lebih besar.
Para pelaku biasanya mengirim pesan acak ke jutaan orang, pura-pura salah kirim.

Ketika ada korban yang merespons, mereka mulai membangun hubungan—bisa sebagai teman, rekan bisnis, bahkan pasangan.

Secara perlahan, korban diyakinkan untuk berinvestasi dalam kripto atau skema bisnis palsu.

Dalam tahap awal, sedikit keuntungan akan dikembalikan kepada korban sebagai bukti palsu bahwa investasi tersebut nyata.

Setelah korban percaya, mereka digiring untuk mengirimkan uang dalam jumlah jauh lebih besar. Dalam banyak kasus, kerugian mencapai ribuan hingga jutaan dolar.


Siapa saja pelakunya?

Para penipu dalam jaringan ini sering kali juga merupakan korban. Sebagian memang bekerja secara sukarela karena tergiur gaji besar di negara yang tingkat kemiskinannya tinggi. Namun sebagian besar lainnya ternyata adalah tenaga kerja yang diperdagangkan, seperti yang dialami WNI dan warga dari berbagai negara lain.

Penuturan mantan pekerja scam menunjukkan bahwa sebagian kecil pelaku memang bisa meraup keuntungan bila berhasil menipu banyak korban.

Namun laporan lebih banyak menggambarkan kisah kekerasan: para pekerja dipaksa bekerja dengan ancaman pemukulan, setrum listrik, kelaparan, hingga penyiksaan brutal lainnya. Banyak korban kabur membawa cerita mengerikan.

Operator pusat-pusat scam ini juga mendapatkan keuntungan dari cara yang lebih gamblang: meminta tebusan dari keluarga korban.

Seorang penari api asal Taiwan yang diculik di Thailand misalnya, dipaksa belajar menipu dan baru akan dibebaskan jika keluarganya membayar 30.000 dollar AS (sekitar Rp 501 juta). Ia akhirnya diselamatkan lewat operasi gabungan polisi Taiwan dan Thailand, tetapi banyak korban lain baru bebas setelah keluarganya menyerahkan uang.

Jumlah pasti korban sulit dipastikan, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan lebih dari 100.000 orang telah diperdagangkan ke Kamboja dan sekitar 120.000 ke Myanmar.

Mayoritas operasi ini diperkirakan terkait kelompok kriminal China, tetapi pekerja yang diperdagangkan datang dari seluruh dunia—mulai dari China sendiri, Taiwan, Jepang, Nepal, India, Indonesia, Pakistan, Uganda, Kenya, dan berbagai negara lainnya.


SUMBER