alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannya
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9daa804601cf4fdc527dc3/seminggu-lagi-sertifikasi-halal-berlaku-bagaimana-kesiapannya

Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannya

Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannya
Sejumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) menunjukkan sertifikat halal di Kantor Walikota Depok, Jawa Barat, Kamis (31/1/19). Kamis pekan depan, sertifikat ini wajib dimiliki semua produk yang beredar di Indonesia.
Sepekan lagi, kewajiban sertifikat halal berlaku di Indonesia. Namun hingga pekan ini, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Agama belum juga tuntas. Padahal, Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan, semua produk yang beredar di Indonesia diwajibkan mengantongi sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019. Baik itu produk makanan, minuman, obat, kosmetik, atau barang yang dipakai/digunakan masyarakat.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim tak yakin amanah Undang-Undang Jaminan Produk Halal bisa diberlakukan Kamis (17/10/2019).

Ia menjelaskan, produk makanan dan minuman (mamin) yang tercatat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada 1,6 juta unit. Sedangkan, produk mamin yang tercatat telah tersertifikasi halal menurut catatan LPPOM MUI baru sekitar 500 ribu.

Artinya, masih ada sekitar 70 persen produk mamin beredar di pasaran yang harus disertifikasi. "Kalau bicara mamin (makanan dan minuman) saja, berarti ada 1,1 juta produk mamin yang harus sudah disertifikasi di seluruh Indonesia mulai 17 Oktober," katanya, Senin (7/10/2019) seperti dikutip dari Republika.co.id.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah menunda penerapan kewajiban sertifkasi halal. Ikhsan mempersoalkan sosialisasi aturan ini belum merata. Selain itu, transparansi biaya juga tak jelas. Ada yang membandrol dengan tarif Rp1 juta, ada yang sampai Rp10 juta.

"Kalau memang menjadi kewajiban, pemerintah harus berikan sertifikasi halal gratis kepada usaha mikro dan kecil," kata Ikhsan, Selasa (8/10/2019).

Lukman menilai dengan pelaksanaan aturan ini, ada 1,1 juta produk mamin yang dilarang beredar di Indonesia karena belum mendapatkan sertifikat halal. Menurut pengalaman di LPPOM MUI, rata-rata proses sertifikasi dari registrasi hingga terbitnya sertifikat halal makan waktu 43 hari. "Menurut saya, sudahlah, 17 Oktober ini jangan dipaksakan jika tidak ingin ada chaos ekonomi," tuturnya.

Indonesia Halal Watch (IHW) menyarankan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) jika tak bisa menjalankan aturan ini tepat waktu. "Menteri agama segera meminta Presiden mengeluarkan Perppu sehubungan dengan belum siapnya penyelenggaraan produk halal,” kata Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah, Senin (7/10/2019).

Tanggapan BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) optimistis aturan itu bisa dijalankan tepat waktu. Juru bicara BPJPH Hartono menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal harus diterapkan pada 17 Oktober 2019 sesuai perintah UU JPH. "Tidak ada penundaan. Ini berlaku untuk Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang gunaan," ujarnya saat dihubungi Beritagar.id, Rabu (9/10/2019).

Untuk yang yang belum siap seperti UKM, ada diberi toleransi pentahapan. Saat proses pentahapan, mereka harus menyiapkan diri agar produknya bisa memenuhi standar halal, sehingga layak mengurus dan mendapatkan Sertifikat Halal.

Sedangkan yang sudah punya Sertifikat Halal LPPOM MUI, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Tapi tetap diharapkan juga mendaftarkan ke BPJPH agar jelang habis masa berlakunya bisa diingatkan.

Sementara yang tengah mengurus sertifikasi halal di LPPOM MUI sebelum tanggal 17 Oktober, ya tetap dilanjutkan sampai sertifikat didapat dan hasil sertifikasi didaftarkan ke BPJPH.

Untuk yang sudah pernah mendapat sertifikasi halal dan sudah habis masa berlakunya, diimbau untuk mengajukan sertifikasi halal per 17 Okt 2019 melalui BPJPH secara on line.

Hartono menjelaskan, aturan sertifikasi halal baru dua, UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH. "Kami masih menyusun Peraturan Menteri Agama, terkait pelaksanaan UU JPH dan PP Nomor 31 tersebut" kata dia.

Permenag itu akan mengatur tarif untuk mengurus Sertifikat Halal. BPJPH juga tengah menyelaraskan aturan itu dengan MUI. "Kami berharap sebelum 17 Oktober 2019 Permenagnya sudah selesai," ujar Hartono.

Untuk kebutuhan Auditor Halal, kini BPJPH sudah menyiapkan lebih dari 200 auditor untuk membangun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mereka tengah mengantre untuk diuji kompetensinya oleh MUI. Jika lolos, auditor itu bisa membangun 70 LPH.

BPJPH juga menjalin kerja sama dengan sekitar 50 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia, untuk membangun Halal Center, yang kelak bisa berperan untuk sektor UMKM.
Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannya


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...na-kesiapannya

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannya Menjaga identitas dan akar kebangsaan

- Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannya Jokowi teken aturan wajib bahasa Indonesia di semua lini

- Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannya Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di