alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
UU Baru Bikin KPK Pesimis Mampu Ungkap Megakorupsi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9f54a909b5ca1f5132ad70/uu-baru-bikin-kpk-pesimis-mampu-ungkap-megakorupsi

UU Baru Bikin KPK Pesimis Mampu Ungkap Megakorupsi

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan bakal menutup peluang lembaga antirasuah tersebut untuk mengungkap korupsi kelas kakap.

Demikian diungkapkan oleh Juru bicara KPK Febri Diansyah. Dia mengatakan, KPK
merasa pesimistis bakalan berhasil mengungkap perkara megakorupsi dalam waktu kurang dari dua tahun jika Undang-Undang KPK resmi diterapkan.

Perasaan tersebut didasari atas kewenangan baru yang diatur dalam perubahan kedua UU tentang KPK pada Pasal 40 tentang penerbitan SP3.

Pada ayat 1 Pasal 40 menjelaskan bahwa lembaga antirasuah dapat menghentikan proses penanganan perkara jika tak kunjung rampung dalam waktu paling lama dua tahun.

Baca Juga : Baru Nikah 7 Bulan, Pria Ini Cekik Istrinya Hingga Tewas
“Kalau penanganan perkara di KPK dibatasi waktunya dua tahun, mungkin kasus seperti TPPU atau kasus seperti TCW (Tubagus Chaeri Wardana) ini tidak mungkin terbongkar,” ujar Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).

Dalam kasus adik eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu saja, KPK membutuhkan waktu lima tahun untuk dapat melimpahkan berkas penyidikan ke tahap penuntutan.

Bahkan, KPK telah berhasil mengidentifikasi TPPU Tubagus senilai Rp 500 miliar dalam setengah dasawarsa tersebut.

“Kasus KTP-el, BLBI, korupsi di sektor kehutanan, pertambangan, atau kasus lain yang butuh perhitungan kerugian keuangan negara yang signifikan, atau kasus besar yang bersifat lintas negara, itu tidak mungkin atau katakanlah sulit untuk selesai dalam waktu dua tahun,” kata Febri.

Baca Juga : Mega Ingin Sebanyak-banyaknya, PDIP Tidak Mau Kemaruk dalam Hal Jatah Menteri
Dikatakan Febri, KPK sejak awal sudah menyampaikan sejumlah poin dalam RUU KPK dapat melemahkan lembaga antirasuah terkhusus untuk mengungkap kasus besar.

Terlebih, tindak pidana korupsi itu termasuk katergori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang membutuhkan kekhususan untuk menanganinya.

“Sementara untuk kasus tindak pidana umum saja tak ada batas waktu gitu. Nah ini yang kami lihat ada pertentangan antar satu dan yang lain. Sehingga kami menyimpulkan pada saat itu, ini ada salah satu poin yang sangat beresiko melemahkan KPK,” kata dia.

Baca Juga : Setelah Tembak Kepala Istrinya, Aiptu Pariadi Bunuh Diri, Anak Bungsunya Meronta-ronta
Meski demikian, Febri tak mau gegabah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mengeluarkan Perppu guna menolak RUU KPK yang tak lama lagi resmi menjadi Undang-Undang.

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu lebih menunggu langkah nyata Jokowi untuk menyelamatkan KPK.

“Kalau soal Perppu, kita serahkan saja pada presiden. Karena itu kan domain presiden. Apakah misalnya presiden cenderung akan mendengar suara dari Parpol yang sebagian tidak mau ada Perppu, atau cenderung mendengarkan puluhan ribu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang menyampaikan eksplisit di demonstrasi,” ujar Febri.

https://joglosemarnews.com/2019/10/u...p-megakorupsi/

https://m.suara.com/news/2019/10/10/...k-teken-perppu



buzzer2 laknat udh mulai bergerilya mendiskreditkan kpk lewt fitnah kepada duo baswedan emoticon-Traveller
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Dalam kasus adik eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu saja, KPK membutuhkan waktu lima tahun untuk dapat melimpahkan berkas penyidikan ke tahap penuntutan.

lah trus selama lima tahun status nya apa??

kl ternyata salah gimana yah?
Lihat 5 balasan
Balasan post Balziev
Quote:


tolol ya njenk? orgnya udh jd terpidana...idiot lo
Balasan post venomfox88
Quote:


tolol dan idiot ente mending ngga usah ditunjukin, udah tau semua kok...

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


br masuk tuntutan kok terpidana???


Jakarta - KPK merampungkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) Pemkot Tangerang Selatan dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adik Ratu Atut Chosiyah itu segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"KPK telah menyelesaikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana) swasta hari ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).


sumber

Febri mengungkapkan, proses penyidikan terhadap Wawan berlangsung cukup lama, yaitu sejak 2013 di mana Wawan ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU hingga 2019.


sumber

Diubah oleh Balziev
Balasan post Balziev
@Balziev lo kali yg tolol


https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150226071501-12-34979/ma-perberat-hukuman-adik-atut-jadi-7-tahun-penjara
Balasan post Balziev
@Balziev idiot...


TEMPO.CO, Tangerang – Terpidana suap sengketa pilkada dan korupsi pengadaan alat kesehatan, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, dikawal ajudan pribadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Wawan adalah adik dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Baca:
Sidak di Lapas Anak Tangerang, Begini Sel Ratu Atut
Ada Sidak di Lapas, Ratu Atut Masuk Kamar Mandi

Informasi ini diungkap di sela-sela keramaian pemberitaan kondisi penjara itu usai operasi tangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Lapas Sukamiskin. Saat operasi itu digelar Wawan ditemukan sedang tidak berada dalam penjara tersebut.
Balasan post Balziev
Quote:


Ngusut kasus korupsi apalagi yg skala gede ya makan waktu lama lah.
Apalagi kalau ada unsur politisnya..
mega korupsi? wah mbok mega ternyata yahhh.. 🤭
jadi jubir atau tukang buat hoax? dasar SJW.
soal sp3, itu kewenangan bukan kewajiban. jadi mau penyidikan 10 tahun juga boleh kalau jelas ada yang disidik. tapi penyidik boleh sp3 setelah 2 tahun penyidikan ternyata kasus nggak bisa dilanjut. ini untuk mencegah orang jadi tersangka seumur hidup gara2 ada penyidik yang nggak cermat. nah, kalau nggak ada pengawas, kasus2 begini bakal terus digantung.
profile-picture
avanta2 memberi reputasi
humas karyawan kpk ngakus bray emoticon-2 Jempol
Quote:


demo tidak membenarkan tindakan penyidik yg menolak memberikan bap ke pimpinan, organisasi kpk itu dah gak bener, ruu mau memperbaiki itu, masa di perbaiki gak mau? emoticon-Embarrassment


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di