Pemerintah kembali menegaskan komitmennya memperluas akses listrik di seluruh pelosok Tanah Air. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadaliamengalokasikan dana tambahan sebesar Rp4,3 triliun kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan program listrik desa dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga akhir 2025.

PLN Dapat Penugasan Tambahan

Menurut Bahlil, tambahan dana tersebut berasal dari penambahan pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp6,28 triliun, sehingga total anggaran kementerian pada tahun 2025 menjadi Rp14,1 triliun.
"Ada sekitar Rp4,350,95 yang menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis itu. Untuk rakyat kita," kata Bahlil dalam Rapat Komisi VII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Ia optimistis PLN dapat menuntaskan penugasan ini meskipun waktu pelaksanaan relatif singkat, karena sebagian besar infrastruktur pendukung sudah tersedia.
"Penugasan ini kami berikan kepada PLN karena waktunya pendek dan mereka sudah memiliki infrastruktur yang siap untuk melanjutkan program ini," ujarnya menegaskan.

Program listrik desa merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen. Melalui tambahan anggaran ini, pemerintah berharap dapat menjangkau desa-desa yang selama ini belum tersambung ke jaringan listrik utama.

Rincian Realisasi Anggaran Kementerian ESDM

Berdasarkan data Kementerian ESDM, total pagu anggaran 2025 kini mencapai Rp14,1 triliun setelah mendapat tambahan pada Agustus lalu. Dari pagu awal sebesar Rp6,98 triliun, realisasi anggaran hingga 10 November 2025 sudah mencapai 62,86 persen. Namun, jika dihitung berdasarkan total pagu baru (Rp14,1 triliun), realisasi penggunaan anggaran baru mencapai sekitar 31,12 persen.

Adapun rincian realisasi anggaran hingga pertengahan November 2025 sebagai berikut:


Sekretariat Jenderal: 68,95 persen
Inspektorat Jenderal: 67,81 persen
Ditjen Migas: 33,84 persen
Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik): 3,21 persen
Ditjen Minerba: 61,16 persen
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN): 75,88 persen
BPSDM ESDM: 80,97 persen
Badan Geologi: 33,63 persen
BPH Migas: 77,06 persen
Ditjen EBTKE: 52,49 persen
BPMA: 81,36 persen.


Capaian tersebut menunjukkan bahwa sejumlah unit kerja Kementerian ESDM telah melaksanakan sebagian besar program strategisnya. Namun, beberapa direktorat teknis seperti Ditjen Ketenagalistrikan masih memiliki ruang besar untuk percepatan serapan anggaran, terutama terkait proyek infrastruktur energi.

Dukungan Pemerintah untuk Pemerataan Energi

Tambahan anggaran ke PLN diharapkan memperkuat upaya pemerataan energi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah berkomitmen agar seluruh warga, termasuk di daerah terpencil, bisa menikmati akses listrik dengan tarif yang terjangkau.

Kementerian ESDM juga tengah memperluas kerja sama lintas lembaga agar pelaksanaan program listrik desa lebih cepat dan efisien. Selain itu, langkah ini sejalan dengan agenda transisi energi nasional yang mendorong penggunaan sumber energi terbarukan di wilayah pedesaan.

Sejak beberapa tahun terakhir, program listrik desa menjadi salah satu langkah nyata pemerintah untuk menekan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan tambahan dana Rp4,3 triliun ini, PLN diproyeksikan dapat menambah ribuan sambungan listrik baru di berbagai provinsi, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Referensi: TrenMedia.co.id