alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Najwa Shihab Perang Komentar Dengan Admin Gerindra di Instagram
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9daebf5cf6c46c76496c2f/najwa-shihab-perang-komentar-dengan-admin-gerindra-di-instagram

Najwa Shihab Perang Komentar Dengan Admin Gerindra di Instagram


Najwa Shihab Perang Komentar Dengan Admin Gerindra di Instagram

Warganet di jejaring sosial Instagram tengah diramaikan perang komentar antara akun jurnalis Najwa Shihab dan Partai Gerindra.

Adu argumen keduanya menjadi pusat perhatian publik di unggahan akun resmi @gerindra pada Selasa (8/10/2019) tentang UU KPK.

Unggahan tersebut menampilkan cuplikan video dengan thumbnail Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, disertai keterangan yang menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"RUU KPK, Presiden @Jokowi Pilih Partai Pendukung Atau Rakyat?" tulis @gerindra.

Baru sejam video tersebut diunggah, akun resmi Instagram @najwashihab memberikan komentar untuk mempertanyakan maksud 'rakyat' di keterangan @gerindra.

Pasalnya, kata Najwa Shihab, fraksi Gerindra di DPR menyatakan menolak revisi UU KPK, tetapi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, yang notabene kader Gerindra, justru menolak masukan publik untuk revisi UU KPK.

"Fraksi Anda secara resmi setuju terhadap Revisi UU KPK. Kader Anda Ketua Baleg yang memimpin pembahasan revisi UU secara kilat dan menolak masukan publik. Lalu publik/rakyat mana yang Anda maksud? @gerindra," tulis @najwashihab.

Gerindra kemudian beralasan bahwa keputusan Baleg atas Revisi RUU KPK dibuat melalui musyawarah.

Lantas, karena Gerindra dan PKS kalah suara dibanding delapan fraksi lain yang setuju dengan RUU KPK, maka akshirnya revisinya disahkan.

"Baik Kak @najwashihab, pengambilan keputusan Baleg Revisi RUU KPK adalah kolektif kolegial. Anggota legislasi FPDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 9 orang, Nasdem 5 orang, PKB 6 orang, PPP 5 orang, dan PAN 5 orang. Dalam hal ini Gerindra dan PKS menolak, namun karena mayoritas fraksi (8 dari 10) menyetujui, akhirnya Fraksi Gerindra harus menghormati keputusan mayoritas fraksi," jawab @gerindra.

"Presiden meminta DPR untuk melakukan revisi UU KPK, RUU KPK dirancang dan keluarlah ANPRES dari Presiden dan dibahaslah RUU ini. Berjalannya waktu, Fraksi Gerindra dan PKS jelas menyatakan penolakan, tapi 8 fraksi lain menyetujui dan akhirnya disahkan dengan catatan-catatan yang telah fraksi ini berikan. Salam Indonesia Raya," lanjutnya.

Jawaban tersebut rupanya tak memuaskan Najwa Shihab, yang kembali menanyakan komitmen Gerindra menolak RUU KPK.

Najwa Shihab menggarisbawahi, penolakan Gerindra bukanlah pada RUU KPK maupun kewenangan dewan pengawas yang diatur di dalamnya, melainkan pemilihan Dewan Pengawas KPK oleh presiden.

Ia mengatakan, pernyataan itu disampaikan Supratman sendiri di sidang paripurna dan Mata Najwa episode KPK.

Karena itu, 'kalah suara' menjadi dalih yang tak masuk akal. Najwa Shihab pun mengungkit sikap walk out Gerindra saat kalah suara dalam pengesahan UU Pemilu.

"Fraksi Gerindra bukan menolak, tapi menyetujui Revisi UU KPK dengan catatan. Gerindra tidak setuju Dewan Pengawas KPK ditunjuk Presiden, bukan tidak setuju soal Dewan Pengawas. Hanya satu itu saja. Kewenangan Dewas memberikan izin penyadapan juga tidak dipersoalkan oleh Fraksi Gerindra. Bisa disimak ulang pidato ketua fraksi anda yg membacakan sikap ini di sidang paripurna. Sila tonton juga @matanajwa eps KPK, ada kader anda Supratman, Ketua Baleg yang juga menyampaikan hal ini," ungkap @najwashihab.

"Alasan terpaksa sepakat karena kalah suara menjadi aneh karena kalau memang menolak maka sikap fraksi seharusnya jelas seperti saat Fraksi Gerindra menolak dan walk out hingga kalah voting pada saat pengesahan UU Pemilu. Salam Narasi TV," imbuhnya.

Atas pernyataan Najwa Shihab ini, Gerindra menegaskan selalu memperjuangkan aspirasi publik. Namun, perjuangan tersebut berat karena memerlukan jumlah kursi yang banyak di DPR.

"Partai Gerindra selalu mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi publik, tidak terkecuali publik yang bukan pemilih atau tidak memilih Partai Gerindra, termasuk aspirasi Mbak @najwashihab. Apakah Mbak juga pernah menyampaikan aspirasi dan kekecewaan Mkba tersebut kepada partai, legislatif, dan pemimpin yang menjadi pilihan Mbak pada pemilu yang lalu?" tanya @gerindra.

"Untuk berjuang di parlemen membutuhkan jumlah suara (kursi) yang besar. Pada periode lalu Partai Gerindra mempunyai 73 kursi dan saat ini naik menjadi 78 kursi, dengan jumlah tersebut sebuah perjuangan yang tidak mudah bagi Partai Gerindra untuk memperjuangkan aspirasi publik," sambungnya.

Komentar Najwa Shihab tak ayal menduduki posisi teratas di unggahan @gerindra itu. Banyak warganet ikut menimpali keduanya, hingga jumlah balasan hampir menyentuh angka 300.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah disahkan DPR melalui sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Meski telah disahkan, UU KPK masih kontroversial karena sejumlah pasal dianggap 'ngawur', salah satunya tentang dewan pengawas.

Dalam program Kabar Petang tvOne, yang ditayangkan di kanal YouTube tvOneNews, Minggu (15/9/2019), Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan bahwa tugas dari dewan pengawas antara lain memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Lantas, jika penyadapan harus dilakukan atas izin dewan pengawas, maka upaya memberantas korupsi tak akan berjalan lancar.

"Kalau kita bicara teknis kemudian OTT, kira-kira ya, kalau mau ada transaksi, ada peristiwa tindak pidana korupsi, suap misalnya. Kalau izin dulu untuk menyadap, kira-kira catch up enggak? Sudah lari itu buruannya, jangan-jangan begitu," ucap Refly Harun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU yang telah disepakati bersama DPR dan pemerintah harus dikirim ke presiden untuk disahkan.

Namun, setelah disahkan DPR pada 17 September 2019, UU KPK hasil revisi, yang menuai kontroversi, hingga kekinian belum ditandatangani Presiden Jokowi lantaran, menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengandung banyak tipo atau salah ketik. 



Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
Ngoahahahaha emoticon-Wakaka
Wuih kaca kaca jadi berkaca kaca
"Pasalnya, kata Najwa Shihab, fraksi Gerindra di DPR menyatakan menolak revisi UU KPK, tetapi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, yang notabene kader Gerindra, justru menolak masukan publik untuk revisi UU KPK."

Bingung ane dengan kalimat diatas, maksudnya gimana emoticon-Gila
Bukannya fraksi gerindra setuju dngn revisi uu kpk
bajingan memang
saat musyawarah mereka setuju dengan RUUKPK
hanya tolak dewan pengawas di pilih langsung oleh jokowi

giliran teriak ke publik seolah2 mereka tolak RUUKPK

emoticon-DP emoticon-DP emoticon-DP
profile-picture
profile-picture
viniest dan simsol... memberi reputasi
menjijikkan kalo sampai kalah adu bacot itu admin


emoticon-Wakaka
profile-picture
simsol... memberi reputasi
kalo hanya dengan alasan kalah suara di DPR mah konyol banget ya

apa ga punya alasan lain

emoticon-Shakehand2 emoticon-Shakehand2
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Uweleh seru ya.
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Dibongkar topengnya dan dipermalukan oleh najwa shihab di ruang publik emoticon-Ngakak
Hehehehe emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grin

Najwa Shihab Perang Komentar Dengan Admin Gerindra di Instagram
profile-picture
pinkypatrick memberi reputasi
intinya setuju apa gak? aspirasi sendiri. kalo setuju/tidak bukan karena yg lain setuju/tidak.
halah mau dikasih kursi 1000 pun kalo posisi ny nguntungi partai lo aja juga manggut2
Sejak kapan gerindra mikirin rakyat diatas kepentingan partai
wiihh rame... emoticon-Om Telolet Om!
skrg menolak tp waktu rapat pengesahan ndak menolak ya malah setuju
pertanyaannya, 17 oktober nanti gerindra bakalan oposisi apa malah gabung hayoo ? emoticon-Big Grin

gw tebak tetep oposisi emoticon-Big Grin
Lihat 1 balasan
Blokkk..mau menolak juga percuma gak ngaruh juga ama hasil orang jumlahnya menang abdi rojo kodok...
setuju sendiri tolak sendiri
Balasan post dr.anonymous
Quote:

Kemungkinan besar gabung kayaknya, masa mau 15 tahun oposisi terus-terusan. Apalagi partainya berbasiskan massa dan figur Prabowo. Dapur harus ngebul gan kl mau kuat tempur utk 5 tahun kedepan emoticon-Leh Uga

Beda sama PKS yang baru 5 tahun oposisi dan partainya berbasiskan kader.
Semua partai itu sama saja, suka menjilat satu sama lain emoticon-Leh Uga
Gak ad alasannya kalah suara di DPR. Fraksi manapun biar sedikit klo beneran buat rakyat mah y bela-belain memperjuangkan..
sama aja , politik keras bung . gg ada yang bs dipercaya di politik. politik itu kotor...

disana bnyk "setan yang berdiri mengangkang"

kyk lirik lagunya Iwan fals...
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di