alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ketimbang Merevisi UU KPK, Pemerintah Urusi Saja Lembaga Penegak Hukum Non-ad hoc
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d770ed9c9518b26985e1cf1/ketimbang-merevisi-uu-kpk-pemerintah-urusi-saja-lembaga-penegak-hukum-non-ad-hoc

Ketimbang Merevisi UU KPK, Pemerintah Urusi Saja Lembaga Penegak Hukum Non-ad hoc

Ketimbang Merevisi UU KPK, Pemerintah Urusi Saja Lembaga Penegak Hukum Non-ad hoc

Ketimbang merevisi UU KPK yang dinilai tak memiliki urgensi, pemerintah disarankan lebih fokus ke pembenahan lembaga penegak hukum non-ad hoc.

"Untuk waktu sekarang ini belum menemui urgensinya merevisi UU KPK, lebih baik menguatkan lembaga penegak hukum non-ad hoc," kata Koordinator Nasional Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) Abdullah Sumrahadi, di Jakarta, Senin (9/9).

Menurut dia, lembaga lainnya juga memiliki wewenang menangani perkara penegakan hukum memberantas korupsi, sehingga penguatan pada institusi tersebut dinilai lebih memberikan kontribusi yang positif.

"Bisa dianggap juga bahwa sudah saatnya lembaga-lembaga penegak hukum non-ad hoc ingin memperbaiki diri dan tampil dengan baik di muka publik," ujarnya.

Namun, kalau revisi UU KPK memang benar-benar tidak bisa ditunda, maka prosesnya harus cermat dan jangan dilakukan dengan terburu-buru.

Ia mengingatkan, beberapa poin yang menjadi perdebatan harus dikaji lebih dalam dan komprehensif.

Menurut Abdullah, jangan sampai setelah pengesahan UU KPK, malah tetap dasar hukum lembaga pemberantasan korupsi itu masih berpolemik.

"Saya pikir masih terbuka ruang dialog, dan para pihak yang terkait di dalamnya sama-sama saling membuka diri. Sebab dasar-dasar dibentuknya KPK untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik," ujarnya lagi, dikutip Antara.

Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK seperti pembentukan Dewan Pengawas KPK, kewenangan KPK untuk memberlakukan SP3 perkara, status kepegawaian KPK, dan sejumlah poin lainnya menimbulkan pro dan kontra di tengah publik.



Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Yang inisiatif DPR.. yg d salahin tetap pemerintah.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
eggnostick dan tukangbeling7 memberi reputasi
Lihat 6 balasan
Balasan post valkyr7
nah iya

aneh bin ajaib

mungkin habis mabok makanya gitu
Balasan post valkyr7
yg jd pengusulnya itu pasukan banteng wajar dihubung2kan dgn pemerintah karna mentrianya dari banteng, presnya dari banteng
skrg bola ada ditangan presiden, sampe skrg blom jelas sikapnya mau menolak atau mendukung

tp klo dalam artian yg luas, DPR termasuk dalam bagian pemerintahan
emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
kalex46 dan tukangbeling7 memberi reputasi
Diubah oleh hantupuskom
Balasan post hantupuskom
Quote:


Padahal pemerintah itu lingkup nya luas emoticon-Big Grin
Balasan post salonPlusPluss
Diubah oleh hantupuskom
Balasan post hantupuskom
@hantupuskom maksudnya semua anggota dpr dari banteng pada jadi mentri juga?
dan semua fraksi di dpr juga setuju
Bola ada di kaki Jokowi.
Balasan post salonPlusPluss
@salonPlusPluss ya gak semua la malih, masa yg gituan ditanya jg
satu lg DPR itu bagian dari pemerintah


soal pelemahan kpk mereka satu suara g ada oposisi2an walaupun yg ngusulin dari partai pengusung

lagian mereka sering didepan doang brantemnya, diblakang layar mereka makan lobster bareng
emoticon-Traveller
emoticon-Traveller


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di