Telan Biaya 18,9 Miliar, Eks PA 212 Minta Anies Baswedan Bubarkan TGUPP

"Apa yang mereka kerjakan? Tidak jelas, kumpulan para konco Anies, TGUPP jadi benalu Pemprov DKI," kata Faizal Assegaf.

Suara.com - Eks anggota Presidium Alumni (PA) 212 Faizal Assegaf mengkritik keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Menurutnya, tim tersebut mestinya ditiadakan.

Melalui jejaring Twitter pribadinya @faizalassegaf, Faizal Assegaf menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak mempertahankan TGUPP.

Blak-blakan, Faisal menganggap tim tersebut tidak memiliki manfatat bagi rakyat dan justru menghabiskan anggaran pemprov.

"Sebaiknya pak @aniesbaswedan segera bubarkan TGUPP, tidak ada manfaat dan hanya kuras uang rakyat," cuit @faizalassegaf, Rabu (11/9/2019).

Eks anggota PA 212 itu menyoroti anggaran untuk TGUPP yang terus melonjak dari tahun ke tahun, hingga mencapai Rp 18,9 miliar pada 2019.

"Biaya TGUPP dari Rp 890 juta terus melonjak Rp 16.2 miliar pada 2018. Lalu 2019 jadi Rp 18,9 miliar," imbuhnya.



Faizal Assegaf lantas menambahkan, TGUPP tidak memiliki tugas yang jelas. Tim tersebut ada semata-mata untuk membantu gubernur dan pendukungnya, namun di lain pihak, malah menyusahkan Pemprov DKI.

"Apa yang mereka kerjakan? Tidak jelas, kumpulan para konco Anies, TGUPP jadi benalu Pemprov DKI," pungkasnya.



Pernyataan Faizal tersebut mengundang reaksi dari warganet. Banyak yang menyetujui asumsi itu dan memberikan komentar bernada dukungan seperti ini.

"Siapa bilang mereka tidak bekerja. Mereka semua bekerja dalam senyap karena itu wajar banyak yang tidak tahu,"kata @DeaCantik90.

"Sebaiknya diperdayakan seluruh ASN di Pemprov DKI justru mereka sudah diberikan fasilitas diklat dan tugas belajar baik di kuliah dan di dalam negeri atau LN, bahkan AS jauh lebih hebat dibandingkan orang bawaan gubermur (TGUPP)," timpal @alexgufron.
Rampok
**********

TGUPP seharusnya adalah tempat berkumpulnya orang-orang cerdas, dimana mereka bertukar pikiran, bermusyawarah, lalu merumuskan suatu solusi tepat guna, dan menerapkannya sesuai kajian, masukan, saran, realita di lapangan, dan banyak lagi macamnya.

Sesuai dengan namanya TGUPP = Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Tim ini ibarat kata adalah para pembantunya Gubernur. 'Menteri'nya Gubernur yang mewakili berbagai bidang. Mereka adalah bawahannya Gubernur, BUKAN Dosennya, apalagi Direkturnya. Jadi sejatinya Gubernur bukanlah anak sekolah atau mahasiswa yang sedang magang.

TGUPP juga bukan kumpulan orang tidak berguna yang bekerja dalam senyap macam intelijen. Mereka harus bisa membuka apa-apa yang akan dikerjakan. Usulan apa yang pantas dilakukan oleh Gubernur. Ini mirip CSIS sebagai Think Tank nya Orde baru.

Tapi kenapa justru TGUPP Anies Baswedan lebih mirip Septic Tank? Tempat berkumpulnya segala macam kotoran yang tidak berguna, yang setiap waktu harus diguyur agar lancar jalannya?

Mengapa warga Jakarta harus menanggung biaya pembuatan Septic Tank ini demikian besar? Mengapa warga Jakarta harus membayar kotoran tidak berguna demikian mahal?

Lantas apa yang telah dihasilkan dari pemikiran para orang-orang dibalik TGUPP ini? Mencari celah penggunaan APBD agar tidak dilirik KPK? Mencari celah agar selalu dapat WTP dari BPK? Mencari celah dari Perda-Perda yang dikeluarkan Gubernur sebelumnya? Atau mengajari Gubernur seolah asumsi warga Jakarta itu benar bahwa Gubernur sekarang hanya magang?

Jakarta bukan cuma Sudirman-Thamrin. Bronjong yang seharusnya ada dipinggir kali diangkut ke pusat kota. Sastra yang seharusnya dinikmati karena olah kata yang indah, sekarang jadi memuakan.

Siapa yang salah?

Ketika TGUPP tak bisa disentuh Dewan yang katanya terhormat, lantas mahluk macam apa TGUPP itu?

Beranikah TGUPP ini blak-blakan, pemikiran apa saja yang telah mereka hasilkan? Apa saja yang telah diterapkan?

Gubernur itu pelayan masyarakat, bukan priyayi. TGUPP itu pembantu Gubernur, bukan malaikat yang tak bisa disentuh.

Tempeleng mereka kalau hanya ongkang-ongkang kaki tanpa hasil!
Kampret!!!!