alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9da4e05cf6c43dfe478b6b/syarat-mantan-napi-jadi-calon-kepala-daerah-digugat-di-mk

Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK

Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK
Petugas Brimob Riau mengamankan gedung jelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Sidang perdana uji materi soal persyaratan mantan terpidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa (8/10/2019). Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta hakim merevisi Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Pilkada karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, mantan narapidana (napi) termasuk pidana korupsi bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah setelah mengumumkan ke publik soal status hukum sebagai eks-napi.

Menurut ICW dan Perludem, pasal dalam beleid ini membuka peluang bagi para napi yang baru saja bebas untuk kembali mendaftar tanpa masa tunggu. Terlebih, mereka yang melakukan tindak pidana berulang juga memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri.

Keduanya meminta hakim konstitusi untuk menganulir pasal jika tak ada ketentuan masa tunggu "5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan."

“Tanpa adanya waktu tunggu serta syarat bukan pelaku kejahatan berulang, (aturan tersebut) telah merusak sendi demokrasi," ujar kuasa hukum ICW dan Perludem, Fadli Ramadhanil, saat sidang di Gedung MK, Jakarta, merujuk laman resmi MK.

Menurutnya, perlu ada instrumen negara untuk melindungi agar pejabat publik yang terpilih adalah mereka yang berkualitas dan berintegritas. Termasuk, tidak akan mengulang kejahatannya.

Gugatan ini bakal diuji oleh para hakim konstitusi setelah mendengarkan keterangan dari tergugat; yakni pemerintah dan sejumlah saksi baik dari penggugat, ICW dan Perludem, serta tergugat.
Desakan revisi
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mendesak hakim MK untuk segera menyelesaikan gugatan ini sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak pada 23 September 2020.

Per 11 Desember 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah yang mendaftarkan diri di 270 daerah pemilihan yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

"Agar mereka tidak sia-sia dalam proses pencalonannya, kami meminta kebijaksanaan MK untuk memutus sebelum dimulainya masa tahapan pencalonan perseorangan, artinya sebelum 11 Desember 2019," ujar Titi, seperti dilaporkan kompas.com.

Selain melalui uji materi di MK, desakan revisi juga datang melalui pembahasan di DPR. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta legislator untuk merevisi beleid ini agar koruptor tak bisa nyalon dalam pesta rakyat kepala daerah.

"Makanya kita minta DPR merevisi. Revisi UU KPK saja cepat, ya tergantung kemauan saja mau apa enggak," kata Bagja, dilaporkan cnnindonesia.com.

Senada, Komisioner KPU Ilham Saputra berharap DPR segera merevisi terbatas UU Pilkada untuk pencalonan narapidana eks-koruptor.
Kepala daerah jadi koruptor
Pilkada berkualitas yang menghasilkan kepala daerah terpilih berintegritas menjadi poin penting dalam desakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah makin banyaknya jajaran kepala daerah yang melakukan korupsi.

Pada 7 Oktober 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok Bupati Lampung Utara dalam dugaan kasus suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perdagangan.

Bupati Lampung Utara adalah kepala daerah yang ke-47 yang ditangkap tangan oleh KPK dan menambah catatan menjadi 119 kepala daerah yang perkaranya tengah ditangani lembaga antirasuah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam rilis resmi menjelaskan: "KPK telah mengingatkan kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, inspektorat daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, untuk menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas."

Lebih jauh, bagi kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia, KPK mengimbau agar tidak khawatir mengambil keputusan secara benar sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada embel-embel suap, fee atau sejenisnya.
Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-digugat-di-mk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK Oposisi masuk kabinet Jokowi jilid II? Nanti dulu

- Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK Hujan sejenak sampah melimpah

- Syarat mantan napi jadi calon kepala daerah digugat di MK Sri Mulyani sebut profesi keuangan bakal hilang karena teknologi

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di