KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau banyak pihak yang mendesak agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditunda karena berpotensi menjadi klaster baru penularan virus corona (Covid-19), DPR RI dan pemerintah sepakat Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020.

Keputusan ini dengan mencermati tahapan Pilkada yang telah berlangsung hingga saat ini. "Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan 9 Desember 2020," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan pemerintah, Senin (21/9).

Pemerintah dan DPR melihat kondisi pandemi Covid-19 masih terkendali. Namun, pelaksanaan Pilkada harus disertai dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Komisi II DPR juga meminta pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan dilakukan secara intensif dalam tahapan Pilkada, terutama tahapan Pilkada yang berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan massa.

Mulai tahapan penetapan calon, penyelesaian sengketa penetapan calon, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan suara, dan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Untuk itu, Peraturan KPU yang telah ada juga diminta untuk direvisi dan mengatur ketentuan baru tersebut.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut keputusan pemerintah tetap melaksanakan Pilkada sesuai jadwal, demi menjaga hak konstitusi rakyat. "Hak dipilih dan hak memilih," ujar Fadjroel, Senin (21/9).

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pemilihan kepala daerah ini menjadi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu menangani masalah pandemi corona Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Menurut Tito pelaksanaan Pilkada ini karena tidak ada yang tahu kapan pandemi berakhir.

Sejumlah tokoh masyarakat menyerukan agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada ini. Seperti Nahdlatul Ulama berpendapat karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengatasi krisis kesehatan," kata Ketua PBNU Said Aqil Siroj.


https://insight.kontan.co.id/news/dp...ak-jalan-terus

Lebran ditunda,pilkda jln terus,herd imunity dikarenakan psbb total=gagal total