JAKARTA - Partai Demokrat kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons langkah Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB atau kubu Ketum Moeldoko, Marzuki Alie yang mencabut gugatan pemecatan Demokrat AHY di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Baguslah, mereka akhirnya sadar. Mereka mencabut gugatan karena legal standing mereka lemah," ujar Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Selasa (23/3/2021). Baca juga: Marzuki Alie Cs Batal Gugat AHY, Hakim Heran Sekaligus Senang

Herzaky mengatakan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol Pasal 32 sangat jelas jika perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

Baca Juga:

• PKS Desak Pemerintah Serius Merespons Vaksin Nusantara untuk Ditindaklanjuti
• Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
• Survei SMRC: 46% Warga Siap Disuntik Vaksin COVID-19

Menurutnya, penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

"Jadi, bukan mendadak langsung ke pengadilan. Mungkin setelah benaran belajar UU Parpol, mereka akhirnya sadar. Kalau jalan yang mereka tempuh selama ini salah," kata pria yang akrab disapa Zaky itu.

Zaky berharap atas pencabutan gugatan itu mereka juga segera menyadari kekeliruan mereka selama ini yang melakukan GPK-PD bekerja sama dengan oknum kekuasaan dan membuat kegiatan politik yang diklaim sebagai KLB, padahal tidak sah dan abal-abal. Baca juga: Rizal Ramli: SBY Saking Sayang Anak, Demokrat Jadi Partai Keluarga

"Kasihan kalau salah terus, mereka bisa mempermalukan diri mereka sendiri terus," tukasnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Jaksa Agung Pimpin Upacara Penghormatan Jenazah Basrief Arief

- Buka Sespimti dan Sespimen 2021, Kapolri Minta Jangan Ada Kluster Baru Covid-19

- Indonesia Dorong Dialog Sosial dan Tripartisme Masuk Program Pembangunan PBB