lahan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. (Rahmat Fathan/detikcom)

Jakarta - Salah satu program unggulan saat Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai pemimpin di DKI Jakarta adalah rumah DP nol rupiah. Program itu digaungkan sebagai hunian untuk warga Ibu Kota.
Kala itu menyandang jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga menyebut rumah dengan DP 0 rupiah berbentuk rumah susun. Dalam acara Blak-blakan yang ditayangkan detikcom pada Kamis, 5 April 2017, Sandiaga berharap warga Jakarta tidak lagi menyewa hunian, tetapi memilikinya sendiri dengan program itu.

"Dari yang semula hanya bisa ngontrak jadi bisa memiliki," kata Sandiaga dalam acara itu.

"Jadi fokus kita di hunian vertikal (rumah susun) di tanah-tanah Pemprov. Itu yang kita arahkan, terutama di lima wilayah. Fokusnya di tanah Pemprov yang selama ini tidak terutilisasi (menganggur)," imbuhnya.

Lantas pada 12 Juli 2017, Sandiaga mengatakan program itu ditujukan bagi warga Ibu Kota berpenghasilan Rp 7-10 juta. Beberapa hari setelahnya, yaitu 15 Juli 2017, Anies turut menegaskan program itu bukan sekadar kampanye.

"Anda baca di Jakarta Maju Bersama, jangan sekadar gunakan statement saja. Tetapi rujuk dokumen tertulis, di situ ada (skema penghasilan). Ini bukan masa kampanye, kami akan langsung laksanakan," ujar Anies saat itu.

Anies menegaskan program DP nol rupiah bukan isapan jempol. Dia mengklaim banyak perusahaan properti yang berminat menyelenggarakan progamnya.

"Di kampanye kritiknya sangat luar biasa, seakan-akan nggak mungkin dilakukan. Tapi nyatanya, sekarang berbagai perusahaan-perusahaan private properties sudah selenggarakan DP nol rupiah. Jadi DP nol rupiah ini memungkinkan bisa dijalankan, dan sudah terbukti dijalankan di berbagai negara. Jakarta kita lakukan hal sama," paparnya.

Setahun setelahnya atau pada 18 Januari 2018, Anies meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rencananya, pendaftaran pembelian rumah berkonsep vertikal itu dimulai pada April 2018 saat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) program rumah DP nol rupiah terbentuk.

"Saat ini kami lunasi janji, kami menyebutnya bukan program, tapi janji. Janji harus dilunasi. Kalau program tidak dilaksanakan, bisa pakai kata 'mohon maaf programnya terkendala karena A, B, C'," kata Anies dalam sambutannya di lokasi pembangunan, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2018).

Hari berganti, bulan April pun tiba. Namun rumah DP nol rupiah di Pondok Kelapa gagal dirilis 3 bulan pasca-groundbreaking. Alasannya, Peraturan Gubernur (Pergub) untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) program DP nol rupiah masih disusun dan skema pembiayaannya masih butuh finalisasi.

Setelahnya, Sandiaga menjanjikan warga bisa mendaftar pada akhir Agustus 2018, menyusul pembiayaan program tersebut baru rampung awal Agustus 2018. Namun nyatanya pada saat itu warga masih harus menunggu untuk bisa memesan rumah DP nol rupiah karena skema pembiayaan masih menjadi ganjalan. Meski demikian, PD Pembangunan Sarana Jaya tampak sudah mulai melakukan pembangunan hunian vertikal dengan target 7 tower itu.

Lantas pada 12 Oktober 2018, menjelang setahun kepemimpinan, Anies meluncurkan program rumah DP nol rupiah di Klapa Village. Peluncuran itu sekaligus mengganti nama program rumah DP nol rupiah menjadi 'Samawa'. Anies pun menyebut hunian tersebut sebagai janji kampanye yang sudah ditunaikan.

"Saya gariskan, semua yang jadi rencana program menjadi janji, kita akan tunaikan satu per satu. Hari ini janji DP nol rupiah kita tunaikan dan insyaallah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies seusai peluncuran rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).

Nantinya, Pemprov DKI akan memfasilitasi pembayaran DP atau uang muka maksimal 20 persen dari harga unit, dengan alokasi dana berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Cicilan rumah DP nol rupiah menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.

Cicilan yang akan dikenakan kepada pembeli berkisar Rp 2 juta per bulan dengan tenor 15 dan 20 tahun. Untuk jangka waktu 20 tahun estimasi penghasilan sekitar Rp 5,7 juta, sedangkan tenor 15 tahun estimasi penghasilan hampir Rp 7 juta.

Warga yang bisa memiliki hunian ini adalah warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun dengan penghasilan Rp 4-7 juta per bulan.
Selain itu, orang tersebut belum pernah punya rumah dan tidak boleh dipindahtangankan.

Rumah DP Rp 0 yang digarap PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta, menjadi sorotan karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta soal potensi kerugian negara.

Temuan itu satu dari sembilan temuan tertanggal 25 Oktober 2019, terkait laporan hasil pemeriksaan kepatuhan (LHPK) pada PD Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun buku 2018 dan 2019 seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/7/2020).

Pertama adalah denda keterlambatan senilai Rp 4,73 miliar. Lalu yang kedua adalah potensi kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan program perumahan Pemprov DKI Jakarta yang kini bernama Rumah Solusi Rumah Warga (Samawa).

Dengan temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur utama PPSJ agar memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP Rp 0 Klapa Vilage yang dilaksanakan PT TEP senilai Rp 4,55 miliar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp 4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST. BPK tidak merinci apa yang dimaksud rekening KSO ST dan PT TEP pada laporan itu.

Pihak Perumda Pembangunan Sarana Jaya buka suara. Kepanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan proyek gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu menjelaskan potensi kerugian yang ditemukan oleh BPK benar adanya dan itu sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

"Terhadap temuan BPK RI ini sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Dan penyelesaian tersebut telah juga dituangkan dalam berita acara antara Perumda Sarana Jaya, BPK, dan inspektorat," kata Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, saat dihubungi detikcom, Jumat (17/7/2020).

Dia juga menjelaskan perihal kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan program perumahan Pemprov DKI Jakarta yang kini bernama Rumah Solusi Rumah Warga (Samawa) itu.

"Kan dulu ada hitung-hitungan fondasi dari partner yang lama, itu kan dulu sudah ada fondasi kan. Nah, itu titiknya diverifikasi lagi sama tim kita semuanya. Bahkan kita menghitung kembali bersama BPK waktu itu dan itu sudah selesai," ujarnya.

Dia pun menerangkan temuan lain terkait denda keterlambatan DP Rp 0 senilai Rp 4,73 miliar juga sudah diselesaikan.

"Satu lagi ada denda keterlambatan karena memang mereka terlambat tuh pada saat BPK audit. Tapi itu belum selesai proyek saat itu. Nah sekarang statusnya sudah selesai dan sudah kita laporkan ke BPK," tambahnya

Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo, kedua rekomendasi tersebut telah ditunaikan oleh pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Kini status temuan tersebut telah dianggap tuntas dan tidak lagi berstatus rugi.

"Iya. Di pemantauan tindak lanjut kami, (temuan ini) sudah dikelompokkan sebagai tindak lanjut yang sesuai rekomendasi," ujar Pemut kepada detikcom, Jumat (17/7/2020).

Kedua rekomendasi itu telah diselesaikan pihak terkait pada akhir 2019. Adapun dua rekomendasi yang dimaksud adalah memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP 0 rupiah Klapa Village yang dilaksanakan PT TEP (PT Totalindo Eka Persada) senilai Rp 4,55 miliar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp 4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST (KSO Sarana Totalindo).

"Rekomendasi ini sudah diselesaikan sekitar bulan Oktober 2019," tambahnya.

Masih Jauh dari Target

Di sisi lain, kritik muncul dari PDI Perjuangan DKI Jakarta saat merefleksi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di pengujung 2020. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik program rumah DP 0 rupiah yang baru terlaksana 0,34 persen.

"Teman-teman anggota fraksi menemukan sudah terwujud janji Pak Anies selama tiga tahun memimpin sudah, alhamdulillah sih sudah mencapai 780 unit dari 232 ribu," kata Gembong di Restoran Bunga Rampai, Jalan Teuku Cik Ditiro No 35, Menteng, Jakarta Pusat (30/12/2020).

Pernyataannya tersebut berkaitan dengan janji kampanye DP Rumah 0 rupiah Anies Baswedan yang saat ini merupakan tahun ketiganya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Fraksi PDIP mengatakan 780 unit rumah yang sudah terwujud itu baru mencapai 0,34 persen dari target sejumlah 232 ribu unit.

"Artinya Pak Anies sampai tahun ketiga sudah mencapai, sekali lagi saya katakan, alhamdulillah, sudah mencapai 0,34 persen. Alhamdulillah daripada nggak sama sekali, kan," ujarnya.

Belakangan, KPK mengusut adanya dugaan korupsi di balik pembelian lahan yang diduga untuk program rumah DP Rp 0. Tersangka pun sudah ditetapkan.

Bermula dari dokumen resmi KPK yang didapat detikcom tercantum lahan yang dimaksud berada di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Proses pengadaannya disebut dalam dokumen itu pada 2019.

Dari dokumen resmi KPK itu diketahui nama-nama sebagai tersangka, yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Identitas tersangka yang disebutkan jelas adalah Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Diketahui nama Dirut PD Sarana Jaya adalah Yoory Corneles Pinontoan.

Pada Senin, 8 Maret 2021, detikcom mengecek langsung lokasi itu masih berupa lahan kosong yang ditumbuhi pohon pisang, pohon rambutan, pohon mangga, dan pohon kelapa. Ada pula bagian lahan yang berupa lapangan voli.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum bicara banyak meski telah mengamini bila KPK saat ini sudah melakukan penyidikan terhadap kasus itu. Namun Ali belum membeberkan dengan detail.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali.

"Saat ini, kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan. Saat ini tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," imbuhnya.

Di sisi lain diduga bila pembelian lahan itu untuk program rumah DP nol rupiah. Hal itu disampaikan Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter yang sekaligus menyebut adanya dugaan penggelembungan dana saat pembelian lahan itu.

"Iya. Jadi proses pembelian tanah yang diduga ada markup. Jadi markup-nya ini mungkin terindikasi, jadi ada kerugian negara. Dan pada saat rapat di Banggar yang saya tahu Rp 5,2 juta per meter," kata Jupiter saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Lebih lanjut Jupiter menerangkan Pemprov DKI Jakarta mengamanahkan pembangunan rumah DP nol rupiah kepada PD Sarana Jaya. Khusus di Cipayung, luas pengadaan lahannya mencapai 4,1 hektare. Tanah ini, sebutnya, dibanderol dengan harga Rp 5,2 juta per meter.

"Untuk nol rupiah, jadi program DP nol rupiah adalah program dari Pemprov DKI tapi diberikan penugasan dibangun oleh BUMD, Sarana Jaya. Nah, untuk objek program DP 0 rupiah ini ada di kawasan Munjung, kelurahan Pondok Ranggon, itu di Kecamatan Cipayung ya, Jakarta Timur. Kurang-lebih pembelian tanahnya itu seluas 41.921 meter kubik (4,1 hektare)," ungkapnya.

Tak hanya itu, politikus NasDem ini menyampaikan, sejak 2018, pembangunan rumah DP nol rupiah ini juga dilakukan di sejumlah wilayah lainnya. Misalnya di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

"Di bandar Kemayoran di Jakarta Utara juga ada, kemudian dia di Cengkareng, Jakbar. Kemudian juga ada di Pondok Kelapa, (pembangunannya) sudah mencapai 57 persen," terangnya.

Berkaitan dengan perkara itu, Anies selaku Gubernur DKI Jakarta telah menonaktifkan Yoory Corneles Pinontoan dari jabatannya di PD Sarana Jaya. Hal ini menyusul penetapan Yoory sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di DKI Jakarta.

Pencopotan Yoory sebagai dirut berlaku sejak Jumat (5/3) lalu. Keputusan ini tertuang dalam Kepgub Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

https://news.detik.com/berita/d-5486...dung-korupsi/3

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik program rumah DP 0 rupiah yang baru terlaksana 0,34 persen.

"Teman-teman anggota fraksi menemukan sudah terwujud janji Pak Anies selama tiga tahun memimpin sudah, alhamdulillah sih sudah mencapai 780 unit dari 232 ribu," kata Gembong di Restoran Bunga Rampai, Jalan Teuku Cik Ditiro No 35, Menteng, Jakarta Pusat (30/12/2020).

"Artinya Pak Anies sampai tahun ketiga sudah mencapai, sekali lagi saya katakan, alhamdulillah, sudah mencapai 0,34 persen. Alhamdulillah daripada nggak sama sekali, kan," ujarnya.





pak anies lagi sibuk promokan roti..



#anieskeren