alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Jokowi teken aturan wajib bahasa Indonesia di semua lini
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9da64765b24d67e24e4a22/jokowi-teken-aturan-wajib-bahasa-indonesia-di-semua-lini

Jokowi teken aturan wajib bahasa Indonesia di semua lini

Jokowi teken aturan wajib bahasa Indonesia di semua lini
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama PM Singapura Lee Hsien Loong (kanan) menyampaikan hasil pertemuan di Singapura, Selasa (8/10/2019).
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mempertegas aturan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi kenegaraan di dalam dan luar negeri.

Tertanggal 30 September 2019, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Perpres ini secara otomatis menghapus Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang ditandatangani Presiden ke-6 RI Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono pada 1 Maret 2010.

Dalam keterangan yang dirilis situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (9/10/2019), kehadiran Perpres baru ini adalah untuk melengkapi klausul yang belum lengkap, seperti misalnya penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaitan pembentukan istilah.

Perpres ini menegaskan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam forum nasional dan internasional yang diselenggarakan di dalam dan luar negeri.

Tiga kriteria forum resmi internasional yang disebutkan dalam Perpres ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan negara penerima.

Penyampaian pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden dapat didampingi oleh penerjemah (Pasal 18). Kendati demikian, untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan, presiden dan/atau wakil presiden dapat menyampaikan isi pidato secara lisan dalam bahasa asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam bahasa Indonesia.

Adapun agenda yang tidak termasuk dalam kategori penggunaan pidato resmi meliputi forum ilmiah, sosial, budaya, ekonomi, dan forum sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga akademi, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok/perorangan yang termasuk kategori masyarakat sipil.

Sementara, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam forum nasional setidaknya meliputi upacara kenegaraan, upacara perayaan 17 Agustus dan hari besar nasional lainnya, upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara, penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rapat kerja pemerintah.

Aturan ini tak hanya berlaku untuk presiden dan wakil presiden saja. Pejabat negara lain juga bisa menikmati Perpres ini, di antaranya ketua, wakil, dan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga gubernur, walikota, dan bupati.

Tak hanya itu, Perpres ini akan memberi perlakuan yang sama terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia (Pasal 9).
Merasuk ke semua lini
Untuk urusan perjanjian, baik bisnis maupun lainnya, yang diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan, juga wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Jika melibatkan pihak asing, maka nota kesepahaman dibuat dalam dua versi: bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing atau bahasa Inggris.

Dalam lingkup pekerjaan juga demikian. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam bahasa resmi antarlembaga, antardepartemen, hingga antarindividu baik di kantor pemerintahan maupun swasta.

Bahasa Indonesia juga wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dalam seluruh jenjang pendidikan. Perpres ini tidak menjelaskan lebih jauh apakah pendidikan swasta termasuk di dalamnya.

Namun, pada Pasal 24 disebutkan bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai pengantar pada lembaga pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing di Indonesia.

Untuk melestarikan bahasa daerah, penggunaannya masih diizinkan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua.

Bahasa Indonesia juga wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Sejalan dengan hal itu, bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam penamaan geografi; jalan, wilayah, kota, kabupaten, desa, dan seterusnya; kecuali lokasi tersebut memiliki nilai sejarah.
Jokowi teken aturan wajib bahasa Indonesia di semua lini


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-di-semua-lini

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jokowi teken aturan wajib bahasa Indonesia di semua lini Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK

- Jokowi teken aturan wajib bahasa Indonesia di semua lini Oposisi masuk kabinet Jokowi jilid II? Nanti dulu

- Jokowi teken aturan wajib bahasa Indonesia di semua lini Hujan sejenak sampah melimpah

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di