instagram
Ima Mahdiah


Setelah ramai anggaran lem Aibon dan pulpen miliaran rupiah, kini ramai anggaran pasir ,anggaran helm proyek , dan anggaran tiner untuk Pendidikan Sekolah Dasar (SD) , yang terdata di
anggaran DKI Jakarta .

Diketahui, data anggaran DKI Jakarta terkait anggaran pasir Rp 52 miliar ,
anggaran helm proyek Rp 34 miliar , dan
anggaran tiner Rp 34 miliar , dibongkar
Anggota DPRD DKI Ima Mahdiah .

Hal ini membuat Ima Mahdiah mempertanyakan fungsi anggaran pasir , fungsi anggaran helm proyek dan fungsi anggaran tiner yang terdata
anggaran alat peraga pendidikan SD DKI Jakarta tersebut.

Hal itu disampaikan Iam Mahdiah di acara Mata Najwa yang tayang pada (6/10/19).






Ima Mahdiah mengaku tidak mendapatkan soft copy anggaran terbaru dengan alasan SKPD belum siap.

"Fraksi PDIP awalnya dikasih soft copy pdf, kita hanya dikasih tahu kegiatan, itu yang hanya 95 triliun, kita minta terus update 89 triliun sampai dengan pertengah Oktober hingga pembahasan tidak dikasih," ujarnya.

"Kita minta data KUA PPAS nggak dikasih dengan alasan SKPD belum siap, akhirnya kalau saya komisi E dan Fraksi perjuangan mintanya setelah pembahasan di komisi E," ujarnya.

Ima Mahdiah lalu mengatakan setelah Anies Baswedan marah terkait anggaran dan meminta revisi, rupanya ada banyak kejanggalan yang maish terjadi.

Ia mencontohkan adanya anggaran pasir 52 miliar untuk anak sekolah dasar.

"Pak Anies kemarin sempat marah-marah pada tangal 23 Oktober, dan kami menemukan update terbaru seminggu lalu, setelah komisi E membahas dengan dinas pendidikan, dan saya minta soft coy-nya dari komponen, setelah rapat langsung, kita uraikan dan Kita menemukan komponen pasir 52 miliar, di sini untuk anak Sekolah Dasar, " ujar Ima.

Najwa Shihab terkejut dan mencoba mempertanyakan kembali.

"Pasir 52 miliar, itu untuk bangun sekolah atau apa? tanya Najwa Shihab .

Ima menyebutkan bahwa pasir 52 miliar itu untuk alat peraga.

"Bukan, ini bukan rehap total, rehap total beda lagi, bahannya ini kita breakdown untuk biaya operasional dari dana bos," jawab Ima.

Ima mengatakan bahwa awal permasalahan terjadi karena tidak adanya transparasi.

"Makanya awal dari permasalahan yakni tidak adanya tranparansi, kalau dulu zaman Gubernur sebelumnya, sejak awal RKPS sudah diupload, ketika komponen seperti ini ada 106 dan ada 200 ribu komponen nggak mungkin kita bahas 1-2 minggu," ujarnya.

Ima lalu merinci kejanggalan-kejanggalan APBD di dinas pendidikan.

"Untuk pengadaan anak sekolah dasar, saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa, ada pasir 52 miliar, tiner 40 miliar, dan helm proyek 34 miliar, " ujar Ima.

Najwa lalu bertanya keheranan.
"Ini anggaran dinas pendidikan untuk alat peraga sekolah? Helm proyek 43 miliar?," Tanya Najwa yang terlihat kaget.

Ima lalu menegaskan ketika Anies Baswedan marah terkait anggaran ini, rupanya setelah direvisi masih ada anggaran yang tidak masuk akal.

"Jadi setelah Pak Anies marah-marah, komisi e berdiskusi dengan paparan, setelah itu kita minta komponen kita masih mendapatkan anggaran yang nggak masuk akal," ujar Ima Mahdiah.

Sementara itu Ketua TGUPP DKI Jakarta Amin Subekti mengatakan bahwa turunnya anggaran dari 95 miliar ke 89 miliar itu merupakan hasil penyisiran komponen yang tidak masuk akal.

Ia mengaku bahwa tim TGUPP DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan yang pertama kali menemukan ini.

"Justru perbedaan penerimaan sehingga anggaran dari 95 triliun jadi 89 triliun, justru kami yang menemukan itu, kami melakukan penyisiran yang dikatakan aneh-aneh itu, kami yang pertama kali menemukan, kami melihat ada 30 komponen yang beredar di mana-mana dan dijadikan bahan Gubernur Anies untuk memberikan pengarahan SKPD, kami terus menyisir, dari 95 triliun jadi 89 triliun, terus dilakukan tentu akan bersama-sama dengan DPRD nanti akan ketemu angka yang final jadi 89 triliun," ujarnya.

Amin Subekti mengatakan bahwa banyak komponen yang tidak masuk akal itu lantaran adanya sistem yang mengharuskan APBD untuk dana pendidikan sebesar 20 persen.

"Itu sudah banyak dibahas, salah satunya soal kelemahan sistem, sebagai contoh anggaran pendidikan harus 20 persen, itu harus dipenuhi, tetapi sistem itu memaksa orang untuk memasukkan komponen, maka ada komponen seperti itu, dan kami pertanyakan pertama kali, kenapa ini terjadi, kita sisir satu-satu," ujarnya.

"Ada masalah eksternal pendapatan itu berkurang, tetapi ada sistem yang tidak mapan untuk mengakomodasi hal seperti itu, jadi kita lakukan perbaikan dan mencari solusi, untuk meng-line-kan semuanya, dan akhirnya setelah dibahas dengan DPRD sudah final, begitu," ujar Amin Subekti.

Diketahui sebelumnya, sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan menjadi sorotan anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Satu di antaranya yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan sebelum diviralkan oleh PSI sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.

Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong.

Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta).
Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review.

Bedanya saya tidak manggung.
Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung.

Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik.

Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.

“Lho kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung).

Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian.

Jadi saya sering bicarakan.
Orang ngomong itu ada tiga pilihan, yaitu menyelesaikan masalah atau memperumit masalah atau mengaktualisasi diri.

Itu tiga pilihan itu kalau bicara.

Nah, saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.

“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu.

Jadi Anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

Anggaran fantastis PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.

Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.



https://wartakota.tribunnews.com/201...a-apa?page=all