alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
ICW tegaskan investasi terhambat kalau Perppu UU KPK tak terbit
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9c76888d9b1773b91ccead/icw-tegaskan-investasi-terhambat-kalau-perppu-uu-kpk-tak-terbit

ICW tegaskan investasi terhambat kalau Perppu UU KPK tak terbit

ICW tegaskan investasi terhambat kalau Perppu UU KPK tak terbit
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan sejumlah tokoh dan budayawan usai pertemuan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung diterbitkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dinilai akan membuat citra Indonesia di mata internasional jadi buruk dan menghambat investasi asing.

Perppu diterbitkan untuk menganulir revisi UU KPK yang telah disepakati pemerintah dan DPR. UU baru yang disahkan pada 17 September tersebut dianggap melemahkan lembaga antikorupsi.

Jika Perppu diteken, maka status UU KPK baru itu tak lagi berlaku dan mengembalikan mandat kepada UU KPK yang lama.

"Tentu ini akan berdampak buruk bagi citra pemerintah yang selama ini selalu menggaungkan tata kelola pemerintah yang bersih dari korupsi," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, melalui keterangan tertulis yang diterima Beritagar.id pada Selasa (8/10/2019).

Kurnia berpendapat, KPK dikenal punya reputasi baik di mata internasional dengan mendapat penghargaan bergengsi Ramon Magsaysay Award dari pemerintah Filipina pada 2013 karena berhasil mencegah dan menindak korupsi, serta bekerja independen.

"Atas dasar itu, kebijakan pemerintah yang membiarkan pelemahan terhadap KPK dapat dipastikan akan mendapat kecaman dari negara lain yang juga mempunyai konsentrasi sama pada isu antikorupsi," katanya.

Dalam Pasal 3 UU KPK yang baru, KPK bertugas di bawah kekuasaan eksekutif. Sebelumnya, status KPK adalah lembaga independen dan tak berada di bawah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 6 jo Pasal 36 United National Convention Against Corruption yang memberikan mandat kepada negara untuk menjaga independensi lembaga antirasuah agar bisa bekerja efektif. Pada 27 September 2019 lalu, 90 organisasi internasional yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UNCAC meneken pernyataan penolakan pelemahan KPK.

Kalau tidak independen, urusan investigasi korupsi bisa terhambat dan berlarat-larat, terlebih yang menyasar progam pemerintah di berbagai sektor strategis, seperti pangan, infrastruktur, energi, sumber daya alam, pendidikan, pajak, kesehatan, dan lainnya.

"Dengan kondisi seperti ini, harusnya pemerintah memikirkan tentang penguatan KPK, agar setiap penyelenggaraan program tersebut dapat diikuti dengan penindakan, jika ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan dana," ucap Kurnia.

Indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 89 dari total 180 negara dengan skor 38. Setelah dua tahun sebelumnya IPK Indonesia stagnan di angka 37. Salah satu penilaian dalam menentukan IPK adalah sektor penegakan hukum.

"Sederhananya, bagaimana mungkin IPK Indonesia akan meningkat jika sektor penegakan hukum--khususnya tindak pidana korupsi--yang selama ini ditangani oleh KPK justru bermasalah dikarenakan UU nya telah dilakukan perubahan?" kata Kurnia.
Investasi terhambat
Jika citra di mata internasional buruk, investasi asing untuk proyek pembangunan infrastruktur juga berpotensi terhambat.

"Tentu hal utama yang menjadi landasan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepastian hukum. Jika KPK dilemahkan secara sistematis seperti ini, bagaimana mungkin Indonesia bisa memastikan para investor akan tertarik menanamkan modalnya disaat maraknya praktik korupsi," ujar Kurnia.

Hal senada diucapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna. "Revisi KPK merupakan kemunduran dalam agenda pemberantasan korupsi. Itu menyurutkan investor potensial yang akan berinvestasi di Indonesia," katanya ketika dihubungi Beritagar.id.

Ariyo sendiri pernah diminta Kedutaan Tiongkok dan Kanada untuk berdiskusi soal kondisi terkini di Indonesia. Dalam pembahasan, ada sejumlah poin pertimbangan dalam studi para investor asing, termasuk di antaranya adalah kestabilan politik dan penegakan hukum di Indonesia

Tak hanya berdampak terhadap investor yang akan menanamkan saham, KPK yang lemah juga bisa membuat investor yang sudah menanamkan saham jadi ragu. Para investor itu akan berpikir ulang untuk menanamkan kembali uang mereka.

Beritagar.id menganalisis korelasi Indeks Kebebasan Berekonomi dari The Heritage dan Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International. Indeks Kebebasan Berekonomi mencakup kemudahan untuk berinvestasi, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan berkegiatan finansial lainnya.

Analisis menunjukkan adanya korelasi kuat dan positif terhadap kebebasan berekonomi dan persepsi korupsi. Artinya, negara yang dinilai semakin korup maka makin sulit berinvestasi dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Sebaliknya, negara bersih cenderung memudahkan investor untuk menanamkan duitnya.
Display only on mobileICW tegaskan investasi terhambat kalau Perppu UU KPK tak terbit


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kpk-tak-terbit

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- ICW tegaskan investasi terhambat kalau Perppu UU KPK tak terbit Pemerintah batal larang penjualan minyak goreng curah

- ICW tegaskan investasi terhambat kalau Perppu UU KPK tak terbit Gerindra dan Demokrat merapat, Neo Orde Baru makin dekat

- ICW tegaskan investasi terhambat kalau Perppu UU KPK tak terbit 34 emiten perkasa lambungkan LQ45 - Selasa (08/10/2019)

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di