alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Fraksi PDIP Sepakat Tolak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9c46d39a972e43b565ae90/fraksi-pdip-sepakat-tolak-jokowi-terbitkan-perppu-kpk

Fraksi PDIP Sepakat Tolak Jokowi Terbitkan Perppu KPK


Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi PDIP di DPR menolak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

Hal tersebut pun disebutkan sudah menjadi sikap resmi fraksi parpol yang menjadi kendaraan politik Jokowi menduduki jabatan presiden.

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," ujar anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno melalui telepon, Senin (8/10).

Dia pun menuding sejumlah pihak memprotes revisi UU KPK yang disahkan jadi undang-undang pada 17 September lalu sebenarnya belum membaca isi keseluruhan.

"Sekarang banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya," kata Hendrawan.

Hendrawan yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan langkah legislative review atau judicial review untuk menjawab polemik UU KPK memang akan memakan waktu. Namun, sambungnya, itu lebih bijak dan baik karena tak ada campur tangan kepentingan politik atau dorongan paksaan kepada presiden.

Dia pun menuding tuntutan penerbitan Perppu KPK adalah hal yang terlalu dipaksakan.

"Pandangan kami, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," katanya.

Lagi pula, kata dia, soal revisi UU KPK itu sebenarnya tak dilakukan hanya dalam kurun waktu satu atau dua pekan saja. Keinginan untuk merevisi peraturan KPK itu telah terjadi sejak belasan tahun.

"Pada awalnya sebenarnya sederhana yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai super body, diawasi dengan tata kelola yang sehat (good governance). Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas," kata dia.

Oleh karena itu, sambungnya, lembaga KPK yang sebelumnya menganut sistem satu lapis berganti menjadi dua lapis demi adanya proses check and balances itu.

"Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal," kata Hendrawan.

Hendrawan juga menyebut, sistem dua lapisan itu terbukti mampu bertahan berabad-abad dalam menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus. Bahkan sistem ini menurut dia telah banyak digunakan di sektor lain, misal di sektor korporasi.

"Sistem two tiers ini terbukti mampu bertahan berabad-abad dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus. Di sektor korporasi bahkan sekarang sistem two tiers yang paling banyak ditemukan," kata dia.

Desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebagai upaya membatalkan UU KPK yang telah disahkan jadi undang-undang itu menjadi salah satu desakan dalam gelombang aksi mahasiswa dan aliansi aktivis di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak hanya itu, puluhan tokoh bangsa yang sempat diundang Jokowi ke istana untuk membicarakan polemik undang-undang di ujung masa bakti DPR periode 2014-2019 pun mengusulkan hal yang sama.

Fraksi PDIP Tolak Jokowi Terbitkan Perppu KPKPuluhan tokoh, mulai dari akademisi, seniman, hingga budayawan bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Salah satunya, ekonom senior, Emil Salim mengatakan pihaknya mendorong Presiden RI Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu tersebut. Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu mengatakan saat bertemu Jokowi para tokoh menyatakan KPK telah melakukan tindak pencegahan dan penindakan terhadap korupsi secara signifikan. Sedangkan, revisi UU KPK yang kini telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu, dinilainya sebagai bentuk upaya pelemahan lembaga tersebut.

"Penyidikan, penyadapan semua dikucilkan pengangkatan dan itu harus dari penyidikan, harus dari kepolisian. Kebebasan dari KPK menjalankan usahanya seperti yang dia lakukan di masa lampau dikebiri," kata Emil dalam jumpa pers bersama para tokoh, Jakarta, Jumat (4/10).

"Kami mengusulkan, mengharap kepada presiden agar dikeluarkan Perppu untuk menarik mengubah RUU KPK dari DPR itu," tambahnya.

Sementara itu, usai pertemuan dengan para tokoh tersebut di Istana Merdeka pada 26 September lalu, Jokowi menyatakan akan mengkalkulasi semua saran, termasuk penerbitan Perppu KPK.

"Soal UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali diberikan pada kita, utamanya masukan itu berupa penerbitan Perppu. Tentu akan kita hitung, setelah kita putuskan, akan kami sampaikan,"ujar Jokowi kepada wartawan usai pertemuan tersebut pada Kamis petang.

Wartawan mempertanyakan kembali ketegasan Jokowi perihal jawaban atas usulan para tokoh mengenai penerbitan Perppu itu, namun ia kembali pada jawaban yang pertama.

"Itu kan tadi sudah saya jawab akan kita pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," kata Jokowi.

"Tadi sudah saya sampaikan secepat cepatnya, sesingkat singkatnya [akan diberi keputusan]," sambungnya memungkasi pertanyaan para wartawan kala itu.

sumber

Hidup mamak banteng
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan jokermainstream memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 6
YA PASTI NOLAK LAAAAH

salah satu inisiator revisi UU KPK itu kan si Masinton dari PDIP

dan pesan sponsor ya HARUS DIDUKUNG

makanya Perppu yang dikeluarkan Presiden pasti otomatis ditolak!!!!!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tiofix22 dan 2 lainnya memberi reputasi
taruhan ama ane emoticon-Cool... pa de lebih mendengarkan petuah mamak dan ujung2nya sepakat utk tidak mengeluarkan perppu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tiofix22 dan 2 lainnya memberi reputasi
Gila banget nih partai juara korupsi. emoticon-Marah
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan jokermainstream memberi reputasi
Btw... Kalau dari ceritanya Fahri Hamzah, yang pernah ke Korea Selatan bertemu, bertanya soal keberhasilan Korsel dalam pemberantasan korupsi, jadi di Korsel tahun 2002 korupsinya luar biasa, dan dalam waktu 7 tahun bisa berkurang sangat signifikan korupsinya.

Karena apa ?

Ya karena ACRC nya lebih ke upaya pencegahan, yang sebelumnya mindset publik Korsel bahwa OTT dampaknya membawa kebaikan buat perekonomian, investasi bagi negaranya, tapi ternyata enggak.

Nah setelah menekankan kepada upaya pencegahan, korupsi berkurang, investasi mengalir masuk ke negaranya. Dan itu juga berkat peran serta publik, pegiat anti korupsi dan ACRC nya saling kerja sama, saling ngawasin dengan DPR nya Korsel

Kalau dimari publik sukak dengan OTT²an kan, heboh gitu kan, investor ngeliat, ya males mereka investasi dimari.

Irjen Firli sendiri, Ketua KPK yang baru, visinya akan lebih menekankan ke upaya pencegahan, bukan berarti penindakan ngak ada, penindakan tetap ada.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 7 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Masih ada aja yg dukung revisi, contohnya itu si samsuanjing emoticon-Mad
profile-picture
profile-picture
kalex46 dan pemburu.kobokan memberi reputasi
UU KPK yg baru nomer berapa ya bray udah minta perppu aje emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
Quote:


Bukannya tahun 2017 presiden korsel kena makzul gara2 korupsi? Apa layak negara begitu jadi contoh? emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dede4141 dan 7 lainnya memberi reputasi
Jadi buatin perppu kagak neh? Bising kali kelen, bah?

emoticon-Marah
Balasan post 54m5u4d183
Quote:

mungkin bisa dijelasin juga gimana cara korsel mencegah pejabatnya korupsi?
Patut ditunggu apakah presiden berani ambil keputusan yg bertentangan dengan partainya..emoticon-Traveller
Quote:


Kalau dari ceritanya Fahri, dia ngak menjelaskan secara spesifik soal pencegahannya gimana, kalau punya twiters bisa mention si Fahri, tanya aja soal pencegahan di Korsel itu seperti apa secara detail.

Tapi kalau Irjen Firli, ini visinya.

Andalkan Pencegahan

Menurut catatan resmi KPK, lembaga antirasuah ini telah menangkap 121 orang sepanjang 2018. Sebanyak 21 orang di antaranya merupakan kepala daerah. Pada 2019 kegiatan tangkap tangan KPK berlanjut. Suatu kali, hanya dalam waktu semalam, ada tiga operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Kegiatan ini dianggap sebagai kejar setoran KPK menjelang habis masa jabatan.

Dalam pemaparan komitmennya di DPR, Firli mengedepankan program pencegahankorupsi. Dengan mantap dia membaca tujuh poin “komitmen Komisioner KPK” versinya. Seperti apa pencegahan yang dia maksud?

“Melakukan pendidikan masyarakat dan kampanye anti korupsi,” kata Firli membaca poin kedua.

Di poin pertama, Firli menekankan pada kesejahteraan sumber daya manusia di KPK. Baginya, hal ini penting untuk menunjang performa pekerjaan. Firli tidak merinci apakah kesejahteraan ini berkaitan dengan masalah gaji atau tunjangan.

Jika komitmen Firli memang berkaitan dengan gaji atau tunjangan, itu bukan hal baru. Ketua KPK Agus Rahardjo sudah berusaha melakukannya. Dia meminta tambahan anggaran kepada DPR sebanyak Rp580,14 miliar. Padahal di tahun 2020, dia sudah tak lagi memimpin.

Tambahan anggaran itu untuk gaji dan tunjangan pegawai, kebutuhan layanan operasional, perluasan wilayah pendampingan, serta pembangunan gedung pengelolaan dan barang sitaan.

Poin kedua soal pendidikan dan kampanye juga bukan barang baru. Dalam laporan tahunan KPK pada 2018, ada puluhan perguruan tinggi dan ratusan sekolah yang mendapatkan seminar pendidikan antirasuah. KPK juga menggandeng perusahaan-perusahaan swasta untuk membantu menyebarkan informasi pentingnya pemberantasan korupsi (PDF).

Sementara pada poin ketiga dan kelima, tujuan Firli hampir sama, yaitu harus ada pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah mulai dari tahap rencana strategis. Firli juga bermaksud mengubah struktur KPK dengan membuat Deputi Pendidikan Masyarakat. Selama ini, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat berada di bawah Deputi Pencegahan KPK.

Poin keenam dan ketujuh lah yang memuat visi paling besar, yang mungkin bisa membedakannya dengan pimpinan KPK sekarang yang getol melakukan pemberantasan lewat OTT. Firli menyatakan bahwa penindakan adalah upaya terakhir. KPK di bawah kepemimpinannya akan mengedepankan pencegahan.

Poin ini sangat abstrak karena tidak menjelaskan dengan detail kapan pencegahan harus dilakukan sebelum kemudian ditindak. “Upaya terakhir” sesudah “pencegahan” yang dimaksud Firli bisa ditafsirkan macam-macam. Misalnya, Apakah KPK harus memberitahu sedang menyadap terduga koruptor sehingga lembaga antirasuah itu tidak melakukan tangkap tangan?

"Kita tahu, Pak, banyak orang ditahan, Pak, karena OTT. Mohon maaf, karena OTT, banyak sekali. Saya sedih, Pak, melihatnya, Pak. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan," kata Firli, masih di hadapan anggota Komisi III.

Bila yang dimaksud adalah pengawasan dan pendidikan, KPK juga sering melakukannya selama ini. Penindakan sebagai usaha terakhir pun terpatri dalam visi-misi KPK periode sekarang. Dalam Rencana Strategis KPK 2015-2019 (PDF) disebutkan: “Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.”

Dalam buku Koruptor Go to Hell: Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia (2009), mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menulis sebab-sebab terjadinya korupsi. Salah satu kesimpulannya: peluang korupsi selalu dimiliki pembuat kebijakan.
profile-picture
novembermann memberi reputasi
Lihat 1 balasan
harapannya dengan adanya UU KPK yang baru maka dijamin gak bakal lagi jadi partai juara korupsi emoticon-Big Grin
Lihat 2 balasan
Quote:


Ya contoh yang bagus dong, seorang Presiden Korsel melakukan korupsi kena pemakzulan. Sama kalau Jokowi melakukan korupsi, harus diturunkan.
profile-picture
viniest memberi reputasi
Ayo tebak, ga berani keluarin perpu ato sandiwara yg ujung2nya ada pahlawan kesiangan ngeluarin perpu?


emoticon-Leh Uga
Quote:


Tenang, apapun itu kamera siap jepret. Dan buzzer siap jilat. emoticon-Salaman
Diubah oleh ntapzzz
Balasan post revolusi
Fraksi PDIP Sepakat Tolak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tiofix22 dan 2 lainnya memberi reputasi
Balasan post 54m5u4d183
Quote:


ok fix berarti cara mewujudkan visinya juga belum jelas.
tinggal dibuktikan aja beberapa tahun lagi apakah bener KPK jadi lebih efektif ato hanya tetep jadi mainan politik.
jangan sampe besok2 angka OTT menurun drastis terus langsung diklaim sebagai bukti aktivitas korupsi menurun emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan 2 lainnya memberi reputasi
Quote:


Jadi bener nih, KPK jadi mainan politik ?
Lihat 1 balasan
Quote:


Mantep ini emoticon-Salaman
profile-picture
uratkumbang memberi reputasi
Quote:


Berarti sistemnya kebobolan gan bro..

Cari negara lain lah yg ga pernah kebobolan.. Jepang kek, kanada, singapure.. Negara maju lain banyak kan? emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
kalex46 dan novembermann memberi reputasi
Halaman 1 dari 6


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di