JAKARTA, HALUAN.CO –Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RUU (BPIP) perubahan dari RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Mengapa ini penting: Pancasila tidak bisa diubah. Pancasila cuma satu, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Itu juga sudah ditegaskan oleh presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD.

Konteks: Pemerintah dan DPR sepakat mengubah RUU HIP menjadi RUU BPIP. Kesepakatan ini diumumkan Mahfud dan Ketua DPR Puan Maharani, di gedung DPR, Kamis (16/7/2020).

Apa katanya:

• “Yang pertama, kita harus tahu dulu apa poin-poinnya sehingga kita mengambil sikap,” ungkap Haikal Hassan juru bicara PA 212 saat berbincang di KompasTv dalam Sapa Indonesia Malam yang tayang di Youtube, Jumat (17/7/2020).

• “Kita harus melihat pengusulnya siapa, itu harus diketahui publik. Dan kalau diubah, undang kami, kita duduk, kita dialog dan difasilitasi,” lanjut Haikal.

Tuntutan 212:

• Meminta DPR mengungkap siapa inisiator dari perubahan Pancasila.

• Melancarkan protes terhadap RUU jika substansinya mereduksi sila di Pancasila menjadi satu sila, dan tidak dimasukkan tap MPRS No 25 Tahun 1966 tentang pembubaran PKI.

• Tak hanya meminta RUU ditunda, tapi dibatalkan.

Penjelasan DPR:

• Puan Maharani menyebut, RUU BPIP tidak sama dengan RUU HIP yang memuat pasal-pasal kontroversial, seperti penafsir filsafat dan sejarah Pancasila.

• Pemerintah dan DPR, sepakat untuk menyerap seluas-luasnya masukan publik atas pengajuan RUU BPIP. Tap MPRS No 25 Tahun 1966 dan rumusan Pancasila, tetap menjadi pijakan penting RUU BPIP.

RUU HIP belum dicabut: Meskipun DPR dan pemerintah sepakat dengan RUU BPIP, namun dibutuhkan proses lanjutan untuk mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional 2020. Dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan DPR Kamis (16/7/2020), tidak ada agenda pembahasan RUU cipta kerja dan RUU HIP yang menuai kontroversi.



Berita Politik, Hukum dan Ekonomi Lainnya:
1. Pilihan untuk Jadi Parpol adalah Langkah Strategis Bagi PA 212
2. Selain Tolak RUU HIP, Massa Aksi Minta PDIP Dibubarkan
3. Dirut Garuda: Dana Talangan Pemerintah Rp8,5 Trilun Tak Cukup
4. Ahok Sebut Semua Pegawai Pertamina Punya Peluang Jadi Direktur