JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) bukan mendapatkan tunjangan hari raya (THR), melainkan uang apresiasi. Uang apresiasi itu diberikan menjelang Hari Raya.

Besaran uang apresiasi seharusnya setara gaji atau hak keuangan TGUPP. Namun, besaran uang apresiasi tahun ini dipangkas 25 persen dan ditunda 25 persen untuk penanganan Covid-19.

Lalu, seperti apa kinerja TGUPP hingga mereka mendapatkan uang apresiasi?

Anggota TGUPP Tatak Ujiyati mengungkap pekerjaan yang timnya lakukan belakangan ini. Menurut dia, TGUPP juga terlibat dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

Menurut Tatak, anggota TGUPP berperan mendampingi satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) menjalankan tugasnya dalam penanganan Covid-19.

"Hampir semua anggota TGUPP juga switch di urusan corona dampingi SKPD," tulis Tatak melalui akun Twitter-nya, @tatakujiyati, Minggu (31/5/2020).

"Jika diperhatikan, ada banyak produk hukum keluar dari Gubernur. Pergub, Ingub, SK, surat-surat, dll. TGUPP yang mendampingi prosesnya agar produk hukum deliver on time dengan kualitas prima, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," lanjut dia.

Tatak telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip utas yang ditulisnya tersebut.

Selain itu, Tatak menuturkan bahwa anggota TGUPP juga terlibat dalam berbagai inovasi penanggulangan Covid-19 di Jakarta.

"Jika diperhatikan, ada banyak inovasi baru dalam penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta, mulai dari tracking kasus positif di situs corona, cek online penerima bansos, gerakan bantu sesama Kolaborasi Sosial Berskala Besar, kerja sama dengan lab-lab lain untuk perkuat tes PCR, dll. TGUPP terlibat," kata dia.

Selain tugas dalam penanganan Covid-19, lanjut Tatak, anggota TGUPP juga aktif mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI, pengaduan atas implementasi kebijakan, hingga penegakan aturan oleh Satpol PP.

Tatak menyatakan, seluruh hasil kerja anggota TGUPP selalu dilaporkan secara tertulis, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.

Tatak pun melampirkan tautan situs web jakarta.go.id mengenai laporan kinerja TGUPP tahun 2018 sebagai contohnya.

"Pastinya hasil kerja TGUPP dampingi penanggulangan corona juga akan dilaporkan nanti," ucapnya.

Polemik THR dan gaji TGUPP
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana sebelumnya mengunggah data besaran THR yang diterima TGUPP DKI.

Data itu diunggah dalam akun Instagram @willsarana pada Kamis lalu, yang memperlihatkan jumlah THR yang diterima oleh 20 anggota TGUPP.

Jumlah tertinggi diterima oleh Ketua TGUPP DKI Amin Subekti, sebesar kurang lebih Rp 50 juta dan terendah Rp 24 juta.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengkritik hal tersebut.

Sebab, THR ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI telah dipotong. Begitu pun dengan tunjangan kinerja daerah (TKD) mereka, dipangkas 25 persen dan ditunda 25 persen.

"TGUPP, THR-nya full turun, ASN DKI dipotong berikut dengan TKD-nya. TGUPP jauh lebih kuat dari ASN kita tampaknya," tulis William.

Menanggapi hal tersebut, Sekda DKI Saefullah mengatakan, TGUPP bukan mendapatkan THR, melainkan uang apresiasi.

Jumlahnya pun juga dipangkas sesuai Keputusan Gubernur Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan TGUPP dalam Rangka Penanganan Covid-19.

"Mereka dibayarkan ada satu yang namanya apresiasi. Apresiasi diberikan menjelang Hari Raya. Bukan (THR) tapi apresiasi," ucap Saefullah, kemarin.

Dalam Kepgub itu disebutkan hak keuangan TGUPP dirasionalisasi (dipangkas) sebesar 25 persen dan ditunda sebesar 25 persen sejak April 2020.

Contohnya, Ketua TGUPP DKI Amin Subekti memiliki hak keuangan Rp 50 juta. Setelah dipangkas dan ditunda, hak keuangannya tersisa Rp 25 juta, Rp 12,5 juta di antaranya ditunda pembayarannya.

https://megapolitan.kompas.com/read/...p-anies?page=3

Bukan THR bong...
Cuma uang apresiasi katanya.
Sungguh omong kosong bagi alam semesta.