Jika diibaratkan sebuah ekosistem kesehatan, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) merupakan Rumah Sakit khusus untuk merawat perusahaan-perusahaan BUMN yang sedang sakit.

PT PPA yang didirikan pada tahun 2004 awalnya di bentuk untuk mengelola aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN), sebagai tambahan informasi BPPN dibentuk saat Krisis Moneter tahun 1998.

Setiap bank yang menerima kucuran dana untuk menutupi likuiditasnya saat itu wajib menyerahkan asetnya sebagai pengganti. Nah aset-aset itulah yang dikelola PT.PPA, yang dikelola bukan hanya fisiknya saja, tapi manajemen, aset kredit, hingga saham.

Keberadaan PT PPA, kemudian diperluas fungsinya setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008, tak hanya mengelola aset Eks BPPN tapi ditambah dengan revitalisasi dan restrukturisasi BUMN, investasi serta mengelola aset milik BUMN.

Nah salah satu tugas PT. PPA ini cukup berat, mereka diberi tanggungjawab untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan pelat merah yang sedang sakit.

Saat ini ada 9 pasien yang sedang ada di unit gawat darurat PT PPA, 9 pasien tersebut adalah perusahaan milik negara yang sakit dengan kondisi yang bervariasi. Ada yang sakitnya parah, ada yang sedang sedang saja tapi tak ada yang ringan.

Ke 9 pasien PT PPA ini ialah PT Merpati Nusantara Airlines, PT Survey Udara Penas, PT Industri Glass, PT Industri Sandang Nusantara, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Industri Kapal Indonesia, PT Kertas Kraft Aceh, dan PT Kertas Leces.

Dari 9 perusahaan BUMN tersebut, yang sudah dipastikan tak dapat disembuhkan ialah PT Kertas Leces. 

Setelah sekian lama dililit masalah hutang yang berkepanjangan, akhirnya PT Kertas Leces diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 25 September 2018 lalu.

Usai putusan pailit, PT Kertas Leces harus menyelesaikan urusan dengan para kreditur dengan cara menjual aset perusahaan yang masih ada.

Sampai saat ini masih dalam kurasi namun diperkirakan nilai aset yang masih tersisa kurang dari 50 persen dari jumlah kewajiban yang besarnya Rp.1 triliun.

Sementara 8 perusahaan pelat merah lain masih dalam proses penyembuhan PT PPA. Berikut kondisi terakhir 8 perusahan pelat merah penghuni unit gawat darurat PT Perusahaan Pengelolaan Aset

PT. Merpati Nusantara Airlines.

Merpati Nusantara Airlines (MNA) maskapai pelat merah ini berdiri pada tahun 1962, dan dikenal dengan penerbangan perintisnya terutama di wilayah timur Indonesia.

Pada awalnya Merpati hanya menerbangi 5 kota besar saja, lantas berkembang sangat pesat. Tahun 1974 Merpati sudah mampu menerbangi 175 kota.

Beberapa diantaranya merupakan Kota/Kabupaten Kecil bahkan Kecamatan yang mayoritas berada di Timur Indonesia.

Pada masa jayanya salah satu anak usaha Garuda ini, di era 1980-an hampir seluruh rute penerbangan di Indonesia pernah diterbangi oleh mereka, bahkan melebihi Garuda Indonesia saat itu.

Namun karena salah urus disertai hutang yang terus menggunung, pada tanggal 1 Februari 2014 lalu, setelah selama 52 tahun menerbangi berbagai rute di Indonesia akhirnya Merpati menghentikan operasinya.

Menurut data dari PT PPA, aset MNA hanya sekitar Rp. 1,2 triliun sedangkan kewajiban yang harus ditanggung Rp.10,72 triliun dan ekuitas yang dimilikinya minus Rp. 9,51 triliun.

Sempat akan dipailitkan oleh para kreditur melalu pengajuan gugatan melalui Pengadilan Niaga Surabaya, namun proposal perdamaian yang diajukan pihak MNA diterima Hakim pengadilan tersebut

Dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah disetujui maka Merpati diizinkan untuk terbang kembali.

Kabar terakhir MNA ditargetkan untuk kembali terbang oleh pemerintah pada tahun 2020 nanti. Saat ini konon sudah ada investor yang sudah  siap masuk dan menandatangani perjanjian untuk menyuntikan dana.

Setelah bertahun-tahun usaha merestrukturisasi hutang tak jua menemukan titik terang, beberapa bulan lalu PT Inti Asia Corpora menyatakan kesiapannya untuk menyuntikan dana sebesar Rp.6,4 triliun agar Merpati bisa terbang kembali.

PT Inti Asia Corpora merupakan perusahaan milik Kim Johanes seorang pengusaha nasional yang dulu sempat mengoperasikan Kartika Airlines.

Selain mendapatkan kucuran dana dari Inti Asia Corpora, Merpati pun mendapat bantuan dari 10 BUMN lain, mereka adalah: PT.Garuda Indonesia Airways, PT. Semen Indonesia, PT.Pertamina, Perum Bulog, PT. Perdagangan Indonesia, PT.PLN, dan 4 Bank BUMN (Bank Mandiri, BRI,BNI, dan BTN)

Proses terbang kembali Merpati kita sedang diproses pemerintah, dengan membentuk Tim Penyelaras Merpati.

Jika Tim Penyelaras Merpati yang dibentuk Kementerian Perhubungan beserta pihak-pihak terkait memberikan izin terbang kembali Merpati, pesawat yang akan digunakan kemungkinan besar adalah Irkut mc-21 buatan Rusia.

Saat ini semua aspek sedang dikaji, termasuk melengkapi persyaratan seperti jumlah pesawat yang akan terbang minimal 10 unit, 5 milik sendiri serta 5 lainnya sewa dan Air Operator Certificate (AOC).

PT. Survey Udara Penas.

Perusahaan ini bergerak dibidang penyedia jasa foto udara, survey geofisika, profil laser dan radar, pemetaan, dan sewa pesawat terbang untuk mendukung perencanaan pembangunan, sistem informasi geografis (GIS), serta teknik rancang bangun survey.

Perusahaan yang didirikan tahun 1992 ini, mulai menjadi pasien PT.PPA tahun 2012 yang lalu, meskipun sudah dirawat intensif dengan melakukan restrukturisasi, kinerja BUMN ini tak juga membaik.

Menurut data yang dirilis PT.PPA  tahun 2012-2016 perusahaan itu selalu merugi dengan ekuitas yang negatif.

Penas tercatat merugi Rp.6 Miliar pada tahun 2012, Rp.20 miliar pada tahun 2013, Rp.22 miliar pada tahun 2014, Rp.13 miliar pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 merugi sebesar Rp.19 miliar.

Namun menurut data Kementerian BUMN pada tahun 2018 ini Penas mencatatkan keuntungan sebesar Rp. 3 miliar.

Kendati baru mencatatkan keuntungan di tahun 2018 dengan jumlah yang relatif mini. Rencananya PT.Survey Udara Penas akan dijadikan Holding Company untuk Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.

Pihak Kementerian BUMN beralasan perusahaan ini masih relatif kecil dan mudah untuk di re-maping dan sahamnya 100 persen milik negara.

Jika jadi Holding tersebut dibentuk maka Penas akan membawahi Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II, PT.Airnav, serta Pelita Air Service.

Namun setelah Erick Thohir memimpin Kementerian BUMN, apalagi ditingkahi oleh skandal yang terjadi di Garuda baru-baru ini rasanya pembentukan Holding Company ini besar kemungkinan di batalkan atau paling tidak di tunda dalam jangka waktu yang belum ditentukan.

Dengan rencana ini sepertinya PT. Survey Udara Penas masih menjadi tanda tanya, namun kelihatannya sih akan segera keluar dari unit Gawat Darurat PT.PPA.

PT. Industri Gelas.

PT Iglas begitu biasanya perusahaan ini disebut, didirikan pada tahun 1955 di Gresik Jawa Timur. Sesuai namanya perusahaan negara ini memproduksi kemasan berbahan gelas atau beling.

Pada masa jayanya 36 persen kemasan beling dari berbagai merek minuman di indonesia disuplay oleh Iglas.
Bahkan 40 persen botol minuman Coca Cola untuk kebutuhan Asia Tenggara di pasok oleh perusahaan ini.

Namun akibat perkembangan jaman produsen minuman beralih mengemas minumannya menggunakan plastik dengan alasan efesiensi.

Malangnya manajemen Iglas tak begitu tangkas menyikapi perubahaan tersebut, akhirnya membuat mereka harus masuk unit gawat darurat PT.PPA karena terancam bangkrut.

Menurut data dari PT.PPA kondisi keuangan PT.Iglas terus memburuk. Asetnya hanya tercatat sebesar Rp.119 milyar sedangkan beban utang berjumlah Rp 1,06 triliun.

Pendapatan hanya tercatat Rp. 824 juta saja, dengan kerugian yang harus ditanggung Rp. 55,45 milyar

Saat ini PT.PPA sedang melakukan proses restrukturisasi sembari mencari mitra strategis untuk mendukung upaya penyehatan persero dan mengoptimalkan aset yang ada.

PT. Kertas Kraft Aceh.

Perusahaan kertas pelat merah yang berlokasi di Aceh ini, dulu sempat menjadi tempat Presiden Indonesia saat ini Jokowi mencari nafkah.

Kepemilikan saham Pemerintah di PT Kertas Kraft Aceh (KKA) ini tak 100 persen, namun sekitar 96,67 persen sisanya dimiliki oleh PT. Alas Helau milik Prabowo sebesar 3,33 persen.

Jumlah saham sebesar itu merupakan konversi dari Hak Konsesi HTI yang dimiliki Alas Helau sebagai sumber bahan baku kertas PT.KKA.

Dikutip dari Laman BUMN.go.id, PT Kertas Kraft Aceh ini didirikan di Lhokseumawe pada tahun 1985 dengan tujuan agar Indonesia tak  perlu impor kantong kertas, baik untuk kebutuhan kantong semen ataupun kantong industri lainnya.

Saat masih normal beroperasi kapasitas terpasang PT.KKA 135.000 ton pertahun, dengan memakai bahan baku kayu pinus merkusi.

Namun pada tahun 2007 karena alasan ketiadaan bahan baku perusahaan ini berhenti beroperasi. Ketiadaan bahan baku itu disebabkan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan bermasalah.

Dahlan Iskan Menteri BUMN kala itu sempat berniat untuk menghidupkan kembali PT.KKA, namun karena supply bahan baku pembuat kertas tak juga didapati akhirnya niat itu menjadi terhalang.

Kemudian sejak tahun 2012 tersebut PT KKA masuk ruang gawat darurat PT.PPA. Data terakhir yang dirilis Kementerian BUMN pada 2012-2015 mencatat perusahaan mengalami kerugian Rp354 miliar.

Kabar terakhir bulan Maret 2019 lalu PT.Kertas Kraft Aceh mengajukan permohohan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga Medan.

PT. Industri Sandang Nusantara

PT Industri Sandang Nusantara merupakan gabungan dari dua perusahaan, yakni PT Industri Sandang I dan PT Industri Sandang II. Perusahaan merupakan pabrik pemintalan benang dan penenunan nasional yang memproduksi benang dan kain.

PT Industri Sandang mulai masuk ruang gawat darurat PT.PPA semenjak tahun 2011 karena perusahaan tak bisa bersaing akibatnya keuntungan terus menyusut dan hutan semakin menggunung.

Setelah pada tahun 2010 manajemen perusahaan menghentikan operasional 8 pabrik secara bersamaan antara lain. Patal Grati, Patal Karawang, Patal Banjaran, hingga Patun Markateks

Kondisi keuangan perusahaan menurut data paling akhir yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN  antara tahun 2012-2016. Hutang yang harus ditanggung tercatat sebesar Rp. 462 milyar dengan modal tercatat Rp.148 milyar.

Saat ini urusan hutang piutang antara perseroan dengan para karyawannya sudah selesai. Masalah itu timbul akibat berhentinya operasional perusahaan yang membuat karyawan harus diberhentikan.

PT ISN terus berbenah, dengan menjalin sinergi dengan rekan BUMN lain dan optimalisasi aset yang masih tersisa dan menjaga tingkat produktivitas mesin tekstil yang mereka masih miliki.

Selain itu PT ISN sedang dalam tahap proses restrukturisasi dan dalam proses pencarian mitra strategis.

PT. Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia

PT PAL merupakan salah satu industri strategis di bidang, perusahaan ini memiliki kegiatan bisnis meliputi, pembuatan kapal perang dan kapal niaga, jasa perbaikan dan pemeliharaan, dan customize rekayasa tertentu di industri perkapalan.

Perusahaan ini didirikan pemerintah di Surabaya pada tahun 1980, karena kondisi hutang yang terus membengkak akibat dibatalkannya berbagai proyek,  yang kemudian berdampak pada cash flow Perseroan sehingga kerugian yang harus ditanggung menjadi tambah dalam.

Kondisi eksternal menjadi faktor utama melorotnya kinerja PT. PAL sehingga harus masuk perawatan PT.PPA.

Namun seiring dengan perbaikan kinerja dan kondisi eksternal muali pulih, dalam kurun 3 tahun terakhir ini kondisi PT PAL terus membaik. Kerugian yang dialami terus menurun, order pun terus berdatangan.

Order atau kontrak kerja yang berhasil di raih sampai dengan November 2019 ini mencapai Rp. 8,7 triliun meningkat pesat dari tahun 2018 lalu yang mencatatkan kontrak sebesar Rp. 4,1 trliun.

Meningkatnya order ini berhasil mengurangi jumlah kerugian warisan masa lalu, tahun 2018 kerugian yang dicatatkan PT.PAL sebesar Rp.304,1 milyar, sementara untuk tahun 2019 diproyeksikan kerugian perusahaan akan turun tajam menjadi hanya Rp.26 milyar.

Perseroan mengklaim, memiliki kelangsungan usaha yang sangat baik. Termasuk dalam pergerakan laba usaha yang meningkat.

Sehingga akan mampu membiayai pelaksanaan proyek dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu dan tepat mutu.

Dengan kondisi perusahaan terus membaik, sepertinya PT.PAL Indonesia akan segera mengakhiri masa perawatannya di PT.PPA.

PT. Dirgantara Indonesia.

Perusahaan yang masuk dalam kategori industri strategis ini awalnya bernama Nurtanio, sebuah industri baru saat itu hasil kerja dari seorang genius BJ.Habibie.

PT DI dengan nama awal IPTN Nurtanio ini didirikan di Bandung pada tahun 1976. Sejak dipimpin Habibie yang saat itu merangkap sebagai Menteri Riset dan Teknologi, IPTN berhasil mengembangkan sejumlah teknologi dan dengan bekerjasama dengan CASA, Spanyol berhasil membuat pesawat CN 235, Itulah pesawat pertama yang berhasil dibuat anak bangsa.

Namun sayangnya kemudian krisis moneter menghantam Indonesia pada tahun 1998, Indonesia membutuhkan bantuan IMF. Salah satu syarat IMF ialah menghentikan supply dana bagi IPTN.

Sejak saat itu kondisi keuangan IPTN yang kemudia berganti nama jadi PT DI langsung meluncur tajam. Masalah warisan ini lah yang kemudian membawa PTDI harus masuk ke ruang rawat PT.PPA.

Situasi PTDI saat ini terus membaik, Laba usaha perusahaan tahun 2018 lalu berhasil diraih PTDI sebesar US$ 12 juta  atau setara dengan Rp. 168 milyar, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.80 milyar.

Kabar baik lain dari PTDI ialah salah satu jenis pesawat yang mereka produksi bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) N 219 telah siap produksi.

Saat ini sedang memasuki tahap sertifikasi dan test flight, diperkirakan akhir tahun 2019 ini sertifikat itu bisa diraih, dan kuartal pertama 2020 nanti sudah siap produksi.

Meskipun belum diproduksi secara komersial Pesawat N 219 ini telah mendapat banyak pesanan. 257 unit sudah dipesan, 150 unit diantaranya adalah permintaan luar negeri.

Melihat kondisi seperti ini rasanya keuangan PTDI akan terus membaik dan mereka akan segera bisa keluar dari ruang perawatan PT PPA.

Selain itu ada kabar PTDI digadang-gadang akan menjadi Holding BUMN untuk klaster industri pertahanan dan teknologi tinggi, yang membawahi, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), PT.Dahana, PT.Pindad, PT LEN, dan PT Industri Nuklir Indonesia.

Namun terkait pembentukan Holding mungkin akan kembali dilakukan kaji ulang oleh Menteri BUMN yang baru, Erick Thohir, seperti holding yang lain semua akan di review

PT. Industri Kapal Indonesia.

Perusahaan pelat merah ini didirikan pada tahun 1977 yang bergerak dalam bidang galangan kapal dan memiliki kantor pusat di Makasar Sulawesi Selatan.

PT IKI ini diharapkan akan menjadi pusat pengembangan industri maritim di kawasan timur Indonesia.

Menurut data Kementerian BUMN total hutang yang dimiliki perseroan tahun buku 2016 tercatat sebesar Rp.329 milyar dengan ekuitas pada tahun  sama tercatat sebesar Rp. 389 milyar

Mulai menjadi pasien PT PPA pada tahun 2012 dengan penyakit yang sama hutang bengkak sementara aliran uang masuk terus menipis.

Sepertinya masa perawatannya segera akan berakhir, meskipun restrukturisasi masih terus dijalankan.

Di luar 9 perusahaan tersebut ada 2 Perusahaan pelat merah lain yang sempat di rawat yakni PT.Nindya Karya dan PT.Waskita Karya, keduanya sudah sembuh dan keluar dari perawatan.

Bahkan Waskita Karya sudah sanggup berlari sekarang ini. Perusahaan BUMN lain diharapkan akan menyusul dua perusahaan karya ini. Bisa berlari kencang menyongsong masa depan Indonesia

Selain ke 9 BUMN dan 2 BUMN yang telah siap berlari kembali, ada beberapa BUMN pertanian yang masuk dalam kategori merah yang artinya dalam kondisi financial distress menurut indeks Altman Z-Score, yang pengukurannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Mereka adalah PT Sang Hyang Sri, PT dengan skor negatif 14,02. Perkebunan Nusantara dengan skor 0,38 dan PT Pertani dengan skor 0,82.

Jika mengacu pada skor ini ketiga BUMN tersebut masih dalam kondisi rentan untuk drop dan bangkrut.

Pekerjaan berat mas Menteri Erick Thohir, Garuda, PLN, Pertamina cuma bagian dari BUMN, masih banyak BUMN lain yang butuh perhatian bapaknya, Mas Menteri.

Sumber.

https://m.detik.com/finance/berita-e...arnya-sekarang

http://bumn.go.id/upload/download_im...118023427/287/

 http://ptppa.com/

https://m.kontan.co.id/news/ini-dia-...ngkrut/?page=2