alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
BPJS Kesehatan catat 15 juta peserta mandiri tunggak iuran.
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9c1e4a4601cf73f341b601/bpjs-kesehatan-catat-15-juta-peserta-mandiri-tunggak-iuran

BPJS Kesehatan catat 15 juta peserta mandiri tunggak iuran.

BPJS Kesehatan catat 15 juta peserta mandiri tunggak iuran.

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 15 juta peserta mandiri menunggak iuran. Hal tersebut dinilai perlu menjadi perhatian, terlebih jika BPJS Kesehatan bakal memberlakukan penyesuaian besaran iuran.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, menjelaskan, segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau segmen mandiri mencetak kolektabilitas iuran yang rendah, yakni sekitar 54%.

"Kolektibilitas rendah ini karena soal kedisiplinan. Peserta segmen mandiri kedisiplinan untuk membayar iuran tergolong rendah. Beberapa peserta ada yang bayar iuran saat mau pakai layanan saja. Ada juga peserta yang berhenti membayar iuran setelah menerima manfaat," jelas Kemal di Nganjuk, Jumat (21/9).

Baca Juga: Begini cara bayar iuran BPJS Kesehatan dengan autodebet tanpa rekening

Ia melanjutkan, tingkat kesadaran para peserta mandiri akan konsep asuransi sosial juga masih rendah. Padahal, iuran yang dibayarkan bisa membantu masyarakat yang lain. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan iuran tersebut akan membantu pelayanan kesehatan dari teman atau keluarga si peserta.

Kemal mengatakan, pihak BPJS Kesehatan bersama pemerintah dan seluruh lembaga terkait terus berusaha meningkatkan kolektibilitas iuran peserta mandiri. Salah satunya dengan mewajibkan seluruh peserta mandiri menggunakan sistem auto-debet dalam pembayaran iuran per 1 Januari 2020.

"Target kami, komitmen kami dengan stakeholder, keaktifan peserta mandiri bisa mencapai di atas 60% sampai akhir tahun ini. Saat ini, yang terdaftar auto-debet belum mencapai 100%, tapi sudah bergerak di atas 30% – 40% dan sedang diupayakan terus," katanya.

Isu kolektabilitas menjadi salah satu perhatian begitu wacana penyesuaian iuran pada 2020 bergulir. Kemal pun mengakui jika pihak BPJS Kesehatan menyadari, terdapat risiko penurunan tingkat kolektabilitas jika ada penyesuaian iuran.

Baca Juga: BPJS Kesehatan sosialisasikan cara membayar iuran tanpa rekening bank

Meskipun begitu, menurutnya BPJS Kesehatan telah menyiapkan mekanisme bagi peserta yang merasa keberatan dengan penyesuaian iuran untuk mendaftarkan diri ke segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Pesannya sederhana saja, bahwa negara hadir di dalam memberikan jaminan kesehatan. Ada bantuan bagi yang tidak mampu, sepanjang memang memenuhi kriteria yang disebut dengan tidak mampu akan diberikan, jadi masyarakat tidak perlu resah," tandasnya.



https://nasional.kontan.co.id/news/b...an-dilakukan 


--------------------------------------------------------------------

alasan tekor :
1. pada nunggak bayar iuran
2. setelah selesai menerima manfaat pengobatan, gak lanjut bayar iuran lagi 

jawaban ane :

lha kok goblok alasannya ??

tinggal suspend aja member nya.
dipersulit klaimnya.
tinggal bikin aturannya doang.

nunggak 3 bulan berturut2, suspend
penunggak kalo bayar, harus full sesuai tunggakannya plus denda.
plus gak bs lsg digunakan.
tunggu dulu 2 bulan.
termasuk peserta baru.

peserta baru, harus di croscek datanya.
sdh pernah member atw blm.

banyak suspend = berkurang klaimnya.
penunggak bayar lagi iuran = dana segar double masuk.
toh gak lsg bs aktif itu member ketika melunasi tunggakan.

itupun skr banyak dibantu dgn program pemda dgn jamkesda nya.
beban daerah, bukan pusat.

BPJS gak pernah mau terbuka ttg data prosentase klaimnya.
ada brp % yg klaim ?
emang 50% peserta klaim semua ??

lagipula kurangilah fasilitas direksi / kary.
lagunya ky perusahaan yg sangat profitable aje emoticon-Mad

kaya gitu mah jd direktur asuransi aja jg gak pantes emoticon-Mad







 

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
betul sekali gan. ga logis ya kan bpjs di indo? ngorbanin RS dan pelanggan setia.
profile-picture
Aparatkaskus memberi reputasi
Bener kok apa yang dibilang.

Salah satu yang membuat BPJS tekor ya penunggak.

Apalagi selama ini banyak yang ga punya kartu bpjs.

Giliran sakit parah dan membutuhkan uang yang besar malah langsung ngurus BPJS.

Malah 1 hari langsung jadi tuh kartu dan bisa juga langsung digunakan.

Ditambah lagi kartu KIS gratisan ala Jokowi sakit pala aja kerumah sakit.

Kalo iuran naik gue bakal ngikut gaya mereka juga.
profile-picture
Aparatkaskus memberi reputasi
Nasib negara yg ngandelin asuransi kesehatan. Benahi dulu sarana kesehatan, bikin program kedokteran yg murah, jadi jml penduduk sakit bisa ditekan. Kalau cuma nyuruh msy bayar iuran tapi sakitnya parah2 ya jebol pasti itu asuransi. Mikir donk pemerintah
profile-picture
Edex memberi reputasi
Ane krg ngerti itungan yg masuk kategori bukan penerima upah atau bukan pekerja

Tp kl karyawan yg sebulan udah di atas 8jt saja maksimal
tiap bln 400rb bayar BPJS kshtn
Dri 400rb itu 320rb dibayarin perusahaan
Jd cmn 80rb sebulan udah utk suami istri dan 3 anak
Murah!

Kalo mereka buruh sektor informal ane yakin shrsnya udah masuk peserta PBI yg 90jt lebih orang itu jd gk terbebani kenaikan brp pun

Skrg bukan karyawan, bkn pekerja sektor informal... Apa donk? Yup...Pemberi kerja alias pengusaha!

Kl perusahaan sj wajib bayarin iuran pegawai masa iya gk kuat byr iuran sndri dan keluarganya masing2
Diubah oleh xrm
Terkait BPJS, Menkeu, Mensos, Menkes sudah baik, nah tinggal gimana strategi dari Direksi BPJS sendiri dalam memburu para penunggak non PBI, utamanya ke PBPU dan BP, sebab mereka inilah yang potensial untuk menunggak.
Akibat harus bayar per KK,,, kalo yg mbayarin lagi susah akibatnya semua yg jd tanggungan ya ikut nunggak,,, entah setan mana yg kasih ide bayar harus per KK,,, woiii setan keluar luh
belum lagi biaya fasilitas rumah sakit yang lebih mahal di bandigkan dengan india ,

tunggakan semenjak di berlakukan peraturannya juga bisa , kalau dia termasuk golongan mampu
kaum proletar semua ini, perusahaan swasta udah dibayarin (atau dipotong lol) dari gaji
kesalahan utamanya adalah memaksakan iuran per keluarga untuk PBPU. kalau mau per keluarga maka harus ada besar iuran per keluarga (dibatas max 5 orang/keluarga). bagusnya iuran tetap dibayar per orang sesuai NIK.
berikutnya, untuk PBPU harusnya tanpa kelas, cukup 1 kelas aja. kalau berturut2 nggak membayar dalam waktu tertentu, maka otomatis harus jadi peserta PBI & nggak bisa alih status kecuali membayar tunggakan iuran + denda.
Apakah kudu Swasta yang harus urus? Dr dulu ga pernah bener. Tekor mulu
Lihat 2 balasan
Balasan post bangtjah
Quote:


padahal dirut bpjs itu ex dirut askes lho.
askes aja gak pernah tekor ampe spt ini
knp bpjs bs amburadul gini ??

emoticon-Cape d...
Balasan post yesknow
@yesknow
kalau askes, pembayaran peserta udah dipotong langsung dari gaji gan
BPJS sampai sekarang masih bergantung pada iktikad baik pesertanya


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di