Ane mohon izin buat trid ya gan...

Jakarta - Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pagi ini tidak bisa diakses di situs APBD DKI. PSI pun protes.


Kemarin, rencana KUA PPAS 2020 masih bisa dibuka lewat halaman utama situs APBD DKI. Namun, kini tidak ada pilihan '2020' di halaman utamanya. Saat membuka laman https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4, muncul tulisan 'Info Jadwal belum ada yang di publikasikan'. 


Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Sarana Aditya, meminta akses dibuka lagi. Menurutnya, Gubernur DKI Anies Baswedan membuat kesalahan fatal bila hendak menutupi anggaran.

"Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!" kata William dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019). 


William menilai Anies Baswedan lalai selama proses penyusunan anggaran. Dia pun meminta Anies untuk tidak melimpahkan kesalahan pada bawahannya. Sebelumnya, PSI menyoroti soal anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar.


"Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai 82 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!" tegas William


Baca juga: PSI Juga Soroti Anggaran Ballpoint Rp 124 M di Sudin Pendidikan Jaktim

Sebelumnya, William merasa ada keanehan dalam rencana anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2020. Dia mengunggah di akun Twitternya soal rencana anggaran penyediaan lem senilai Rp 82 miliar.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta merasa tidak mengantarkan pembelian lem Aibon. Kemungkinan ada kesalahan ketik.

"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponen untuk diperbaiki," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan Susi Nurhati, saat dihubungi, Selasa (29/10).
(imk/fjp)


Bagi William, seharusnya tidak ada kesalahan fatal di tahap pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Baginya, sudah rapi dan bisa dipertanggung jawabkan.


"Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang," kata William.

==> [url]https://news.detik.com/berita/d-4765237/usai-heboh-lem-aibon-kini-rencana-anggaran-dki-2020-tak-bisa-diakses/2 [/url]

semoga pimpinan daerah beserta anggotanya , di mana pun di wilayah NKRI, agar lebih teliti dan terbuka lagi dalam menyusun anggaran