PSBB Jakarta Berakhir Besok, Opsi Perpanjangan Menguat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan laju penyebaran virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta akan berakhir besok, Kamis (23/4). Opsi perpanjangan masa PSBB di ibu kota menguat.

"Ada rencana perpanjangan (PSBB DKI Jakarta)," kata Ketua II Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto saat dikonfirmasi, Senin (20/4).

PSBB DKI Jakarta pertama kali diputuskan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020.

Dalam surat keputusan itu, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika terbukti masih ada penyebaran virus corona di Jakarta. PSBB Jakarta dimulai pada 10 April dan akan berakhir besok.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya juga mengatakan, PSBB Jakarta hampir dipastikan akan diperpanjang. Hal ini disampaikan Anies dalam rapat virtual bersama Tim Pengawas DPR RI Penanggulangan Covid-19 pada Kamis (16/4).

Menurut Anies, waktu 14 hari tidak akan cukup menghentikan wabah virus corona di ibu kota. Ia pun menyebut, PSBB kali ini merupakan fase pertama.

"Hampir pasti PSBB diperpanjang, oleh sebab itu, ini sebagai satu fase. Ini fase pertama, ini minggu pertama," kata Anies saat itu.

Namun begitu, PSBB di Jakarta nyatanya belum dirasa cukup efektif. Masyarakat masih banyak yang beraktivitas seperti biasa di tengah pandemi corona.

Menurut Pengamat Kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, PSBB Jakarta tak efektif lantaran penegakkan hukum yang masih belum tegas. Di sisi lain, aturan-aturan dalam PSBB juga masih saling tumpang tindih.

"PSBB akan efektif apabila dilaksanakan ada penegakkan hukum," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
sumber

*******

Tak terasa, 2 minggu sudah PSBB diterapkan di DKI Jakarta. Tapi nyatanya tak ada hasil yang bisa dijadikan barometer turunnya grafik penyebaran Covid-19. Ini berarti ada yang salah dalam menerapkan PSBB yang sebenarnya berfungsi untuk meredam penyebaran dan peningkatan penderita Corona virus.

Jika kemarin-kemarin ada banyak pihak memperkirakam jika pergerakan masyarakat yang naik transportasi massal jadi biang keladi melonjaknya penyebaran Corona, maka ketika pembatasan transportasi telah dilakukan namun grafik kenaikan penderita masih saja terjadi, artinya pasti ada hal lain yang melatari hal ini.

Mungkin Pemprov DKI Jakarta melihat penerapan PSBB ibarat melihat sebuah telur. Yang terlihat sepi hanya kulit luarnya saja. Padahal didalamnya, masyarakat masih sangat leluasa berkumpul dan beraktifitas tanpa peduli dengan segala macam aturan PSBB.

Lihat saja kalau tidak percaya. Sore hari, begitu banyak anak-anak serta orang dewasa yang bermain layang-layang dipinggir jalan, tanpa masker, tanpa jaga jarak. Atau mereka yang suka memelihara hewan, pasar ikan hias dan pasar burung masih mengeliat ramai.

Ini seharusnya menjadi pertanyaan, apa tolak ukur yang dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta? Mau seperti apa penerapan PSBB?

Satpol PP sebagai perangkat penindakan sosial masyarakat yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta seakaj lenyap tak terlihat. Entah kemana mereka semua.

Bahkan aparat kepolisian yang mendampingi penerapan PSBB pun seakaj tak punya taji dan tak punya nyali. Mereka hanya berkeliling konvoi dimalam hari melewati jalan-jalan utama tapi tak sekalipun masuk kedalam jalan-jalan perkampungan. Padahal disanalah aktifitas masyarakat yang sering berkumpul terjadi.

Hanya malam hari. Siang? Boro-boro terlihat berkeliling.

Jadi, penerapan PSBB di DKI Jakarta niatnya apa? Sekedar gagah-gagahan? Main-main? Atau memang serius? Kalau mau serius, ya sudah. Terapkan sangsi hukum yang jelas. Himbauan tidak akan laku di masyarakat yang terkenal bebal.

Jangan sampai nanti timbul prasangka buruk, bahwa penerapan PSBB di DKI Jakarta sebenarnya hanya untuk mensiasati anggaran yang katanya diplot triliunan tapi pada kenyataannya berantakan. Tanggal sekian direvisi. Ketemu tanggalnya, direvisi lagi. Yang tak layak menjadi layak. Yang tak berhak menjadi berhak. Yang berhak malah terabaikan begitu saja. Minta laporan dari RT atau RW, tapi giliran RT RW telah menyerahkan KK, tetap saja itu cuma formalitas.

Jangan mensiasati dana bantuan dengan menghitung ongkos kirim dan kardus. Masyarakat tidak makan kardus itu. Masyarakat juga tak peduli dengan alasan ongkos. Ingat saat pembongkaran patung wikwik dan bronjong batu. Dengan gagahnya Pemprov DKI Jakarta bilang bahwa alat dan SDM Pemprov DKI Jakarta itu banyak, jadi tak perlu keluar biaya. Lantas mengapa urusan bantuan sosial yang jelas bertabur uang masyarakat Jakarta tiba-tiba menghitung ongkos bungkus, ongkos kirim, dan harga kardus?

Jadi, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta itu cuma omdo. Suka menepuk dada, tapi tak jelas apa yang dibanggakan.

Tapi, bersyukurlah.
Sebab pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikan sendiri lewat berita, bahwa sebenarnya managemen Pemprov DKI Jakarta itu amburadul. Kelasnya hanya kelas RW. Mau dibantah bagaimana lagi? Kenyataanya sudah terlihat. Urusan bantuan sosial yang barangnya terlihat saja berani dikorupsi, bagaimana dengan urusan belanja barang yang barangnya tak terlihat oleh masyarakat?

Jika opini ini dianggap serangan terhadap personal seseorang, sungguh, alangkah piciknya manusia yang masih berpikir seperti itu. Mau bantah silakan bantah. Mau mendebat silakan mendebat. Asal faktanya untuk mengcounter jelas, ya silakan saja.

Begitu.