alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Pemerintah diminta lindungi media arus utama
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9d1f499a972e2a3135de01/pemerintah-diminta-lindungi-media-arus-utama

Pemerintah diminta lindungi media arus utama

Pemerintah diminta lindungi media arus utama
Seorang pengunjung memperhatikan karya foto jurnalistik yang dipamerkan dalam pameran World Press Photo (WPP) 2019 di Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (5/9/2019)
Pemerintah diminta lebih berpihak dan melindungi keberlangsungan media arus utama (mainstream) pada era milenial ini. Eksistensi media massa Indonesia disebut kian terdesak oleh penetrasi digital seperti Google, Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp, dan lainnya.

"Pemerintah harus berpihak melindungi keberlangsungan media mainstream di tanah air," kata Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria dalam diskusi bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Kalimantan-Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (8/10/2019).

Hariqo mengeluhkan, pemerintah yang cenderung bersikap netral menyikapi persaingan usaha di antara keduanya. Sebaliknya, pemerintah dianggap berpangku tangan menyikapi kolapsnya sejumlah media massa tanah air.

Padahal di negara asalnya di Amerika Serikat (AS), media sosial memperoleh proteksi luar biasa. Negeri Paman Sam sangat protekfif menjaga eksistensi media sosial ini dari gangguan negara lain.

"Barrack Obama saat masih menjabat Presiden AS sangat marah bila Google, Facebook, dan Instagram diganggu. Amerika sangat melindungi industri media sosialnya, semestinya ini juga dilakukan pemerintah kita," papar Hariqo.

Bahkan kalau perlu, pemerintah diminta mencontoh keberanian Tiongkok dan Korea Selatan (Korsel) melawan kekuatan Google. Dua negara ini memaksa mesin pencari daring mematuhi ketentuannya.

Hariqo menilai, langkah Tiongkok dan Korsel melawan kekuatan Google sudah tepat. Sebab porsi pembagian iklan media sosial dan media mainstream memang tidak adil. Padahal media sosial memanfaatkan konten media mainstream guna meningkatkan jumlah pengunjung.

"Akibatnya, pengiklan memilih memasang iklan di media sosial dibandingkan di media mainstream. Padahal konten media sosial berasal dari media mainstream," ungkapnya.

Sehubungan itu, Hariqo meminta pemerintah segera merumuskan undang undang spesifik yang mengatur perlindungan persaingan usaha digital. Aturan ini mengatur porsi pembagian kue iklan antara media mainstream dan media sosial di Indonesia.

Selain itu, Hariqo pun mendorong DPR RI mengesahkan revisi UU tentang pemanfaatan data pribadi masyarakat. Undang undang ini bisa mengurangi penyalahgunaan media sosial yang melanggar kepentingan publik.

"Seperti contohnya batas umur minimal seseorang membuat akun media sosial. Permasalahannya, UU ini tidak kunjung disahkan DPR RI," sesalnya.

Apalagi pemerintah lambat melakukan intervensi dan Hariqo khawatir media massa Indonesia tergerus perkembangan zaman. Media massa gagal mengakomodir keinginan publik sehingga ditinggalkan pembaca.

"Kalau sudah dianggap tidak berguna, pasti akan ditinggalkan pemirsa," ujarnya.
Tetap menjaga prinsip
Sementara itu, Dewan Pers menyatakan media massa Indonesia harus menjaga prinsip jurnalistik untuk melawan media sosial. Kualitas media mainstream menjadi pembeda signifikan dibandingkan media sosial.

"Harus selalu melaksanakan proses verifikasi, check and balance," ujar Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar.

Selain itu, Djauhar pun menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi wartawan menghadapi persaingan. Sehingga pada akhirnya, wartawan bersangkutan mampu memproduksi materi jurnalistik bermutu sesuai kebutuhan masyarakat.

"Agar media massa tidak mencomot 70 persen materinya dari media sosial. Sehingga akhirnya media massa terjebak hoaks yang dihasilkan media sosial," sesalnya.

Fenomena itu ditemukan Dewan Pers karena saat ini ada 47.000 media daring di Indonesia. Namun, Dewan Pers hanya mampu memverfikasi 3.000 media daring sesuai ketentuan Undang Undang Pers.

"Kami tidak akan mampu memverifikasi seluruh media online saat ini," tutur Djauhar.

Sedangkan Co-Founder Katadata Metta Dharmasaputra menyatakan, era keemasan perusahaan perintis (startup) dan media daring sudah berakhir. Sekarang ini keduanya diminta mampu menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal.

"Eranya bakar bakar uang sudah lewat, sekarang waktunya menghasilkan keuntungan. Startup dan media online harus sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Media daring terutama dituntut menampilkan diferensiasi konten berita sesuai keinginan publik. Di samping itu media juga perlu yang mengkolaborasi konten berbentuk artikel, broadcast gambar, suara hingga desain grafis.

"Harus mampu membuat konten berkualitas sekaligus kreatif. Kalau tidak mampu akan ditinggalkan konsumen," papar Metta.

Media online kreatif seperti ini yang mampu bertahan menghadapi persaingan. Sehingga akhirnya memperebutkan belanja iklan Indonesia yang terus meningkat hingga 2021.

"Gross domestic product (GDP) meningkat dari AS $3,6 juta menjadi AS $5,7 juta. Kelompok kelas menengah atas, sektor perbankan, penetrasi telpon pintar, dan kelompok warga berpendidikan tinggi," paparnya.
Pemerintah diminta lindungi media arus utama


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...dia-arus-utama

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah diminta lindungi media arus utama Kualitas udara terbaik dan terburuk di Indonesia (Rabu, 09/10/2019)

- Pemerintah diminta lindungi media arus utama 5 Poin dengan Singapura; investasi hingga kontrol udara

- Pemerintah diminta lindungi media arus utama Komik: Memburu landak, mengincar batu di perutnya

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di