Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019 – 2024 pada Hari Minggu 20 Oktober 2019. Tentu banyak yang bertanya-tanya, siapa saja sosok yang akan membantu Jokowi menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan?

Informasi terbaru mengatakan bahwa Jokowi mulai memanggil orang-orang ke istana. Sosok yang dipanggil yakni Mahfud MD, Bos Gojek Nadiem Makarim, Erick Thohir, Pendiri NET Mediatama Televisi Wishnutama, hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Tribunnews [Calon Menteri Diperkenalkan, Inilah 7 Sosok Yang Dipanggil Jokowi Ke Istana Kepresidenan]

Prediksi menteri dan susunan kabinet sendiri telah beredar luas di masyarakat semenjak Pilpres 2019 usai hingga pelantikan. Mulai dari isu rotasi menteri yang telah menjabat pada Periode I, masuknya nama baru ke dalam kabinet seperti Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, Sandiaga Uno, hingga Ketum PSI Grace Natalie. Bahkan dinamika politik yang berkembang turut memasukkan nama Prabowo Subianto dan Kepala BIN Budi Gunawan dalam susunan kabinet.

CNBC Indonesia [Prabowo ke Nadiem Makarim, Ini Bocoran Nama Menteri Jokowi]

Susunan kabinet tersebut memiliki kesamaan. Yakni tak ada formasi menteri yang benar-benar sama. Seakan banyak pihak yang sengaja membuat isu bocoran nama menteri Jokowi agar sosok yang mereka inginkan mendapatkan perhatian dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi sendiri mengaku antusias mendapat bocoran nama-nama menteri kabinet kerjanya di periode keduanya ini. "Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi 'bocoran' nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias, kalau-kalau itu benar adalah bocoran 😀," kata Jokowi lewat akun Instagram pribadinya, hari Kamis 17 Oktober.

Detik [Jokowi: Saya Pantau Bocoran, Kabinet Sudah Rampung]

Apabila kita memantau gaya berpolitik Jokowi sedari dulu, maka isu nama-nama menteri yang beredar dapat digunakan Jokowi guna menentukan calon menteri yang benar-benar berniat untuk bekerja di pemerintahannya. Melalui daftar yang beredar, Jokowi bisa memantau siapa saja mereka yang terlampau senang ketika namanya masuk, dan siapa saja yang terlampau kecewa ketika namanya tidak masuk.

Reaksi dari kedua kategori kandidat tersebut yang akan mempengaruhi keputusan finalnya. Presiden Jokowi akan mengeliminir nama-nama yang tidak berniat untuk kerja. Ingat, reaksi atas list nama kabinet yang menyebar dapat dipandang sebagai wujud ketidakpercayaan pada pilihan presiden.

Kita tengok saja saat Mahfud MD yang digadang-gadang menjadi Cawapres Jokowi pada tahun lalu. Padahal semua telah disiapkan Mahfud MD. Namun mengapa justru Ma’ruf Amin yang menjadi Wapres Jokowi? Artinya, berdasarkan kategori kandidat, Mahfud MD terlihat terlalu jumawa dapat menjadi Cawapres. Itulah yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan Jokowi untuk tidak berpasangan dengan Mahfud.

Tribunnews Aceh [Mahfud MD Bongkar Rahasia Kenapa Dirinya Bisa Gagal Jadi Cawapres Jokowi]

Sehingga, sosok-sosok pengisi kabinet II Jokowi, biarlah Presiden saja yang menentukan karena itu memang hak pregoratifnya.

Tapi yang jelas, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok menteri yang dapat memenuhi keinginan dari seluruh kelompok masyarakat. Masih ingat dengan Menkumham Yasonna Laoly yang menolak usulan sejumlah pihak yang meminta RKUHP dibatalkan dan disusun ulang? Yasonna mengatakan tidak mungkin jika RKUHP harus sesuai dan disetujui seluruh kelompok masyarakat. "Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai ke Papua sana berbeda kultur, berbeda budaya, berbeda persepsi. Maka, memaksakan itu seragam semua enggak bisa," ujar Yasonna. Oleh karena itulah, menteri yang dibutuhkan Indonesia adalah menteri yang dapat merangkul kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia.

Tribunnews [Menkumham Yasonna Laoly Tolak Draf RKUHP Dirombak, Sudah Alami Perjalanan Panjang Puluhan Tahun]

Kedua, Menteri Jokowi nantinya haruslah mereka yang memiliki perhatian penuh pada persoalan Papua dan paham apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Namun tidak hanya sebatas berasal dari Papua saja. Kepala Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem pernah mengkritik penempatan warga Papua di pos menteri terkesan hanya formalitas dan tak selesaikan problem-problem dasar Papua. "Tapi itu sebenarnya tidak membawa dampak perubahan di Papua. Menurut saya hanya formalitas. Papua itu daerah politik yang sangat tinggi, sehingga untuk meredakan isu Papua sengaja pemerintah Indonesia menerima orang Papua di jajaran pemerintahan, seperti menteri dan duta besar," kata Theo pada 12 Oktober lalu.

Tirto [Agar Menteri Jokowi Asal Papua Bukan Hanya Mandat Reformasi]

Ketiga, adalah perlu adanya Menteri Pertahanan dari sosok sipil. Selama ini Menteri Pertahanan identik dari mereka berasal dari dunia militer. Namun kenyataannya tidak. Coba saja tengok Menhan yang pernah diisi oleh kalangan sipil profesional Juwono Sudarsono. Kemampuannya mengendalikan profesionalitas secara profesional adalah faktor utama kenapa dia disenangi dan dipercaya banyak orang, sipil maupun militer, terutama kelima presiden yang telah mengangkatnya menduduki jabatan-jabatan strategis.

Tokoh.id [Dipercaya Lima Presiden]

Oleh karena itu, Menhan dari kalangan sipil professional kini sangat Indonesia butuhkan di tengah banyaknya kepentingan koalisi yang gemuk. Tapi perlu diingat pula, Menteri dari sipil ini haruslah orang yang dipercaya oleh orang-orang baik dari kalangan militer, presiden, maupun sipil.

Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta mengatakan hal terpenting dari seorang menhan adalah wajib memiliki tiga kriteria. Pertama, mampu memahami isu pertahanan di Indonesia; kedua, berkomunikasi dengan pihak militer; dan ketiga, mampu berkomunikasi secara politik.

Okezone [Ada Plus-Minus jika Kandidat Menhan Jokowi dari Sipil atau Militer]

Terakhir adalah sosok menteri yang mampu meredam gejolak dan kerusuhan yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Lihat saja gejolak akibat Pilpres, gejolak di Papua, hingga kerusuhan dalam aksi demonstrasi. Untuk mengatasinya perlu ada ketegasan keras dari seorang ayah atau kelembutan dan kasih sayang dari seorang ibu. Ketegasan dari seorang ayah memang dapat meredam gejolak, namun efeknya dapat berbalik, terbukti dari kemunculan gejolak dan kerusuhan yang telah terjadi di Indonesia kini. Mungkin yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah sosok-sosok menteri perempuan. Seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memang selalu diisi oleh perempuan, Menko Perekonmian, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pertahanan, dll.

Mungkin saja kelembutan dan kasih sayang yang bisa didapatkan dari sosok-sosok menteri perempuan bisa meredakan gejolak yang terjadi di Indonesia di masa mendatang. Sosok-sosok menteri perempuan ini pun tak harus dari kalangan elite politik atau pihak yang memenangkan pemilu. Bisa juga dari mereka yang tak dijagokan, seperti Ketum PSI Grace Natalie yang kabarnya dijagokan untuk mendapatkan Wakil Menteri Pemeberdayaan Perempuan. Bahkan ada pula Najwa Shihab yang diisukan menjadi Jubir Kepresidenan.

Artinya, menteri tak harus berasal dari pihak yang menang besar di Pemilu. Pihak yang tak lolos DPR juga bisa, asal mampu, bisa bekerja dengan baik serta profesional.   

Tribunnews Makassar [Viral di WhatsApp Calon Menteri Jokowi - Maruf Amin: Erick Thohir, Grace Natalie, Najwa Shihab, SYL]