alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Digempur barang impor, industri nasional butuh hambatan non-tarif
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9eb9f09a972e1b9153a1a9/digempur-barang-impor-industri-nasional-butuh-hambatan-non-tarif

Digempur barang impor, industri nasional butuh hambatan non-tarif

Digempur barang impor, industri nasional butuh hambatan non-tarif
Pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian dalam pameran Indo Intertex, Inatex, Indo Dyechem, Indo Texprint 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Pelaku industri meminta pemerintah lebih gencar memanfaatkan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTM) untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjelaskan NTM dibutuhkan untuk terus menjaga kinerja industri dalam negeri, di tengah kecilnya bea masuk sebagai konsekuensi maraknya pemberlakuan area perdagangan bebas (Free Trade Area).

“Hambatan non-tarif bisa menjadi andalan sebagai instrumen yang efektif untuk memproteksi industri dalam negeri,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan dalam Forum Group Discussion Non-Tariff Measures Di Menara Kadin Indonesia (10/10/2019).

Dalam perdagangan, hambatan non-tarif merupakan kebijakan yang dilakukan oleh negara secara terselubung ditujukan untuk menghalangi masuknya barang impor. Namun instrumen kebijakan yang digunakan bukan berupa tarif bea masuk.

Aturan tersebut bisa saja terbit dalam berbagai regulasi seperti pengenaan anti-dumping, tindak pengamanan perdagangan, kuota volume impor, subsidi ekspor, hingga standar.

Menurut Johnny Darmawan, sebagai negara berkembang, perlindungan terhadap industri manufaktur dalam negeri pasca diberlakukannya FTA menjadi suatu tuntutan yang sangat krusial dan harus dilakukan agar para pelaku industri manufaktur nasional terlindungi dari persaingan impor.

"Dengan begitu persaingan usaha di dalam negeri tetap sehat dan industri nasional bisa berkembang dan berkelanjutan," jelasnya.

Ia menilai saat ini instrumen perlindungan yang dimiliki industri nasional dalam perdagangan bebas atau FTA dinilai masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain sehingga industri dalam negeri kurang kompetitif ketika menghadapi FTA.

“Industri dalam negeri harus memiliki instrumen untuk memproteksinya karena banyak negara lain dalam memasuki pasar bebas global, mereka melakukan perlindungan industri dalam negerinya menggunakan dua instrumen seperti tarif dan non tarif, khusus bagi negara maju lebih cenderung membangun Non-Tarif Measures (NTM),” kata Johnny.

Langkah tersebut cukup beralasan, pasalnya dalam beberapa tahun terakhir ini impor berbagai jenis barang meningkat tajam, terutama produk-produk hasil manufaktur.

Derasnya impor turut membuat neraca perdagangan Indonesia kerap mengalami defisit. Neraca Perdagangan Semester I 2019 masih menyisakan defisit hingga AS$1,93 miliar.
Johnny menjelaskan, NTM merupakan kebijakan selain tarif yang berpotensi memiliki dampak ekonomi seperti perubahan harga, kuantitas barang, serta memiliki implikasi terhadap perkembangan ekonomi, khususnya bagi negara yang terintegrasi pada perdagangan global. Menurutnya, Penggunaan instrumen NTM seperti hambatan perdagangan atau trade remedies yang merupakan kesepakatan dalam WTO Agreement seperti safeguard, anti dumping, quota, countervailing duties dan lain-lain harus semakin diperbanyak. Kadin mencatat, NTM masih banyak diterapkan di ASEAN untuk menghambat produk impor karena kebijakan tarif dianggap tidak lagi dapat menghambat produk impor. Dari total 5975 measures di ASEAN, 33,2% adalah The Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS); 43,1% technical barriers to trade (TBT) dan 12,8% export measures. Meskipun sulit untuk mengukur secara pasti berapa jumlah NTM yang ada di Indonesia, Kebijakan NTM dalam sektor manufaktur masih sangat diperlukan untuk melindungi produsen domestik terhadap persaingan usaha dengan pelaku ekonomi asing. Walapun setiap kebijakan NTM dapat memiliki konsekuensi tersendiri baik secara langsung maupun tidak mempengaruhi iklim kompetisi pada suatu industri seperti intervensi penetapan harga, pengaturan distribusi, restriksi impor, dan lainnya. “Kebijakan perlindungan industri dalam negeri dapat disesuikan dengan jenis dan jumlah produk yang tercakup di dalam hambatan non tarif dan memastikan bahwa penerapan NTM tidak menambah biaya. Pemerintah harus transparan dalam penerapan NTM, tidak diskriminatif, tidak memberatkan para pelaku usaha dalam memenuhi peraturan yang ada,” papar Johnny. Beberapa rekomendasi dari Kadin dalam diskusi Non-Tariff Measures diantaranya pertama, Indonesia harus meningkatkan dan mempertahankan kebijakan NTM bagi perlindungan industri dalam negeri. Kedua, penerapan instrumen NTM dalam impor yang bertujuan untuk melindungi konsumen atau masyarakat secara luas, melindungi industri dalam negeri, stabilisasi harga barang-barang strategis yang merupakan kebutuhan utama masyarakat yang pada umumnya berupa produk-produk pertanian, perkebunan, pertambakan dan peternakan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan di pasar domestik (supply & demand) atas berbagai produk/barang yang belum seluruhnya mampu dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan NTM sebagai Instrumen Perlindungan industri nasional dan bisa diselaraskan dengan aturan perdagangan internasional yang berlaku. Keempat, dalam upaya perlindungan industri dalam negeri, pemerintah perlu memperkuat PP No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan termasuk perkuatan otoritas investigasi terkait. Amendemen PP No. 34/2011 harus mampu meningkatkan efektivitas penggunaan instrumen pengamanan perdagangan di dalam negeri guna melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan oleh para eksportir dari negara-negara mitra dagang. Kelima, Sinergi pemerintah dengan para pelaku industri terkait dalam meningkatkan dan memperkuat kualitas hukum dan peraturan, khususnya tentang NTM seperti evaluasi, memperkuat harmonisasi terhadap aturan yang tidak selaras antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, deregulasi dan penyederhanaan regulasi.
Produk tekstil domestik adalah salah satu contoh sektor yang akhirnya goyang karena digempur produk impor. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor tekstil dan produk tekstil (TPT) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018 nilai impor TPT mencapai AS $8,68 miliar, meningkat dari 2017 yang mencapai AS $7,58 miliar.

Sementara impor baja juga meningkat dari sekitar 7 juta ton di 2017 menjadi 8,1 juta ton pada 2018. Lalu impor ban meningkat pada 2018 AS $732 juta, naik 38 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai AS $529 juta.

Kadin mencatat, hambatan non-tarif banyak diterapkan di ASEAN untuk menghambat produk impor, karena kebijakan tarif dianggap tidak lagi dapat menghambat produk impor. Dari total 5975 hambatan di ASEAN, 33,2 persen adalah hambatan berupa aspek kesehatan (Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS), serta 43,1 persen berupa aspek teknis, sementara 12,8 persen lainnya berupa hambatan ekspor.
Digempur barang impor, industri nasional butuh hambatan non-tarif


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...atan-non-tarif

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Digempur barang impor, industri nasional butuh hambatan non-tarif BMKG: Gempa M 5,2 melanda Ambon

- Digempur barang impor, industri nasional butuh hambatan non-tarif Demo mahasiswa saat pelantikan Jokowi ditentang banyak pihak

- Digempur barang impor, industri nasional butuh hambatan non-tarif Polwan Bripda Nesti, dua kali ditangkap karena radikalisme

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di