Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Sejumlah pihak mendesak agar Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown atau memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam merespons situasi penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin tak terkendali.

Namun, pemerintah tegas dengan pilihannya untuk tetap melaksanakan PPKM skala mikro.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah telah mendengar dan menerima masukan-masukan tersebut. Dia juga menyentil kepala daerah soal desakan lockdown itu. Menurutnya, kepala daerah harus berkomitmen mendukung pemerintah pusat.


Ngabalin menegaskan bahwa pemerintah masih bakal menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sebagai upaya mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.

"Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa (22/6).

"Awal tahun ini kan Covid tembus 14.000 positif rata-rata provinsi di pulau Jawa, diambil alih pemerintah dengan PPKM Mikro kan berhasil langsung menurunkan dari belasan ribu kembali ke 4 ribuan positif. Waktu iti kepala daerah terutama DKI dan Jabar berterima kasih ke pusat, kok sekarang gembor wacana lockdown lagi dari kepala daerah itu," ujarnya.

Baca juga: Jelang Sidang Vonis Rizieq, PA 212 Tak Mampu Bendung Massa

Menurut Ngabalin, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum mengambil kebijakan ini. Mulai dari memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan hingga pengalaman-pengalaman di negara lain yang mengalami kondisi serupa.

Ngabalin menambahkan kebijakan PPKM skala mikro yang diambil pemerintah sebetulnya sudah tepat, asalkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa seluruh pihak harus mendukung langkah pemerintah ini agar pandemi dapat teratasi.

"Disarankan juga memang bahwa seluruh kepala daerah perlu menumbuhkan satu komitmen yang sama, kemudian mempertajam apa yang disebut dengan penerapan PPKM mikro secara optimal," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Ngabalin juga mengatakan bahwa masyarakat harus menyadari bahwa mereka tetap perlu menjalani protokol kesehatan dengan disiplin.

"Dimaksudkan agar benar-benar kita semua, masyarakat bisa disiplin dalam menerapkan 3M yang sering diimbau, disampaikan. Biasakan diri pakai masker, sedapat mungkin dan harus, jaga jarak, dan lain-lain," tegas Ngabalin.

Diketahui, saat ini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM skala mikro dengan sejumlah penguatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Namun, di tengah lonjakan kasus Covid-19 itu, sejumlah pihak menyerukan agar pemerintah kembali menerapkan PSBB demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin masif. Bahkan, beberapa pihak menyarankan pemerintah menerapkan lockdown regional.

Baca juga: Viral Perwira Tonjok Petugas Jaga di Riau, Perekam Diburu

(dmi/ugo)
 
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...t-isu-lockdown