Kalau kita hidup di bumi ini pasti akan melihat banyaknya peraturan, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi akan banyak peraturan yang harus di taati baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis.

Tapi dalam sebuah negara memang harus ada peraturan yang tertulis, peraturan sendiri dibuat agar di wilayah yang kita tempati aman dan damai tanpa ada permasalahan. Namun kalau negara banyak peraturan hingga menjadi rumit sendiri, bahkan berkembang biak calo agar bisa jalur cepat, tentu ini menjadi perhatian pemerintah.



Pidato diatas ini membuktikan bahwa pemerintah sudah tahu akan banyaknya perpres, perda, pergub, perbup, perwali dan sebagainya.

Padahal disini bukan negara peraturan, bahkan lucunya banyak peraturan yang sering kali dilanggar. Semuanya serba diatur, tapi tidak ada manfaatnya. Maka bisa dibilang peraturan itu tidak efisien, tidak mencapai target yang diinginkan malah menambah masalah keruwetan masyarakat.





Contoh simple begini, negara membuat peraturan untuk perubahan nama jalan.

Yang awalnya Jalan Kadir menjadi Jalan Dono, tentu perubahan nama jalan sudah diatur oleh pemda setempat. Namun efeknya ada dimasyarakat, ketika KTP tidak lagi sama nama jalannya maka perlu diganti, berapa lama pengurusan KTP yang mendadak ini? Apa tidak bisa secara kolektif?

Belum sampai disitu SIM juga harus berubah sesuai nama jalan yang baru, tak sampai disitu ketika mau bayar pajak kendaraan akan terkendala dengan peraturan. Semua catatan harus dirubah karena tidak sesuai dengan KTP yang baru. Maka masyarakat harus balik nama, atau perubahan nama agar sesuai.



Tentu dengan satu masalah saja yaitu perubahan nama jalan, akan banyak peraturan lain yang berkaitan. Dan ujungnya ruwet, ribet belum lagi makan biaya dan waktu untuk mengurusnya.

Ini tidak dipikirkan oleh pemangku kebijakan, betapa repotnya masyarakat dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh banyaknya pemangku regulasi.

Tapi, sampai sekarang ini belum ada solusi untuk meminimalis peraturan. Jadi lebih efisien dan terintegrasi. Bayangkan kalau satu kartu identitas berisi data semuanya, dari lulus uji mengemudi hingga pembayaran pajak bisa dilakukan dengan mudah.



Terlebih era digital sudah bisa menggunakan teknologi tersebut, inilah yang selalu dikritik namun seakan langit tak mendengar.

Atau kamu punya konsep dan solusi yang lain agar peraturan di Indonesia jadi minimalis? Bukan peraturan dibuat hanya untuk dilanggar!



Terima kasih yang sudah membaca thread ini sampai akhir, bila ada kritik silahkan disampaikan dan semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat dan merdeka. See u next thread.





"Nikmati Membaca Dengan Santuy"


Tulisan : c4punk@2022
referensi : 1, 2
Pic : google