Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia menolak bernegosiasi atas klaim China terhadap Laut China Selatan (LCS). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia menolak bernegosiasi atas klaim China terhadap Laut China Selatan (LCS).

Dia menegaskan posisi Indonesia di wilayah perairan tersebut konsisten berdasarkan norma internasional yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.

Sebelumnya China disebut menggunakan taktik dan manuver baru demi memperkuat klaim sepihaknya terhadap Laut China Selatan.

Taktik baru itu disebut sejumlah pengamat dapat menempatkan Indonesia dan Malaysia dalam posisi tertekan. Hal itu bahkan bisa menyulut konflik antara China dengan Indonesia dan Malaysia-dua negara besar di kawasan Asia Tenggara.
 
Dalam konferensi pers yang berlangsung Kamis (11/6), Menlu Retno mengatakan, Indonesia tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China, sehingga tidak relevan untuk melakukan dialog tentang batas kemaritiman mengenai pembatasan.
 
"Di Laut China Selatan, Indonesia memiliki klaim tumpang tindih (terkait) perbatasan maritim hanya dengan Malaysia dan Vietnam," kata Retno.
 
Dalam konferensi pers yang turut dihadiri Menteri Sosial itu, Retno juga menyebutkan pada faktanya, melalui negosiasi, Indonesia berhasil menyelesaikan konflik perbatasan wilayah dengan Vietnam dan Malaysia.
 
"(Namun) Indonesia tidak menegosiasikan batas perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dengan kedua negara (tersebut)," tutur dia.
 
Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.
 
Indonesia tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.
 
Sekitar Desember 2019 hingga awal Januari lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memergoki puluhan kapal ikan China yang dikawal dengan kapal penjaga pantai dan kapal fregat pemerintah Tiongkok menerobos masuk wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Selain menerobos, kapal-kapal China itu juga turut mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia. (ans/dea)

sumber



Klaim wilayah yang dilakukan RRC berdasarkan kekuasaan Dinasti Ming. Masalahnya dinastinya sudah gak ada, kerajaannya sudah punah. Paling konyol adalah klaim dilakukan oleh komunis yang mana anti kerajaan, anti keningratan. Di jaman Mao sudah dibantai dan dihancurkan budaya-budaya serta praktisi budaya leluhur. Cuma tersisa Great Wall karena saking besarnya sulit untuk dihancurkan.








Ibaratnya ada anak bunuh bapaknya dan bakar semua harta benda si bapak. Eh ternyata ada sertifikat tanah yang ikut terbakar.

Mau klaim asuransi, boro-boro dapat duid. Malah si anak tersebut masuk bui dan kena hukuman mati.

Mau klaim tanah, ya gak bisa sebab ada unsur pembunuhan.





Beda dengan Hindia Belanda yang kemudian menjadi Indonesia. Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Wilayah merupakan kesepakatan kerajaan-kerajaan dan ningrat seluruh Hindia Belanda. Lewat sisi historis kita lebih menang. Keratonnya masih ada, silsilah ningratnya masih ada. Itulah mengapa PBB lebih memenangkan Indonesia daripada RRC.