Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto terus menuai reaksi publik.

Dalah satu yangmemberikan komentar menohok datang dari pegiat media sosial, Saepudin Syarif.

Saepudin menyinggung sikap Budiman Sudjatmiko, eks aktivis reformasi yang dulu dikenal sebagai penentang keras Soeharto.

"Dahulu Budiman lantang melawan Soeharto hingga dipenjara,” tulis Saepudin di trheads (11/11/2025).

Ia mengingatkan bahwa Budiman bahkan sempat menolak keras ketika pada tahun 2016 muncul wacana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Tahun 2016 nolak Soeharto yang hendak dipahlawankan,” sebutnya.


Kini, Budiman telah bergabung dengan lingkaran Prabowo dan didapuk sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Adapun Prabowo, justru memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, sesuatu yang sangat ditolak Budiman sebelum masuk pemerintahan.


“Tu komen anggap aja si Budi dah mati sejak gabung penculik. Bagaimana sekarang?,” tandasnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa keputusan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional perlu dikaji dari sisi sejarah dan politik kekuasaan.

“Saya sebagai warga negara melihat kondite atau berbicara bagaimana sejarah berawal, dimulai, diperjuangkan, dan bahkan pada akhirnya dikontrol oleh sebuah rezim,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

Dikatakan Heru, dalam perjalanan sejarah pembentukan negara, banyak tokoh-tokoh yang produktif namun akhirnya berbenturan dengan kepentingan kekuasaan.

“Pertanyaannya berakhir ketika banyak di antara mereka harus berbenturan arah karena kepentingan politik,” sebutnya.

Heru menilai, negara memang berhak memberikan penghormatan kepada tokoh yang dianggap berjasa.

Namun, proses itu sering kali tidak lepas dari hegemoni politik yang menelan sebagian figur lain yang juga berjuang.

“Tokoh seperti Kahar Muzakkar, misalnya, juga fenomenal dan heroik. Tapi beliau ditelan oleh perbedaan sudut pandang politik,” jelasnya.

Heru kemudian menyinggung bagaimana sejarah Indonesia sering menyingkirkan tokoh-tokoh dengan pemikiran berbeda, terutama dari kalangan kiri atau sosialis.

“Kita bisa lihat bagaimana nasib tokoh seperti Tan Malaka dan DN Aidit. Mereka juga berjuang untuk kemerdekaan, tapi dihilangkan dari ruang sejarah,” terangnya.

Kata Heru, hal itu menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan juga siapa yang menguasai narasi kekuasaan.

“Sejarah tak seharusnya disakralkan oleh kekuasaan,” tegasnya.

https://fajar.co.id/2025/11/11/budim...-tepuk-tangan/

Sekarang siapa penjahatnya