alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Menkumham Berbohong, Soal Akan Pertemukan KPK dan DPR
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d81a893f0bdb2695c56e511/menkumham-berbohong-soal-akan-pertemukan-kpk-dan-dpr

Menkumham Berbohong, Soal Akan Pertemukan KPK dan DPR

Menkumham Berbohong, Soal Akan Pertemukan KPK dan DPR

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly diangap telah berbohong soal akan ada mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif Laode melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (18/9), seperti dilansir Antara.

Bukan hanya itu, kata Laode, Yasonna pun berbohong telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham pada Kamis, 12 September 2019.

"Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja," tambah Syarif.

Yasonna sebelumnya menyatakan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Agus Rahardjo dan Laode M Syarif sehingga dan membantah KPK tidak pernah dilibatkan dalam revisi UU tersebut.

"Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM (Daftar Isian Masalah) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, tapi Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami," tegas Laode.

Laode juga mengatakan ia sudah meminta Yasonna Laoly untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum Pemerintah mengambil sikap akhir karena detail DIM yang dibahas tidak pernah dibahas bersama KPK.

"Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menitan tersebut, Pak Laoly juga mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup," ungkap Laode.

Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa, 17 September 2019.

Sejumlah perubahan kedudukan KPK dalam revisi UU tersebut adalah: (1) Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, (2) Seluruh Pegawai KPK adalah ASN, (3) Penyadapan dan Penggeledahan Harus Seizin Dewan Pengawas, (4) Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden, (5) KPK berwenang untuk melakukan penghentian Penyidikan dan Penuntutan.





Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Ngak jadi mundur pak ?
emang gak ada guna nya itu si laoly
kayaknya heran gitu liat politisi boong, syarat jadi politisi itu emang begitu gan, kudu bisa ngeles sama boong
Lihat 1 balasan
Ayo jangan bohong.
profile-picture
liee memberi reputasi
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di