Presiden dan Wakil Presiden telah dilantik. Susunan Menteri Kabinet sudah terbentuk. Ini berarti Indonesia sudah memiliki Pemerintah Pusat baru, yang siap untuk bekerja demi bangsa dan negara pada periode 2019-2024.

Ketika beli rokok di warung, dan Presiden Joko Widodo sedang mengumumkan para Menteri yang duduk di kabinetnya di televisi, saya dengar seseorang berkomentar: “Siapapun menterinya, nasib kita tetaplah begini.”

Saya memahami ucapan tersebut bukan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap pemerintah, melainkan besarnya harapan agar pemerintahan yang baru ini dapat membawa angin segar bagi kehidupan rakyat, khususnya di bidang ekonomi.

Memang ucapan tersebut tekesan ‘tak peduli dan putus asa’, yang disebabkan oleh pengalaman mereka selama ini, di mana pergantian pemerintahan tidak membawa perubahan atau perbaikan nasib.

Karena itu, di balik ucapan tersebut sebenarnya tercantum harapan yang sangat besar, agar siapapun yang memimpin negeri ini, hendaknya memberikan langkah konkrit dalam menyejahterakan rakyat.

Dan salah satu janji atau program kerja Presiden Jokowi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah ‘Gaji Bagi Pengangguran’. Karena itu, mereka begitu antusias mendengar hal ini.



Hany saja, banyak masyarakat yang salah persepsi dengan program ini. Mereka mengira, dengan menganggur atau tak punya pekerjaan tetap, maka mereka akan menerima gaji dari pemerintah setiap bulan.

Padahal gaji yang dimaksud hanya berlaku selama tiga bulan, yang digunakan untuk biaya pelatihan atau kursus bidang life skill, seperti mengemudi, kursus servis elektronik, mekanik, menjahit dan berbagai keterampilan lainnya.

Setelah memiliki keterampilan, diharapkan seseorang mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya, sehingga tidak lagi menganggur.
****
Jika kurang sosialiasi dan penjelasan dari pemerintah tentang program ini, tentu masyarakat awam khususnya akan kecewa, karena mereka telanjur berharap akan mendapat gaji selama tak punya pekerjaan.

Selain itu, mereka yang mendapat gaji dan mengikuti pelatihan juga mungkin akan kecewa, jika setelah punya skill, tetap susah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya.

Karena itu, saya berharap, setelah program ‘gaji pengangguran’ ini jalan, maka pemerintah juga harus menyiapkan lapangan kerja (semacam ikatan dinas) kepada para pemegang kartu pra kerja tersebut. Sehingga begitu selesai mengikuti kursus/pelatihan, mereka langsung kerja, tanpa harus respot cari kerja lamar sana lamar sini, yang akhirnya ditolak juga, dan kembali lagi jadi pengangguran.

Atau, mereka diberi modal untuk membuka usaha sesuai bidang keahliannya, sehingga bisa mengaplikasikan keterampilannya secara mandiri, jik atidak ada lembaga yang bisa menampung keterampilannya.

Saya kira masalah yang umum dihadapi masyarakat Indoneoa bukan kurangnya keterampilan hidup (life skill), melainkan kurangnya lapangan kerja. Saya sendiri punya keterampilan di bidang servis elektronik, namun sampai sekarang saya masih nganggur, tak bisa memanfaatkan keterampilan ini, karena tak ada perusahaan atau pihak yang merekrut saya.

Karena itu, saya berharap program gaji pengangguran ini benar-benar dikelola secara profesional dan serius, sehingga benar-benar dapat memberikan keterampilan dan lapangan kerja yang pasti bagi rakyat Indonesia. (*)
****
Opini pribadi. Ref