ILUSTRASI. Panja Jiwasraya Komisi IV DPR RI
Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anna Suci
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) Asuransi Jiwasraya Komisi VI DPR RI telah menyusun strategi untuk mencari solusi penyehatan likuiditas perusahaan pelat merah itu. Hal ini guna menampik tudingan pembentukan panja hanya sekedar seremoni elit politik di Senayan.
Anggota Panja Jiwasraya Komisi VI DPR Achmad Baidowi menjabarkan, rencana kegiatan panja Jiwasraya dalam waktu dekat ini.
Pertama, Selasa (28/1), panja akan mengelar rapat dengar pendapat dengan pakar asuransi. Dalam rapat tersebut juga bakal mengundang pakar saham untuk mengetahui ataupun mendapatkan gambaran terkait skema jasa asuransi dan pasar modal. Hal ini penting untuk mengetahui dimana letak mal administrasi tata kelola Jiswasraya.
Kedua, Rabu (29/1) panja akan mengundang menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya untuk mengetahui persoalan secara detail dan skema yang dilakukan terkait pengamanan uang negara dan penyelamatan uang nasabah.
"Jika dalam beberapa kesempatan pemerintah menargetkan pengembalian uang nasabah memakan waktu 4 tahun. Maka panja meminta skema pengembalian. Bagaimana skemanya? Apakah tidak bisa dipercepat?" ujar Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id pada Senin (27/1).
Lanjut panja juga akan mengundang direksi lama, bahkan yang ditahan pun akan diupayakan didatangkan dengan berkoordinasi dengan komisi terkait. Juga akan memanggil menteri BUMN sebelumnya guna mengungkap persoalan agar tidak saling menyalahkan.
Setelah itu, panja akan mendengarkan keterangan BPK, OJK, akuntan publik dan PPATK .
"Hal ini kami tempuh dalam waktu cepat untuk meyakinkan publik bahwa panja tidak sekadar seremonial. Bahkan dalam rapat sebagian kami upayakan terbuka sehingga bisa dipantau," jelasnya.
Memang sebelumnya pembentukan panja oleh anggota DPR memantik pro dan kontra. Lantaran pembentuk panja bisa melebar ke ranah politik bukan fokus pada upaya penyelamatan asuransi pertama Indonesia itu.
Apalagi Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI membentuk panja yang akan mendalami kasus yang tengah mendera Jiwasraya.
Komisi III yang memiliki lingkup tugas bidang hukum, HAM, dan keamanan membentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya. Panja ini nanti akan mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun Komisi VI yang memiliki lingkup tugas di industri, BUMN, dan persaingan usaha membentuk Panja Asuransi Jiwasraya. Panja ini fokus pada mencari solusi restrukturisasi atau penyehatan perusahaan plat merah itu.
Sedangkan Komisi XI yang memiliki lingkup tugas keuangan dan perbankan membentuk Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan. Panja ini akan memiliki prioritas guna melakukan pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero) dan PT Bank Muamalat Indonesia Namun yang menjadi prioritas utama panja adalah kasus yang tengah melanda Jiwasraya.
sumber
