alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
BPJS Kesehatan Terancam Rugi Rp77 Triliun Jika Tak Naikkan Iuran
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9be38f4601cf79f8044cbe/bpjs-kesehatan-terancam-rugi-rp77-triliun-jika-tak-naikkan-iuran

BPJS Kesehatan Terancam Rugi Rp77 Triliun Jika Tak Naikkan Iuran

BPJS Kesehatan Terancam Rugi Rp77 Triliun Jika Tak Naikkan Iuran


VIVA – Meski mendapat sejumlah penolakan dari masyarakat, kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi peserta program Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan tetap dilakukan. Kenaikan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk menangani defisit yang selama ini dialami BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun ini, defisit keuangan BPJS Kesehatan diprediksi mencapai Rp32 triliun. Bahkan, lanjut Fachmi, jika penyesuaian tarif tidak dilakukan defisit yang dialami BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp77 triliun pada tahun 2024.

“Tahun ini proyeksi defisit Rp32 triliun. Defisit naik dari tahun 2018 sebesar Rp18,3 triliun,” kata Fachmi Idris dalam acara Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2019.

Meski demikian, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, mengatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif iuran merupakan pilihan terakhir yang akan diambil. Adapun pemerintah melalui Kementerian Keuangan menurut Mardiasmo telah memiliki langkah strategis untuk memperbaiki keberlanjutan program JKN.

Selain melakukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN), yakni, dengan perbaikan sistem dan manajemen JKN, memperkuat peranan Pemda. dan yang ketiga ialah menyesuaikan iuran peserta JKN.

"Sebenarnya, saya sudah bolak balik bicara BPJS Kesehatan. Sudah 150 kali membicarakan BPJS. Dan selama itu, Penyesuaian iuran BPJS itu merupakan the last option, pilihan terakhir," kata Mardiasmo di tempat yang sama.


Sebagai informasi, usulan kenaikan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi IX dan Komisi XI di DPR, Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2019. Dalam rapat dengan anggota parlemen Sri Mulyani iuran BPJS Kesehatan naik untuk semua kelas.

Untuk rinciannya, Kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas III menjadi Rp42 ribu dari Rp30 ribu. Usulan ini lebih tinggi dibanding dengan usulan yang disampaikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kecuali untuk kelas III, di mana iuran kelas I Rp120 ribu, kelas II sebesar Rp75 ribu, sedangkan kelas III Rp42 ribu.

Kenaikan iuran ini merupakan yang kedua kalinya. Pada 2016 lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan penyesuaian iuran, yakni kelas I menjadi Rp80 ribu dari sebelumnya Rp59.500, kelas II menjadi Rp51 ribu dari Rp42.500 dan kelas III jadi Rp30 ribu dari Rp25.500.

sumber: https://www.viva.co.id/gaya-hidup/ke...e&link=terbaru


kalo menyunat tunjangan dan gaji pokok direksi kira-kira bisa ngurangi defisit gak? emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 7 lainnya memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 9
Udah pernah naik tapi masih defisit juga.

Sekarang naikan lagi.

Yakin bakal ga defisit lagi?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 11 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh ssgbangsat
Lihat 1 balasan

Quote:


ya gak bakal bisalah. emangnya tunjangan dan gaji pokok direksi nyampe 1 T? ini rugi 77 T.

tapi ane mempertanyakan juga kenapa BPJS kok ada konsep untung-rugi? ini kan semacam urunan skala nasional.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lqmnnhkm dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh temenfisherman
Lihat 2 balasan
1. Dibikin wajib
2. Kalau rugi, tinggal naikin Tarif
3. Mau ga mau yang ikut harus bayar sesuai kenaikan tarif karena wajib
.
Kalau caranya menghindari kerugian tinggal naikin tarif mah, lulusan sekolah biasa juga bisa pak. . .
Beda lagi kalo dibikin tidak wajib, pasti kalau tarif dinaikan maka akan pada kabur dan gamau ikut BPJS, walhasil tetep aja rugi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 12 lainnya memberi reputasi
Balasan post temenfisherman
Quote:


lha wong tenaga kontraknya aja digaji 4jt disini, gimana pegawai tetapnya di segala golongan?? bank plat merah aja gaji pegawai diatas 5 juta masa kerja gak ada yg dibawah 5 tahun lho, itupun sekarang udah pakai jasa outsourcing.

BPJS kesehatan ane liat perombakan manajemennya terkesan lambat. sementara neraca keuangannya selalu merongrong.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 3 lainnya memberi reputasi
Meroket tarifnya...




emoticon-Wkwkwk
profile-picture
iwakendog memberi reputasi
Bubarin ajalah biar gak rugi emoticon-Traveller
Lihat 1 balasan
Quote:


Tinggal dilihat aja nanti taun depan
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan servesiwi memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Dinaikan juga bakalan defisit lagi
Balasan post 54m5u4d183
Tebakan gue bakal meroket defisit-nya.

kalau masyarakat nggak mau naik iuran terutama untuk PBPU, harus ada pembatasan jenis & frekuensi layanan + ada cost sharing. ini lebih adil buat PBI & PPU yang utilisasi klaim di bawah iuran.
profile-picture
viniest memberi reputasi
naiknya oke tp jgn 100% lah...bukan naik ini namanya tapi berubah, naik itu per 25% kan bisa, tiap kuartal di evaluasi, kalo main gaplok 100% begini yg ada kelas 1 pada rame2 turun ke kelas 3. defisit bakal makan lebar lagi.

lagian kenapa PBI (subsidi) ini ga pernah di verifikasi ulang ? bayangin ada kasus seorang Head Of Finance yg gajinya puluhan juta bisa dapat PBI..lalu nenek2 miskin yg sampe jual sendok buat makan ga dapat apa2...ini gmn pertanggungjawabannya, zolim ini namanya emoticon-Gila
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 9 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh dr.anonymous
Quote:


tapi jangan salah om, PPU itu secara hitungan kalo menurut ane juga rugi. karena dengan 1 tarif sudah bisa menanggung 1 istri dan 3 org anak. biarpun letaknya di kelas II tetap merugi karena itu cuma membedakan fasilitas (bangsal RS contohnya), bukan prosedur medis.
Lihat 1 balasan
yg jelas sih harus amputasi direksi & rombak system manajemennya

seharusnya, seiring waktu,
model asuransi kesehatan macam ini semakin untung.
krn semakin sehat masy nya,
& semakin kecil klaimnya

kalo ada masy yg bolak balik klaim dgn sakit yg sama,
berarti ada yg gak beres dgn system layanan kesehatannya.
pernah di analisa gak yg spt itu ?? emoticon-Malu

emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lqmnnhkm dan 4 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh yesknow
Lihat 1 balasan
rugi 77 T duite ngge ngopo wae emoticon-Big Grin
Diubah oleh indra.69
Balasan post jamie76
bisa cek datanya kalau PPU utilisasi klaim-nya di bawah iuran, ada beberapa bulan di atas iuran tapi itu pun tipis sekitar 105-110%. beda dengan PBPU yang selalu >250%.
profile-picture
profile-picture
viniest dan r1fluxhigh memberi reputasi
apa sih yg gak naik di jaman pak jokowi yg turun cuma rasa malu alias rai gedhek😂
profile-picture
pemburu.kobokan memberi reputasi
Jangan iuran saja yang di naikin, itu coba sebagai bentuk pertanggung jawaban nya ke masyarakan gaji + tunjangan direksi dan staff nya di freeze kan saja dulu buat nalangin kerugian karena salah urus. jangan iuran di pake buat umroh bersama
profile-picture
profile-picture
profile-picture
teeblackswit dan 2 lainnya memberi reputasi
apa sih yg gak naik di jaman pak jokowi yg turun cuma rasa malu alias rai gedhek😂
profile-picture
profile-picture
profile-picture
novembermann dan 3 lainnya memberi reputasi
Quote:


nah kalo itu mungkin internal bpjs kesehatan yang tahu. tapi sekarang sudah ada kebijakan penagihan untuk setiap peserta yg menunggak terutama yg PBPU.

emoticon-Shakehand2
Lihat 1 balasan
Quote:


Bisa ya bisa ngak.

BPJS prinsipnya nirlaba dan gotong royong.

Jadi balik ke ke diri masyarakat, mau tertib bayar apa ngak, jangan asal mau menikmati fasilitas tapi ngak menunaikan kewajibannya, itu intinya.

Lagian juga sudah ada usulan sebuah sanksi, lagi² baru sebuah usulan, bahwa peserta yang ngak ngak bayar akan dikenakan sanksi, antara lain;

1. Tidak bisa daftar sekolah hingga perpanjang SIM

Menurut Sri Mulyani mengatakan salah satu yang bisa dilakukan BPJS adalah bekerja sama dengan instansi pendidikan maupun kepolisian. Ia menyarankan, peserta yang belum melunasi iurannya, tidak bisa melakukan perpanjangan SIM maupun pendaftaran sekolah untuk anaknya. 

Menurut dia, mandatory seperti ini sudah dilakukan di negara maju. Kebijakan demikian, kata Sri Mulyani, bisa meningkatkan kepatuhan penerima manfaatnya. 

"BPJS mengharapkan seperti orang tidak bisa bayar SIM kalau tidak lunas BPJS nya atau badan usaha di daerah, pemda bisa kerja sama kalau belum bayar mestinya bisa menanyakan mengenai izin usahanya," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, DPR, Jakarta, Rabu (21/8). 


2. Sanksi pemerintah pusat untuk daerah

Sementara itu, Sri Mulyani menyebut pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi pemerintah daerah (pemda) yang tidak menjalankan kewajibannya dalam iuran BPJS kesehatan. Salah satunya adalah dengan memotong Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan ke daerah. 

"Kalau tidak bayar kita bisa lakukan intercept. Kita langsung potong DAU-nya. Karena ini untuk mendisiplinkan daerah dan untuk pensiunan kami membayarkan," tuturnya.
profile-picture
Jazed memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Halaman 1 dari 9


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di