alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Anggaran KPK Rp 15 T, Kerugian Negara yang Dikembalikan Rp3,4 T
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9d78eb4601cf1d32159a9c/anggaran-kpk-rp-15-t-kerugian-negara-yang-dikembalikan-rp34-t

Anggaran KPK Rp 15 T, Kerugian Negara yang Dikembalikan Rp3,4 T

Anggaran KPK Rp 15 T, Kerugian Negara yang Dikembalikan Rp3,4 T
jpnn.com, JAKARTA- Wacana penerbitan Perppu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) masih menjadi polemik.


Politisi PDIP Masinton Pasaribu menganggap KPK hanya akan melakukan pekerjaan ala sirkus jika Undang-Undang KPK tidak segera direvisi.

"Saya berkeyakinan (UU KPK) harus direvisi. Karena saya ingin pemberantasan korupsi lebih maju lagi. Operasi tangkap tangan (OTT), sadap, tuntut. Itu kerja ala sirkus," ujar Masinton saat menghadiri diskusi publik "Habis Demo Terbitlah Perppu" di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Baca Juga:
Kekuasaan Jokowi dalam Bahaya jika tak Terbitkan Perppu KPK

Menurut Masinton, pekerjaan sirkus itu mengakibatkan pendanaan pemberantasan korupsi yang sudah 15 tahun dilakukan oleh KPK jauh lebih besar daripada pengembalian uang yang diterima Negara.

"Kerugian negara yang dikembalikan oleh KPK itu Rp3,4 triliun. Sedangkan anggaran KPK itu Rp15 triliun. Apakah anggaran negara dengan kerugian negara yang dikorupsi sudah optimal dikembalikan? Jauh," ujar Masinton.

Lebih lanjut mantan aktivis di era 1998 itu menganggap apa yang dilakukan KPK seharusnya dapat lebih optimal. Sebab, parameter suksesnya penindakan korupsi itu dilihat dari pencegahan, penindakan, dan pengembalian kerugian negara.

Baca Juga:
Soal Rencana Demo Mahasiswa Besar-besaran, Begini Kata Puan Maharani

"KPK cuma bisa menyadap, OTT, sadap, OTT. Mana pencegahan yang dilakukan KPK? Kerjanya terjebak rutinitas. Kerja sirkus," kata Masinton.

Penggiat Antikorupsi, Emerson Yuntho tak sependapat dengan Masinton. Menurut dia, KPK saat ini lebih banyak melakukan OTT Kasus Penyuapan yang domainnya tidak menyentuh Arus Kas Negara.

"KPK 70 atau 80 persen kasus-kasus yang ditangani mereka kasus penyuapan Pak. Jadi kalau saya menyuap ke A, itu tidak ada kerugian negaranya. Jelas," ujar Emerson.

Baca Juga:
Respons DPR soal Rencana Demo Mahasiswa Besar-besaran

Hal itu berbeda dari Kepolisian dan Kejaksaan yang menindak Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut penggiat antikorupsi itu, masalah penyuapan tidak ada kaitannya dengan kerugian negara.

Menyoal tiga parameter suksesnya pemberantasan korupsi ditinjau dari hasil United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) itu soal pencegahan, Emerson menganggap kesalahan itu seharusnya ditimpakan ke partai politik bukan ke KPK.

Ia mengambil contoh kasus korupsi yang belakangan ini menjerat kepala daerah di sejumlah kabupaten dan kota. Menurut dia, pengawasan harusnya bisa dilakukan internal partai ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.


"Sebenarnya yang dipersalahkan jangan KPK doang, Pak. Internal partai juga harus dipersoalkan. Artinya, fungsi pengawasan di DPRD setempat enggak jalan. Di internal partai juga enggak jalan," kata Emerson.

(Antara/jpnn)



profile-picture
ntapzzz memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
Terus anggaran DPR berapa? lalu berapa yg dikembalikan?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
areszzjay dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
coba pikir , sekarang pas pemilu , pertumbuhan ekonomi stabil / tidak naik karena pemilu ,
kenapa ? , mulai banyak yang takut money politic nanti di tangkap KPK ,

apa manfaatnya ?
kasus korupsi karena mau balik modal pemilu seharusnya berkurang beberapa tahun mendatang

belum lagi masalah tambang
Lihat 1 balasan
Jadi maunya gimana? KPK dibubarin aja gitu? biar gak ada lagi OTT (Operasi tangkap tangan) koruptor? biar kalian bisa bebas korupsi triliunan?

Cuma buzzer & idiot yg setuju omongan si mastronton dari PDIPret ini.
Lihat 3 balasan
Nih anggota dpr tapi gak tau anggaran
Ketauan males cari di google

Anggaran kpk emangnya berapa rupiah pertahun ?
logika macam apa, emang KPK ini perusahaan yang dikasih modal 15T harus balik modal 15T bahkan lebih?

bung masinton ini kayaknya lagi ngigo tolong dong bangunin emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
ruuuruuu dan areszzjay memberi reputasi
Diubah oleh hyrata18
KPK walaupun tugasny OTT, juga mencegah kerugian krn efek OTT bikin takut orang korupsi, gak ada KPK potensi kerugian ratusan triliun
beli alat sadap tercanggih: 200 milyar
gaji untuk private investigator terbaik: 100 milyar
berhasil menangkap pejabat korup sehingga menakuti pejabat lain biar tidak korupsi uang rakyat juga: priceless
ada beberapa hal yg tidak bisa dinilai dengan uang saja emoticon-Ngacir2
lbh g bermanfaat tuh isi gedung kura2
isinya banyak ditangkepin kpk
Balasan post ksatriabajaputi
Quote:


Cebonk ngga bisa mikir sampe ke sini...
KPK bukan sejenis debt collector
Logika maling ini.

Justru KPK itu ada utk mencegah korupsi atau kerugian negara yg lebih besar lagi, bukan utk mendatangkan profit langsung dari kerugian negara yg dikembalikan oleh koruptor.
Sama dgn lembaga2 negara yg lain, sprt polisi, densus, dpr, mpr, depag dll.
Ambil contoh Depag misalnya, itu anggarannya berapa triliun tiap tahun, kebanyakan diantaranya buat mensubsidi orang naik haji dikisaran 35 jt per jamaah. Profit yg didapat oleh negara apa? apa bagusnya dibubarkan aja?
profile-picture
RyoEdogawa memberi reputasi
Diubah oleh tazdine.
Salut buat KPK.
Balasan post 55rx.
Quote:


Mungkin dikiranya cebonk, kpk itu sejenis debt collector
Uang masuk harus lebih besar dari operasional
OTT jalan terus to meskipun ketua KPK nya dibilang masalah ?
mestinya yg diperkuat itu bukan cm KPK nya, tapi peradilan, hakim dan jaksanya. udah susah payah ditangkep giliran vonis cm 3 tahun, 5 tahun, denda 100jt, kalo ga denda subsider...hukum tai kucing sampe kapanpun ga akan jera.

Hakim dan jaksa harus berani adili koruptor diatas 20 tahun kalo ga mau hukum mati, setiap kerugian wajib dikembalikan sejumlah yang dikorupsi.

Jgn kek novanto, dipenjara pun msh bs belanja atau gayus korup ratusan M bs nonton tenis di bali...emoticon-Cape d...
kalau ada kpk, ruginya 15 T dikurangi 3,4 T, jadi 11,6 T
kalau ga ada kpk, ruginya 0 T dikurangi 100 T jadi 100 T
eh gimana ya ngitungnya, bingung nih...
coba contoh aje kpk nya cino korea. dari sudut pandang mana itu relatif. yg penting korupsi itu harus dimusnahkan mau OTT ato pencegahan. PR buat pemerintah itu. cuma menurut gua sih mustahil . mungkin DNA bangsa ini suka jadi maling walau ajaran agama mengharamkannya
Lihat 1 balasan
Kebelinger kan. emoticon-Ngakak

Pemikiran gila emoticon-Gila
Lha.. Justru mencegah itu bisa ditimbulkan lewat OTT.. Orang bisa jd takut melakukan korupsi ataupun suap menyuap karena takut kena tangkep..

Selanjutnya ya hukuman yg tegas terhadap koruptor, matiin atau miskinkan, biar pada mikir berulang2 klo mau korupsi, biar pada takut korupsi..

Selain itu, ya carilah cara bagaimana supaya sistem "balas budi" ke partai tidak berlaku lagi, karena, selama orang2 yg "terpilih" masih mempunyai kewajiban balas budi terhadap golongan yg membuatnya terpilih, maka praktek korupsi masih akan terus terjadi

profile-picture
tazdine. memberi reputasi
Intinya bukan berapa banyak yang kembali, tapi penegakan hukum.

Klo pengen banyak kerugian negara yang kembali, ya tinggal bikin UU miskinkan koruptor.
Anggaran wereng 17 triliun ngembaliin ???

Biarkan kami tenangemoticon-Bata (S)
Hentikan ott k p k ke tman2 kami, biar kerugian negara yg dikembalikan nol emoticon-Imlek

Anggaran KPK Rp 15 T, Kerugian Negara yang Dikembalikan Rp3,4 T
memang betul balik nya berapa tapi kan ada efek pencegahan juga takut kena ott dll itu yg gak bisa dihitung.. Tapi seharusnya ada program dari kpk atau pemerintah buat memaksimalkan seperti pemberlakuan e budgeting, pelaporan keuangan terbuka yang akan lebih efektif mencegah korupsi

oh iya 1 lagi, masalah lelang ane denger ada kecurangan kaya bocoran kepada penyuap, itu juga merugikan menurut ane
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di