Sebagian masyarakat petani di Indonesiahidup miskin, banyak faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan petani di tanah air. Salah satu faktornya adalah terjadinya ketimpangan penguasaan akses lahan tani, yang telah mempengaruhi tingkat kehidupan petani yang rendah. Kondisi ketimpangan itu telah terjadi cukup lama, yaitu mulai dari masa prakolonial hingga pascakolonial, dan berlanjut hingga dewasa ini.

Pada masa prakolonial di pulau Jawa, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan Jawa tradisional, struktur penguasaan lahan sawah sangat timpang. Raja memiliki kedudukan yang hampir bersifat Illahi. Raja memiliki hamba kerajaan (abdi dalem) yang menghubungkan massa rakyat (wong cilik) dan pihak kerajaan. Sehingga para hamba kerajaan disebut priyayi (yayi=adik raja) (Onghokham 1984). Secara persepsi pribadi raja, hanya hamba-hamba kerajaan yang dianggap sebagai warganya. Raja mutlak pemilik tanah. Para pangeran dan priyayi diberi lungguh (apanage) tanah gaji. Tanah tersebut akan dikembalikan lagi ke raja jika pemegangnya dipecat atau meninggal. Perbedaan antara kaum petani dibedakan atas cara ia menguasai tanah. Petani penguasa tanah disebut sikep. Para sikep tersebut memiliki tanggungan (numpang) yang disebut bujang (belum menikah). Dalam hal makanan dan tempat tinggal, seorang petani numpang tergantung sepenuhnya pada sikep. Petani-petani bujang tidak mempunyai kewajiban seperti membayar pajak atau kerja bakti terhadap negara, melainkan terhadap sikepnya. Sementara semua kewajiban terhadap negara dan kerja bakti dibebankan pada kaum tani penguasa tanah. Namun demikian, kadang-kadang sikep menggunakan bujang-bujang untuk melakukan kerja bakti bagi negara. Jadi, bujang merupakan lapisan terendah dari masyarakat desa dan kebebasannya tergantung dari para sikepnya (Onghokham 1984).

 

Di atas semua itu, dewasa ini berkembang fakta yang sangat menyedihkan bahwa dari tahun ke tahun luas areal persawahan di Indonesia terus berkurang karena dikonversikan pada peruntukan lain, seperti rumah-rumah, perkantoran, dan industri. Dalam kurun waktu tiga tahun  saja, luas sawah di Indonesia telah berkurang menjadi 563.200 ha, yaitu di Pulau Jawa seluas 167.200 ha dan di Luar Pulau Jawa seluas 396.000 ha. Penambahan luas sawah dalam kurun waktu yang sama hanya 18.000 ha di Pulau Jawa dan 121.300 ha di luar Jawa.

 

Di samping itu, nasib ekonomi petani Indonesia kian terpuruk karena tidak mendapat perlindungan pemerintah. Hal ini sangat berbeda dengan nasib petani di negara-negara yang telah maju, seperti petani di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di negara-negara JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 11 NO. 1 APRIL 2006 RUANG METODOLOGI 176 tersebut petani hanya sekitar 5—7 persen dari total populasi, tetapi menerima subsidi lebih dari 50 persen anggaran pemerintah (Iwantoro 2003). Sebaliknya di Indonesia, penduduk petani sawah yang jumlahnya lebih dari 50 persen total penduduk tidak mendapat subsidi yang layak dari pemerintah. Harga pupuk kimia dan pestisida terus melambung, sementara harga jual gabah padi rendah. Selain itu petani gurem tanpa subsidi yang terpuruk tersebut harus bersaing melawan petani negara lain yang ekonominya telah maju, yang bebas mengekspor beras ke Indonesia tanpa dikenai tarif yang layak karena mendukung ekonomi pasar yang dipaksakan oleh kaum kapitalis dengan semangat globalisasi. Tidaklah heran dengan adanya ketimpangan akses sumber daya /sumberdaya alam pada petani di pedesaan serta sifat pembagunan yang tidak memihak masyarakat bawah , maka banyak penduduk terjebak dalam lingkaran setan atau vicious circles of poverty (bandingkan Todaro 1977). Mereka tidak memiliki biaya untuk membeli asupan-asupan yang menyebabkan rendahnya produksi pertanian, dan akhirnya menyebabkan pendapatan yang tidak memadai untuk membeli asupan-asupan pertanian.