alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9ee2b5349d0f1ab164ba9c/gunakan-joker-untuk-promosi-program-bpjs-kesehatan-disomasi

Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasi

Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasi
Foto Ilustrasi: Karakter Joker yang diperankan Joaquin Phoenix dalam film Joker.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sejumlah organisasi, dan komunitas peduli kesehatan jiwa mensomasi Direktur Utama BPJS Kesehatan (BPJSKes). Somasi terbuka itu dilayangkan terkait unggahan akun media sosial BPJSKes yang menyinggung orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menggunakan karakter fiksi Joker.

Somasi tersebut diunggah YLBHI dalam laman resminya sejak Rabu (9/10/2019). Sejumlah organisasi dan komunitas mendukung dilayangkannya somasi itu, di antaranya Sehat Jiwa Indonesia (SEJIWA), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Bipolar Care Indonesia (BCI) hingga Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS).

Bahkan para professional kesehatan, caregiver, dan pemerhati kesehatan jiwa di Indonesia juga turut mendukung somasi tersebut.

Dalam somasi itu YLBHI menjelaskan, berdasarkan unggahan akun media sosial BPJSKes (tangkapan layar di bawah) pada tanggal 8 Oktober 2019, menyebutkan: "JKN-KIS menanggung perawatan penyakit Orang Dengan Gangguan Jiwa, agar tidak tercipta Joker-joker lainnya~"

Unggahan tersebut disertai gambar berlatar belakang wajah tokoh fiksi Joker--musuh utama superhero Batman dalam komik DC.
Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasi
Tangkapan layar dari unggahan media sosial BPJS Kesehatan yang dijadikan bukti YLBHI, sejumlah organisasi, dan komunitas peduli kesehatan jiwa, dalam somasi terbuka kepada Dirut BPJS Kesehatan.
Pernyataan BPJSKes di media sosial Facebook itu, sebut YLBHI, telah bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, serta Undang-undang berikut antara lain; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).

"Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), yang pada intinya bentuk diskriminasi terhadap ODGJ/PDM harus dihapuskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi sebuah poin dalam somasi tersebut.

YLBHI dan sejumlah organisasi menilai BPJS Kesehatan menganggap seorang ODGJ berpotensi menjadi pelaku tindak pidana atau kriminal yang dalam postingan itu digambarkan melalui Joker. Padahal, menurut mereka, dalam UU tidak ada yang menyatakan ODGJ serta-merta adalah seorang kriminal atau dapat menjurus kepada perilaku kriminal.

"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Direktur Utama BPJS dan Jajarannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil kepada para ODGJ/PDM, dan telah secara sadar melakukan stigmatisasi dan diskriminasi yang dilarang dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada," tulis somasi tersebut.

YLBHI, sejumlah organisasi, dan komunitas peduli kesehatan jiwa meminta BPJS Kesehatan untuk mencabut postingan dan pernyataannya tersebut. Mereka juga menuntut Direktur BPJS Kesehatan untuk menyampaikan permohonan maaf terkait postingannya tersebut ke media massa.

Direktur BPJS Kesehatan diberi tenggat waktu 6x24 jam untuk menyampaikan permohonan maaf. Jika tidak, maka YLBHI akan mengajukan upaya-upaya hukum

"Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas, tidak ada itikad baik dari Direktur Utama BPJS dan Jajaran Eksekutif untuk melaksanakan somasi ini, kami akan mengajukan upaya-upaya hukum, antara lain Gugatan Warga Negara (citizen law suit) terhadap Direktur Utama BPJS Republik Indonesia, dan pihak-pihak lain yang di anggap bertanggung-jawab secara hukum pada Pengadilan Negeri setempat, pelaporan tindak pidana, serta melakukan tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu," tegas somasi tersebut.

Unggahan di flatform Facebook dan Instagram BPJS Kesehatan saat dilihat Beritagar.id pada Kamis (10/10) pukul 13.45 WIB itu sudah hilang.
Niat sosialisasi
Menjawab somasi dari sejumlah pihak yang menyoal unggahan di media sosial, BPJS Kesehatan sebetulnya berniat menjelaskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menanggung biaya perawatan penyakit kejiwaan.

Dengan tayanganya film Joker di bioskop sebut Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf, BPJS Kesehatan mengambil momentum untuk menyosialisasikan program tersebut.

"Sebenarnya BPJS Kesehatan ingin memberikan perhatian lebih dengan momentum bahwa masyarakat menikmati film Joker, bahwa program pemerintah ini menjamin manfaat penderita gangguan jiwa," kilah Iqbal, Rabu (9/10) malam.

Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Rp1,25 triliun pada 2018 untuk membiayai penyakit kejiwaan. Masyarakat penderita gangguan jiwa, tambahnya, bisa memanfaatkan program jaminan ini dengan menjalani prosedur seperti halnya penderita penyakit lainnya.

BPJS Kesehatan juga telah menghapus unggahan berlatar wajah Joker tersebut. Mereka tidak ingin unggahan di media sosial itu menimbulkan mispersepsi soal penyakit kejiwaan.
Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...hatan-disomasi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasi Perhutani jangan lebih kolonial dari kolonial

- Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasi Gubernur Gorontalo ancam keluar dari BPJSKes, kembali ke Jamkesta

- Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasi Perbandingan kualitas udara kota di dunia (Kamis, 10/10/2019)

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di