alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5da02a5c09b5ca7b0a47375d/dana-otonomi-khusus-papua-akan-dievaluasi

Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi

Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi
Pedagang menawarkan tas tradisional Papua (Noken) di Pasar Tradisional Tolikelek, Kota Wamena, Kabupaten jayawijaya, Papua, Kamis (10/10/2019).
Pemerintah Pusat menjanjikan akan mempercepat proses evaluasi dana otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada 2021.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan pembahasan evaluasi itu akan dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Tanah Papua.

“Yang paling penting otsus dan dana otsus memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Tanah Papua, bagi kesejahteraan, kemakmuran, bagi perbaikan-perbaikan sumber daya manusia (SDM),” kata Jokowi, usai menerima perwakilan pelajar sekolah dasar dari Provinsi Papua, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Dalam penuturannya, Jokowi menyebut evaluasi akan dilakukan secara total, dengan turut mempertimbangkan pelaksanaannya selama 20 tahun terakhir. “Apa yang masih bisa diperbaiki, mana yang perlu kita perbaiki,” tukasnya.

Pelaksanaan otsus dimulai sejak berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

UU itu kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2008 yang sekaligus menjadi payung hukum bagi otsus di wilayah Papua Barat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah berujar bahwa pihaknya telah membuat kajian evaluasi otsus Papua dan Papua Barat. Namun, dalam kajian itu tidak diatur terkait teknis penggunaan dana, hanya memberi imbauan soal skala program prioritas.

Setelah kajian itu rampung, Tjahjo menyatakan pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan bersama tim dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Sebab dananya dari sana,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 10 September 2019.

Tjahjo mengklaim pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait teknis penggunaan dana otsus, tak hanya bagi Papua dan Papua Barat, tapi juga bagi Aceh. Ia mengatakan hanya mengajukan anggaran setiap tiga bulan sekali untuk pencairan otsus ke Kementerian Keuangan.

"Nanti [baru] kami memberikan imbauan kepada gubernur ada sektor skala prioritas yang harus dipenuhi. Kesehatan, pendidikan, masalah perumahan, termasuk bantuan operasional yang lebih memadai kepada tokoh adat atau asosiasi tokoh adat di Papua," ujarnya.

Tjahjo menjamin, penggunaan dana otsus ini juga selalu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara detail penggunaan diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otsus.

Penyerapan dana otsus di Tanah Papua selama ini menjadi sorotan. Dengan anggaran yang sangat tinggi—nyaris setara dengan APBD DKI Jakarta—tingkat kesejahteraan di provinsi paling timur itu tetap tertinggal jauh.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pernah menyatakan alokasi anggaran kementerian/lembaga ke Papua pada 2016 sekitar Rp20 triliun. Sayangnya, dari jumlah itu sekitar 50 persen atau Rp10 triliun menumpuk tidak terserap.

Kasus gizi buruk yang menyebabkan 70 orang meninggal dunia di Kabupaten Asmat, Papua, pada tahun lalu menjadi salah satu sorotannya.

Merujuk Undang-undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dana otonomi khusus Papua dihitung sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini berlaku setelah aturan itu diterbitkan hingga 2021.

Tiap tahun, minimal 15 persen dana ini harusnya disalurkan untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Dalam 15 tahun terakhir, setidaknya ada dana Rp7,18 triliun yang sudah tersalurkan demi perbaikan kesehatan Papua.

Alih-alih kesehatan membaik, justru muncul penyakit dan masalah kesehatan. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan TNI KLB Asmat, sejak September 2017 hingga 24 Januari 2018, 65 anak meninggal akibat gizi buruk. Empat anak lain meninggal karena wabah campak.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 12.398 anak, Satgas menemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Selain itu, 25 anak yang diduga terkena campak, dan 4 anak mengalami gizi buruk sekaligus campak.

Bukan hanya soal penyerapannya, Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah Papua dan Papua Barat sangat rendah. Tak ayal, dua provinsi ini masuk dalam kategori wilayah paling tidak mandiri.

Kabupaten Deiyai tercatat sebagai daerah yang paling bergantung dengan dana pemerintah pusat. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerahnya hanya berkisar 0,1 persen. PAD Deiyai hanya setara dengan pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung sebesar Rp1,3 miliar.

Deiyai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Namun kemudian daerah itu dimekarkan dan Deiyai menjadi kabupaten baru dengan landasan Undang-Undang No. 55 tahun 2008.

Selama ini ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat tinggi. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus.
Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi
10 Kabupaten/Kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah 2018. Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kan-dievaluasi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi KPK klarifikasi tudingan Arteria Dahlan di Mata Najwa

- Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi Pengawalan untuk menteri akan ditambah

- Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi Hadapi resesi ekonomi, e-commerce diimbau jangan terus bakar uang

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di